[Selasa, 03 June 2008]
Gerah dengan sikap FPI yang anarkis, sekumpulan pihak adukan FPI ke Bareskrim Mabes Polri. Sudah teridentifikasi lima tersangka.

Aksi pawai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) 1 Juni lalu dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila berlangsung ricuh. Siang hari, sekitar jam satu massa AKKBB berkumpul di pelataran Monas untuk memulai pawai. Baru terkumpul sekitar 1500 dari 9000 massa yang ditargetkan tiba-tiba berduyun-duyun datang Front Pembela Islam (FPI). Baru merapatkan barisan menuju Bundaran HI, seketika massa FPI datang menyerbu tanpa ba-bi-bu, dari arah utara, tutur Anik HT, Koordinator AKKBB.

AKKBB belum mulai apa-apa, bahkan belum berorasi. Selebaran mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan pun belum disebarkan, Di selebaran itu bukan cuma Ahmadiyah, tapi gereja pun turut kami singgung. Ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila, kata Anik.

Namun, mau bagaimana lagi, massa FPI keburu menyerbu. Anggota AKKBB kontan lari melihat serbuan FPI yang membabi buta. Malang, bagi mereka yang bertahan terkena bogem mentah dan hantaman kayu. Sampai saat ini, Anik mengatakan ada 70 anggota AKKBB luka-luka. Sore hari usai kejadian, Anik bersama anggota AKKBB lainnya langsung melaporkan aksi FPI ke Polda Metro Jaya. Waktu itu selain membawa saksi, kami juga membawa hasil visum dan rekaman sebagai bukti, katanya.

Menyambung laporan AKKBB, keesokan harinya (2/6) sejumlah pihak yang terdiri dari Demos, Setara Institute, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Fraksi Kebangkitan Bangsa, Kontras, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK), dan PP Gerakan Pemuda Anshor ramai-ramai mengadukan dan mendesak Polri untuk segera menindak FPI.

Abdul Malik Haramain, Sekjen PP GP Anshor, memandang tindakan anarkis FPI selama ini, tidak hanya terhadap AKKBB dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sudah sepatutnya ditindak oleh penegak hukum. Tindak-tanduk FPI dianggap telah jelas-jelas melanggar hukum. Sayang, sikap pemerintah dan Polri, menurut Malik, terkesan lembek terhadap FPI.

Malik menyatakan tidak sependapat dengan dalil FPI bahwa tindakan tersebut dalam rangka menegakkan syariat Islam. “Bukan begitu caranya untuk menegakan syariat Islam,” sergahnya. Malik justru menuding cara yang ditempuh FPI telah mencemarkan citra Islam. Makanya, Malik seperti halnya pelapor lainnya menuntut agar FPI dibubarkan saja karena kerap kali menghalalkan tindakan kekerasan.

Para pelapor sempat mengadakan pertemuan dengan Kabareskrim Bambang Hendarso Danuri, Kadiv Humas Abu Bakar Nataprawira, dan Kabid Humas Kapolda I Ketut Untung Yoga selama satu jam. Seusai pertemuan, Kabareskrim Bambang berjanji akan menindaklanjuti tragedi Monas itu. Sampai saat ini sudah teridentifikasi lima tersangka. Memang belum diperiksa, tetapi hari ini Mabes Polri sudah berkoordinasi dengan Polda untuk menciduk ke lima oknum tersebut. Mudah-mudahan bisa diperiksa hari ini di Polda, katanya.

Pernyataan Kabareskrim mengenai lima tersangka ini disayangkan oleh para pelapor. Mereka juga menuntut agar selain pelaku langsung di lapangan, pimpinan FPI juga turut diseret. Selain itu, organisasinya juga dibubarkan karena kerap kali menghalalkan tindak kekerasan.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan mereka kecewa Polri hanya menindak tersangka langsung di lapangan. Harusnya pimpinan dan organisasinya juga. Menurutnya, tidak mungkin pemimpinnya tidak mengetahui aksi kekerasan yang dilakukan anak buahnya. Apalagi, pimpinannya sudah jelas-jelas membenarkan aksi anak buahnya.

