KBR68H, Jakarta-Kebebasan beragama di Indonesia mendapat perhatian serius dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pekan lalu. Dalam sidang yang diikuti oleh 74 negara termasuk Indonesia tersebut, sebanyak 25 negara mencecar Indonesia dengan berbagai pertanyaan seputar permasalahan kebebasan beragama yang ada di Indonesia.  Seperti diketahui masalah kekerasan yang mengatasnamakan agama akhir-akhir ini kerap terjadi di Indonesia, mulai dari kasus kekerasan terhadap jama’ah  Ahmadiyah, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia dan banyak lagi.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenkum HAM, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, dalam kesempatan itu, sebanyak 74 negara mengajukan pertanyaan secara tertulis, dan 25 negara diantaranya menanyakan soal kebebasan beragama yang ada di Indonesia.

“Indonesia memperoleh 180 rekomendasi dalam sidang UPR tersebut, 17 diantaranya rekomendasi seputar kebebasan beragama di Indonesia” terang Harkristuti Harkrisnowo.

Harkristuti menambahkan, Indonesia bukan hanya kali ini saja mengambil sikap tegas soal kebebasan beragama. KemenkumHAM sudah memasukkan hak-hak beragama, hak atas kebebasan pribadi dan rasa aman dalam agenda aksi nasional HAM.

“Dalam gerakan ini, Kemenkum HAM meminta pemerintah pusat hingga daerah untuk mencari resolusi konflik yang ada, dan meningkatkan peran aparatur negara dalam mewujudkan toleransi beragama. Ini dikarenakan agama sering digunakan sebagai kedok untuk melakukan kekerasan, dan hal ini harus dihindari” tegasnya.

Aktivis KONTRAS, Indria Fernida berpendapat, rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPR Dewan HAM PBB pada tahun ini adalah sebuah jawaban, di mana pada tahun 2008 lalu, sidang ini sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi yang secara spesifik membahas tentang kebebasan beragama di Indonesia, karena memang isu tersebut pada waktu itu belum menjadi perhatian dunia internasional.

“ Meskipun kebebasan tersebut diakui oleh konstitusi. Namun, implementasinya sangat jauh dari yang  diharapkan, dan lemah di lapangan. Ini menjadi menjadi tantangan dan harapan masyarakat ke depan.  Saat ini, negara, terutama kepolisian dinilai lemah dan abai terhadap berbagai kekerasan yang mengatasnamakan agama” ucap Indria Fernida.

Di sisi lain, lanjut Indria, yang sangat mengkhawatirkan, ada bentuk-bentuk kekerasan yang meningkat pada kelompok minoritas. Sementara, pada institusi negara yang lain justru mengafirmasi hal tersebut, seolah tidak mewujudkan adanya toleransi dalam beragama.

“Pemerintah harus bisa melihat ini sebagai suatu bentuk koordinasi institusi yang terintegrasi, dan menerapkannya dengan benar secara nasional, seperti yang telah disampaikan di dunia Internasional”.

Makna Rekomendasi Sidang UPR Bagi Indonesia

Direktorat Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenkum HAM, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, Indonesia harus menerima kritikan yang telah disampaikan oleh negara peserta sidang, bahwa memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia.

“Dari 180 rekomendasi yang ditujukan untuk Indonesia, sebanyak 144 rekomendasi diterima. Ini dikarenakan Rekomendasi tersebut sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Beberapa negara lain tidak melakukan hal serupa” katanya.

Indonesia, lanjut Harkristuti, harus mampu instropeksi dan meningkatkan kemitraan seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Ini adalah suatu momentum yang sangat penting bagi Indonesia. Kebebasan beragama sudah dilindungi oleh konsitusi, dan hal itu tertuang dalam pasal 28.

“Jadi semua bagian pemerintahan dan negara harus melindungi kebebasan beragama, dan tidak membiarkan terjadi kekerasan atau pengucilan pada kelompok tertentu yang harus dipahami oleh semua unsur pemerintah baik di daerah maupun di pusat,” tegasnya

Mengapa Intoleransi Beragama Menguat di Indonesia?

Aktivis KONTRAS, Indria Fernida mencatat, kebebasan beragama menjadi isu yang penting bagi Indonesia dan dunia internasional. Terlebih dengan meningkatnya kekerasan yang mengatasnamakan agama beberapa tahun terakhir. Peran tokoh agama, dan pemerintah yang dinilai masih kurang menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut.

“Kami memang sengaja melaporkan hal ini ke dewan HAM PBB dan membuka diskusi secara resmi dengan pemerintah. Ini bertujuan untuk ada pemantau yang memantau kebebasan beragama secara langsung, dan memberikan rekomendasi khusus tentang kebebasan beragama bagi Indonesia,” katanya.

Aktivis KONTRAS, Indria Fernida  menambahkan, Perlindungan beragama menjadi satu hal yang tak terpisahkan dari reformasi. Dan berkenaan dengan reformasi terutama di sektor kepolisian, ada sebuah kelemahan, di mana polisi tidak melakukan perlidungan terhadap kelompok minoritas.Namun,  ini tentu menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, bukan hanya satu institusi, dan ini jelas memberi efek bagi demokrasi dan reformasi, khususnya dalam hal penghormatan terhadap keberagaman.

Sumber: kbr 68h