Pernyataan Sikap

Jaringan Masyarakat Sipil Anti Kekerasan

Hentikan Pembungkaman Intelektual dan Kekerasan Mengatasnamakan Agama Saat Ini Juga!

Kami, Jaringan Masyarakat Sipil Anti Kekerasan, terdiri dari berbagai organisasi dan individu yang bekerja dan peduli pada isu keadilan, perdamaian, dan pluralisme, sangat prihatin atas aksi-aksi kekerasan yang semakin intensif terjadi akhir-akhir ini. Adalah satu kemunduran luar biasa jika hak berpendapat dan hak beribadah dibungkam dengan cara kekerasan oleh kelompok-kelompok tertentu yang dibiarkan oleh aparat kepolisian yang seharusnya justru melindungi warga Negara Indonesia tanpa diskriminasi. Oleh karena itu kami menuntut Negara untuk melakukan kewajibannya melindungi hak berpendapat dan hak beribadah dari setiap warga negaranya tanpa terkecuali sekaligus membuat Indonesia bebas dari kekerasan.

Hak berpendapat dan berbeda pendapat berada pada titik nadir saat ini. Inilah yang terjadi dalam dua minggu terakhir ini dimana kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan intimidasi dan kekerasan dapat melarang dan membubarkan diskusi-diskusi bersama Irshad Manji di Solo, Jakarta, dan Yogyakarta. Bahkan pada peristiwa terakhir di LKiS Yogyarakarta sampai terjadi penganiayaan yang menyebabkan banyak peserta terluka. Semua peristiwa tersebut membuktikan bahwa ruang diskusi dan perbedaan pendapat sudah berada dalam ancaman.  Pada saat bersamaan, hak beribadah juga berada di tubir ancaman. Peristiwa kekerasan terhadap aktifis SEJUK (Serikat Jurnalis Untuk Keragaman) yang sedang memantau ibadah HKBP Filadelfia, pembakaran dan pengrusakan mesjid Ahmadiyah di Jawa Barat dan penutupan banyak gereja di Aceh menunjukkan hak beribadah di Indonesia perlu dipertanyakan kembali.

Peristiwa-peristiwa intimidasi dan kekerasan tersebut terjadi di ruang publik dan diketahui oleh aparat keamanan Negara (polisi).  Tetapi tindakan yang diambil oleh aparat keamanan Negara ini sangat mengecewakan karena yang terjadi justru proses pembiaran yang mengakibatkan kelompok-kelompok pengguna kekerasan tersebut dapat leluasa melakukan aksi-aksi kekerasannya. Rasa aman sudah hilang berganti ketakutan bahkan lembaga pendidikan sebesar Universitas Gajah Mada (UGM) tunduk pada ancaman kelompok-kelompok pengguna kekerasan ini.  Pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian ini bukan hanya menunjukkan bahwa Negara lalai dan absen untuk melindungi warganya tetapi bahkan tampak seperti mendukung aksi-aksi kekerasan tersebut dengan tidak menindak pelaku kekerasan dengan cepat dan setimpal.

Kekerasan massa dan pembiaran Negara tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dalam pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hal untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.  Hak-hak ini dengan sangat jelas disebutkan dalam Pasal 28 I UUD 1945, pasal 29 ayat 2 yang menjamin hak untuk menjalankan ritual ibadah sesuai dengan agama/keyakinan, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Selain itu, hak-hak asasi tersebut juga dilegitimasi oleh konvenan-konvenan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia seperti Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) khususnya Pasal 18 (hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama) dan Pasal 19 (berpendapat, memberikan dan mendapatkan informasi), Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (IESCR), Konvensi Anti Rasial Diskriminasi (CERD) dan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT).

Berdasarkan paparan di atas, kami menuntut pemerintah:

1.    Menghargai hak konstitusi warganya untuk bebas berekspresi, mengemukakan pendapat dan beribadah dan berkeyakinan secara bebas tanpa ancaman.