Sebenarnya bukan kali ini saja, Dari dulu ketika FPI melakukan tindak kekerasan kami selalu mengadukan, tetapi tidak ada tindak lanjut dari polisi, tutur Hendardi menggebu-gebu. Namun, desakan tindak lanjut dan pembubaran ini, menurutnya bukan hanya terkonsentrasi pada FPI. Organisasi lain yang juga menghalalkan kekerasan seharusnya ditindak polisi dan dibubarkan.

Ketua Demos Asmara Nababan menambahkan tindak lanjut ini mereka percayakan sepenuhnya pada Polri. Para pelapor sebenarnya sempat mengancam akan bertindak sendiri jika polisi tidak mengambil tindak lanjut. Kalau kita mengambil tindakan �sendiri’ itu sama saja dengan mereka (FPI). Jadi, kami serahkan semuanya pada polisi, kilahnya.

Ketika dikonfirmasi, Kuasa Hukum sekaligus Juru Bicara FPI Munarman menegaskan biar saja mereka mengadukan ke Mabes Polri. Ia siap untuk menanggung dan bersikeras mengatakan penyerangan itu bukan dilakukan FPI melainkan Laskar Pembela Islam (LPI) yang diawakinya. Lagipula, penyerangan itu dipicu oleh AKKBB sendiri.

Namun, apa yang terekam kamera televisi tak dapat dipungkiri. Sejumlah oknum berpakaian muslim mengusung bendera dan mengatasnamakan FPI melakukan tindak kekerasan dan Kabareskrim sendiri telah menetapkan lima tersangka. Mau mengelak apa lagi? Tinggal tunggu perkembangannya. Yang pasti, sejumlah pihak yang mengadukan FPI ke Bareskrim ini mengatakan tanggung jawab bukan hanya pada perorangan, tetapi juga organisasi. Mereka menuntut organisasi ini dibubarkan.

Pembubaran Organisasi

Kabareskrim menanggapi, untuk masalah bubar-membubarkan bukan wewenang Polri. Itu adalah tugas pemerintah. Salah satunya Menteri Dalam Negeri. Mereka lebih berwenang. Mekanisme pembubaran melalui mekanisme pengadilan, pungkasnya.

Pada kesempatan terpisah, Adnan Buyung Nasution di sela-sela acara pisah sambut hakim Mahkamah Konstitusi HM Laica Marzuki kepada Arsyad Sanusi mengatakan bahwa pembubaran organisasi sebaiknya dilakukan melalui pengadilan. Pemerintah bisa mengajukan permohonan pembubaran organisasi ke pengadilan. “Tapi harus disertai alasan-alasan dan argumen yang kuat,” ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Argumen dimaksud bisa disertai bukti semisal rekaman terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan organisasi. Kalau perlu, pengadilan bisa memanggil ahli. Dengan mekanisme demikian, maka hakimlah yang akan memutuskan apakah organisasi tertentu layak dibubarkan atau tidak.

Buyung juga mendesak pemerintah agar bertindak tegas terhadap organisasi yang menghalalkan tindak kekerasan. Selain itu, ia juga berharap pemerintah menghukum tegas individu, baik itu pelaku langsung maupun pimpinan organisasi yang membenarkan tindak kekerasan tersebut.

Sementara, Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Golkar mengatakan aksi kekerasan yang dilakukan FPI itu hanya akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak tegas terhadap Ahmadiyah. Ini sama saja dengan kekerasan yang dilakukan mahasiswa akibat kenaikan harga BBM. Lagipula, FPI itu bukan anti pancasila atau anti kebhinnekaan. Keliru kalau ada yang menyebut FPI begitu. Jadi, FPI tidak bisa dibubarkan, tukasnya.

Nov/Her/Mys

Sumber: Hukumonline