Tim Pembela Ahmadiyah Diimbau Tunggu SKB
by : Siagian Priska Cesillia

Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan Tim Pembela Ahmadiyah dan Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Berkeyakinan (AKKB) untuk menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri agar dapat melakukan upaya hukum. Karena pada dasarnya setiap keputusan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan negara, dapat digugat melalui jalur hukum.

“Karena agak sulit untuk mengomentari sesuatu yang tidak begitu pasti bagaimana bentuk serta isi dari SKB itu,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ketika menerima kunjungan Tim Pembela Ahmadiyah yang dipimpin oleh Todung Mulya Lubis, kemarin (8/5) di gedung MK.

Apabila SKB sudah dikeluarkan, dapat dikaji apakah putusan tersebut bersifat mengatur (regeling) atau bersifat ketetapan (beschikking). Jimly kemudian menjelaskan, keputusan yang bersifat mengatur yang dibuat pemerintah dalam bentuk undang-undang maupun produk legislasi kedua seperti PP dan Perpres, dapat dilawan melalui uji materi di MK. Tapi apabila di bawah undang-undang, perlawanan dapat diajukan melalui uji materi kepada Mahkamah Agung (MA).

Sedangkan bila berbentuk ketetapan yang isinya bersifat konkret, seperti pembubaran, dapat dilawan melalui pengadilan TUN. Atau kalau kasus yang lebih serius, menurut Jimly dapat diajukan ke pengadilan negeri melalui jalur perdata. “Walaupun memang dalam Peraturan Perundang-Undangan No. 10 tahun 2004, SKB tidak disebut secara jelas namun bentuk keputusannya yang dibuat bersifat mengatur atau menetapkan.”

Pemaparan mekanisme itu disampaikan, mengingat MK didesain sebagai lembaga pengadilan yang membuat para hakimnya harus sedikit berbicara. “Karena bisa jadi apa yang dibicarakan menjadi obyek perkara (objectum litis), sehingga setiap komentar yang diberikan para hakim adalah mengikat.” Dan Jimly kembali mengingatkan apapun bentuk putusannya dapat dilakukan upaya hukum.

Melengkapi Jimly, Wakil Ketua MK M. Laica Marzuki menyarankan untuk melakukan dialog dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar memberi wewenang tambahan kepada MK mengenai constitusional complain. Namun menurut Jimly, penambahan wewenang itu tidak bisa hanya difasilitasi melalui revisi undang-undang MK. Karena perlu mengubah sistem peradilan secara keseluruhan. Dan keduanya sepakat agar tim pembela melakukan langkah ekstra-yudisial atau lobi politik untuk mencegah kerugian konstitusi, sebelum SKB dikeluarkan.

Tim pembela Ahmadiyah menilai, rencana pemerintah membubarkan Ahmadiyah mengancam konstitusionalisme di Indonesia. Mereka meminta agar MK menyatakan sikapnya sebagai penjaga gawang konstitusi. Mengingat ada dua kesalahan yang dilakukan negara terhadap perlindungan konstitusi warga negaranya. “Pertama pemerintah melakukan pembiaran terhadap berbagai tindak kejahatan kekerasan. Dan kedua mengabaikan kewajiban konstitusional yang dimuat dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan perlindungan HAM dari pemerintah,” ujar anggota Komnas HAM Asmara Nababan.

Selain Todung dan Asmara, tampak hadir Direktur LBH Jakarta Asfinawati, Koordinator Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Berkeyakinan Anick HT, serta beberapa kyai dari pesantren Cirebon dan Jawa Tengah.

Sumber: Jurnal Nasional, 9 Mei 2008