Insiden Monas dan Diplomasi RI

Aksi Unjuk Rasa FPI di Monas (Yahoo! News/AP Photo/Dita Alangkara)Penyerangan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni, di Monumen Nasional (Monas) telah memancing kemarahan banyak pihak. Menyusul aksi penyerangan itu, tindakan balasan penuh amarah merebak di berbagai kota. Satu kelompok menuntut pembubaran kelompok lain.

Bagaimana membaca fenomena ini dalam perspektif politik luar negeri (polugri) dan diplomasi? Salah satu agenda nasional di bidang hubungan luar negeri menekankan perlunya pemulihan citra Indonesia dalam pergaulan internasional. Indonesia pasca-krisis 1998 melihat ada keperluan untuk menjalankan diplomasi pencitraan, karena pada hakikatnya diplomasi adalah upaya membangun citra untuk memperoleh kepercayaan dunia.

Tetapi citra apa benar yang hendak diproyeksikan ke luar negeri? Setidaknya ada tiga citra utama yang pada saat ini diusung polugri dan diplomasi RI. Pertama adalah citra sebagai negara demokratis. Francis Fukuyama dalam bukunya, The End of History and the Last Man (1992), meramalkan bahwa setelah ambruknya komunisme, dunia akan bicara dengan bahasa yang nyaris sama: demokrasi dan pasar. Citra sebagai negara demokratis dianggap sebagai aset politik dalam pelaksanaan diplomasi. Di tengah keraguan dunia bahwa Islam sulit menerima demokrasi, justru Indonesia memberi bukti dengan penyelenggaraan pemilu demokratis. Dengan bukti ini, dunia percaya, sebenarnya Islam dan demokrasi tak perlu dipertentangkan, malah saling mengisi.

Kedua, citra Indonesia sebagai negara mayoritas muslim moderat. Sentimen politik internasional pasca-tragedi Menara Kembar di New York telah mengerek wacana Islam ke puncak agenda global. Ketika Barat menuduh dan Islam menjawab dengan radikalisme, diplomasi Indonesia tampil dengan sikap moderat. Moderat di sini tidak merujuk pada sikap ragu dan gamang, tetapi lebih pada cara dan pendekatan yang luwes dalam mencari solusi untuk mengatasi perbedaan.

Citra muslim moderat itu memungkinkan Indonesia berperan sebagai jembatan bagi dua pihak yang saling menyalahkan. Ketika dunia menatap Islam penuh curiga sebagai biang terorisme, muslim moderat Indonesia menyampaikan pesan pada dunia bahwa masih banyak muslim di Indonesia yang sangat menentang radikalisme agama. Moderasi politik Islam Indonesia seperti inilah yang membuat dunia percaya, Islam Indonesia bukan ancaman. Dengan citra muslim moderat seperti ini pula, Indonesia tidak canggung dalam memainkan kiat-kiat diplomasinya melalui serangkaian interfaith dialogue, sehingga terbentuk saling pengertian antara Barat dan Islam.

Ketiga, citra sebagai negara pluralistik. Jika masyarakat menjunjung tinggi demokrasi, ia akan menjauhi sikap radikal dan menonjolkan sikap moderat. Jika sudah moderat, ia akan menghargai keberagaman dan perbedaan. Sifat pluralistik yang menghargai kebinekaan merupakan resultan dari karakter demokratis dan moderat suatu bangsa. Di tengah kecenderungan bangsa-bangsa Eropa yang menunjukkan sikap anti-migrant, dan munculnya pertentangan antar-etnik di Malaysia, Indonesia justru mengusung citra plularistik dalam polugri dan diplomasinya. Polugri yang berwatak pluralistik mengedepankan diplomasi yang mencitrakan Indonesia yang menghargai keberagaman, antara lain melalui diplomasi kebudayaan yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia di luar negeri.

Diplomasi pencitraan dengan tiga ciri itu –demokratis, moderat, dan pluralistik– tidak bergerak dalam ruang kosong dan vakum nilai. Ketiga citra itu dikembangkan justru di tengah masyarakat yang sedang bertransformasi menjadi lebih transparan dan partisipatif, buah demokrasi itu sendiri. Fareed Zakaria dalam bukunya, The Future of Freedom (2003), mengingatkan bahwa ada dua implikasi yang ditimbulkan gelombang demokratisasi, yaitu berubahnya struktur kekuasaan dan kontrol negara serta merosotnya wibawa negara.

Dalam konteks inilah, tindakan hukum terhadap pelaku anarkisme yang diambil pemerintah dapat mencegah terjadinya decline of authority seperti diwanti-wanti Fareed Zakaria. Pada tataran internasional, ketiga citra itu menempatkan Indonesia dalam arus utama (mainstream) pergaulan internasional. Dengan ketiga citra itu, masyarakat internasional merasa nyaman berurusan dengan Indonesia. Justru dengan ketiga citra itulah diplomasi Indonesia menjadi luwes dan memiliki credential, kepercayaan, untuk aktif di Dewan Keamanan PBB, konflik Palestina-Israel, demokratisasi Myanmar, atau dialog peradaban.

Teori diplomasi klasik mengajarkan, pelaksanaan polugri dan diplomasi di luar negeri merupakan cermin politik dalam negeri. Analoginya, diplomasi pencitraan di luar negeri mestinya mencerminkan kenyataan politik di dalam negeri. Jika kita ingin mencitrakan Indonesia yang demokratis, moderat, dan pluralistik di luar negeri, Indonesia harus membangun masyarakat yang menghargai nilai-nilai demokrasi, bersikap luwes, dan menghargai keberagaman. Dengan cara ini, diplomasi pencitraan RI di luar negeri akan dapat diapresiasi masyarakat internasional.

Darmansjah Djumala
Diplomat Indonesia, bertugas di Jakarta
[Kolom, Gatra Nomor 31 Beredar Kamis, 12 Juni 2008]