2.    Memastikan para pelaku kekerasan dan aparat keamanan yang membiarkan dan mendukung tindak kekerasan terhadap aktivitas damai berekspresi dan beribadah dihukum atas kejahatan yang dilakukannya.

3.    Memastikan negara tidak memberikan ruang sekecil apapun terhadap aktivitas-aktivitas penyebaran kebencian dan dorongan melakukan kekerasan secara terorganisir untuk menjamin kebebasan berekspresi dan beribadah bagi warga negara.

 

Jakarta, 11 Mei 2012

Jaringan Masyarakat Anti Kekerasan:

Organisasi:

1.      Aliansi Sumut Bersatu (ASB) – Sumut

2.      Asosiasi LBH APIK Indonesia

3.      Fahmina institute – Cirebon

4.      FORLOG (Forum Dialog) Kalimantan Selatan

5.      Forum Sabtuan Cirebon

6.      FPMP Sulawesi Selatan

7.      Gempa (Gerakan Masyarakat Pangkajene Kepulauan)

8.      Indonesia AIDS Coalition (IAC)

9.      Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

10.   INSTITUT KAPAL Perempuan

11.   Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon

12.   International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

13.   JALA PRT

14.   JARI Celebes Raya

15.   Jaringan Pemantau Perencanaan Indonesia (JPPI)

16.   Jurnal Budaya Tanggomo Gorontalo

17.   Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

18.   Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cab. Pangkajene Kepulauan

19.   KontraS

20.   LBH Keadilan

21.   Lembaga Dayak Panarung (LDP) – Palangka Raya

22.   Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan (LK3)- Kalimantan Selatan

23.   Lembaga Pemulihan Masyarakat (LPKM) Sulselbar

24.   Lembaga studi kemanusiaan (LenSA) – NTB

25.   Migrant Care

26.   NLC – New Land Community – Jakarta

27.   Ourvoice – Jakarta

28.   Perkumpulan Harmonia – Sumatra Barat

29.   Perkumpulan JAPESDA Gorontalo

30.   Pokja Himbunga Gorontalo

31.   Pusaka Padang

32.   RUMPUN – Yogyakarta

33.   RUMPUN Tjoet Njak Dien – Yogyakarta

34.   Serikat PRT Tunas Mulia – Yogyakarta

35.   WE Watch

36.   Women Institute Research  & Empowerment Gorontalo (Wire-G)

37.   Yayasan Bonto Langkasa – Sulawesi Selatan

38.   Yayasan Desantara

39.   Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) –  Sulawesi Selatan

40.   Yayasan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) – Sulawesi Selatan

41.   YAYASAN PUPA (Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Untuk Perempuan dan Anak)

42.   Yayasan Wakaf Paramadina

 

 

Individu:

1.    Alamsyah M. Dja’far.

2.    Anik Wusari

3.    Cisca

4.    Dyana Savina

5.    Estu Fanani

6.    Etty Yuliaty

7.    Evi Permata Sari

8.    Firziana Roosnaleli

9.    Haniah

10. Husni Mubarak

11. Marghareta

12. Mariatun

13. Marzuki Wahid

14. Melly Setyawati

15. Mila Nuh

16. Moh. Irdan Nurhayati

17. Mohamad Basuki Winoto

18. Mohamad Guntur Romli

19. Muh. Djufryhard

20. Mulyadi prayitno

21. Niken Puruhita

22. Nong Darol Mahmada

23. Pipit

24. Prastnawi Rini

25. Retnowati

26. Rumadi

27. Rusman

28. Saidiman Ahmad

29. Saleh Yasin

30. Savitri Wisnuwardhani

31. Sicillia Leiwakabessy

32. Siti kholifah

33. Sudirman

34. Th. Aquino Hayunta

35. Th. Sri Endras Iswarini

36. Tunggal Pawestri

37. Umi Lasmina

38. Veronica Siregar

39. Yulia Siswaningsih

 

Alamat Jaringan Masyarakat Sipil Anti Kekerasan:

Jl. Kalibata Utara I, No. 18, Kalibata, Jakarta Selatan

Tlp: 021-7988875

 

Contact person: Budhis Utami