Jumat, 09 Mei 2008,
Ahmadiyah Mengadu ke MK

Jimly Sarankan Tunggu SKB Keluar
JAKARTA – Para anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak putus asa memperjuangkan nasibnya. Menjelang keluarnya SKB (surat keputusan bersama) tentang pembekuan Ahmadiyah dari pemerintah, mereka mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK).

Bersama dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), para anggota JAI kemarin (8/5) minta agar MK angkat bicara. Sebab, masalah yang menimpa Ahmadiyah berkaitan dengan hak yang dijamin konstitusi.

“Ini sudah menyangkut hak konstitusional dan tugas MK adalah untuk menjaga konstitusi,” kata Anick H.T., anggota AKKBB. Dia berharap agar MK bisa bersikap. Pertimbangannya, beberapa hakim konstitusi memiliki akses ke pemerintah. Misalnya, Jimly Asshiddiqie dan Mahfud M.D.

Asmara Nababan, anggota AKKBB, menambahkan bahwa Indonesia bisa disebut sebagai negara yang gagal jika tidak bisa memberikan perlindungan maksimal atas hak-hak konstitusional. “Sangat diharapkan MK bicara. Suka atau tidak suka, MK adalah penjaga terakhir konstitusi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Jimly yang kemarin menerima wakil AKKBB menjelaskan, MK didesain sebagai sebuah lembaga peradilan. Pada dasarnya, lembaga peradilan bersifat pasif. “Itu artinya harus menunggu perkara,” katanya. Turut mendampingi Jimly, antara lain, hakim konstitusi Laica Marzuki, Haryono, Mahfud M.D., dan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.

Meski demikian, lanjut Jimly, MK tetap memberikan perhatian terhadap persoalan JAI. Wujudnya, diskusi tentang JAI di internal sembilan hakim konstitusi. “Ini masalah serius yang bisa menimbulkan multiplying effect,” ujarnya.

Selain meminta JAI melakukan dialog dengan pihak terkait, Jimly justru meminta JAI menunggu keluarnya SKB. Sebab, hingga kini belum dapat dipastikan bentuk dan isi SKB yang merupakan rekomendasi Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) itu. “Hingga kini belum jelas karena SKB akhirnya mundur (diterbitkan). Jadi, alangkah baiknya ditunggu dulu saja,” saran Jimly.

Anjuran Jimly tersebut didasarkan pada masih adanya upaya yang dilakukan terhadap peraturan yang akan diterbitkan pemerintah. Misalnya, judicial review. Dia lantas mencontohkan upaya judicial review terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 di MK dan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

Selain itu, ada pula upaya melalui PTUN atau gugatan perdata. Namun, hakim Laica Marzuki menggarisbawahi, jika SKB diterbitkan dan JAI tidak berkenan, maka perlu dipikirkan lembaga peradilan yang kompeten untuk menangani.(fal/kum)

Sumber: Indopos