Tentang peristiwa penyerangan di Monas, 1 Juni 2008, emosi saya diaduk dalam dua ragam keberangan. Pertama, berang terhadap tindak kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan. Kedua, berang terhadap penunggang oportunis yang menggunakan insiden ini sebagai cara mengalihkan perhatian publik dari kegagalan negara.

Hari itu saya harus memilih dari dua undangan yang bertabrakan. Pertama, undangan dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) untuk bergabung di Monas. Kedua, undangan dari Pondok Pesantren Al-Asyriyyah Nurul Iman, Parung, dalam rangka istighotsah bersama Syekh Habib Saggaf bin Mahdi (pengasuh pondok) dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kehendak kuat untuk melihat realitas arus bawah NU, di sela konflik yang merundung PKB, mendorong saya memilih pergi ke Parung.

Kesan pertama terhadap pondok pesantren ini adalah takjub. Di lahan ratusan hektare, pondok ini menyediakan pendidikan gratis bagi santri dari berbagai penjuru Nusantara yang berjumlah lebih dari 10.000. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pondok ini memiliki pabrik tahu, pengolahan air mineral, usaha peternakan, pertanian, dan aspek-aspek kewirausahaan lainnya. Semuanya itu dimungkinkan karena semangat pluralisme yang dikembangkan pengasuh pondok. Karena ketulusannya dalam membangun persaudaraan lintas kultural dan agama, pondok ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari Brunei, Korea Selatan, dan komunitas Hindu-Buddha.

Dalam sambutannya, Habib Saggaf menyebutkan bahwa motivasinya bergabung pada haluan politik Gus Dur sama sekali bukanlah didorong oleh ambisi politik. Satu-satunya motivasi itu adalah untuk mengamankan pluralisme –yang selama ini dirawat baik dalam pengamalan doktrin ”aswaja” (ahl al-sunnah wa al-jamaah) di Tanah Air– dari ancaman baru yang ditimbulkan oleh gerakan transnasional wahabisme. Pada akhirnya, dia mengecam para habib yang mengembangkan Arabisme dengan mengabaikan kanyataan bahwa Indonesia sebagai negeri muslim terbesar memiliki hak untuk mengembangkan tradisi Islamnya tersendiri.

Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, siaran radio yang tertangkap di mobil yang saya tumpangi melaporkan tentang penyerangan pasukan beratribut Front Pembela Islam (FPI) terhadap jamaah AKKBB. Seketika ingatan saya tertuju pada habib yang lain, Habib Rizieq Shihab, Ketua FPI. Dalam satu dekade terakhir, nama habib ini kesohor di seantero negeri karena kampanyenya untuk menegakkan klaim kebenaran secara forceful, tak kenal kompromi, tak segan menggunakan cara-cara kekerasan.

Cara dakwah seperti ini tampak kuat setegar baja, tapi sesungguhnya begitu mudah dipatahkan. Kehendak untuk meraih hasil cepat, tanpa perlu diskusi bertele-tele, membuat kelompok dakwah seperti ini sering terjebak dalam utilitarianisme. Dalam kemungkinan menggunakan sarana-sarana kekerasan, kelompok seperti ini biasanya bersedia menjalin relasi dengan elemen-elemen (oknum-oknum) dari aparatur keamanan.

Dan dalam persentuhannya itu, kelompok-kelompok seperti ini mudah terkena infiltrasi dari free riders. Demikianlah, dalam sejarah panjang kekerasan keagamaan di Indonesia, kerap terselip infiltrasi intelijen di dalamnya. Publik pantas berandai-andai, mengapa untuk ribuan massa yang tertumpuk di sekitar Monas dan Istana Negara pada saat itu, tidak tersedia aparatur kepolisian yang memadai.

Keheranan ini terus berlanjut pasca-peristiwa. Pada 2 Juni, berbagai elemen masyarakat sipil mendatangi Mabes Polri, menyatakan dukungan pada Polri dalam menegakkan hak-hak sipil, seraya menyayangkan ketidaksigapan aparatur keamanan menghadapi peristiwa tersebut. Dalam pertemuan itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuni, didampingi Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, membantah bahwa polisi melakukan pembiaran. Bahkan disebutkan bahwa Polri telah menangkap lima tersangka, termasuk orang berinisial M. Polri juga berjanji menangani hal ini secara sungguh-sungguh.

Beberapa jam kemudian, media massa melaporkan adanya konferensi pers di markas FPI. Selain dihadiri Habib Rizieq, juga tampak Panglima Komando Laskar Islam, Munarman. Sekiranya Polri sungguh-sungguh, mestinya pada tahap ini Munarman sudah diamati terus, tidak dibiarkan hilang ditelan bumi. Dengan ”membiarkan” Munarman menghilang, seolah-olah skenario peristiwa ini terus diulur untuk memanjangkan ketegangan agar perhatian publik terus tertuju pada peristiwa ini.

Secara sengaja atau tidak, situasi ini digunakan para penunggang oportunis untuk mengalihkan perhatian terhadap kasus penyerangan mahasiswa Unas oleh aparat kepolisian serta isu kenaikan harga BBM yang merongrong krediblitas pemerintah. Bahkan imajinasi kita bisa jauh lebih liar bahwa beberapa aktor intelektual bisa saja memanfaatkan isu Ahmadiyah, untuk mengadu kekuatan eksklusif dan inklusif, guna mengamankan kepentingan korporasi internasional.

Pelajaran moral dari kasus ini sekali lagi menegaskan bahwa kekerasan tidak pernah membawa maslahat, malah membawa efek bumerang yang menghancurkan. Semua kelompok harus rendah hati untuk tidak mengklaim sebagai satu-satunya pembela kebenaran. Dalam kenyataannya, bukanlah kita yang menyelamatkan kebenaran, melainkan kebenaranlah yang menyelamatkan kita.

Yudi Latif
Anggota Dewan Ahli Nurcholish Madjid Society
[Perspektif, Gatra Nomor 32 Beredar Kamis, 19 Juni 2008]