Bangun Perdamaian dalam Perbedaan
by : Ika Karlina Idris
Tidak boleh ada tindak kekerasan terhadap warga negara demi alasan apapun.

SURAT Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan jamaah Ahmadiyah dinilai akan memicu tindak kekerasan yang lebih besar terhadap jamaah Ahmadiyah. SKB itu sendiri saat ini masih dalam pengkajian serius.

Sejumlah aktivis perempuan dari berbagai lembaga mengungkapkan keprihatinannya seusai mendengar kesaksian dari kaum ibu dan anak-anak jamaah Ahmadiyah di Jakarta, Rabu (7/5).

Menurut Sekretaris Umum Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) Musdah Mulia, sudah banyak organisasi non-pemerintah yang menyuarakan adanya kekerasan tersebut, tapi tetap tidak mendapat respons.

Selain itu, Musdah mengingatkan pemerintah agar tidak merujuk pada pendekatan yang digunakan Pakistan dan Arab Saudi dalam menangani Ahmadiyah. Bagaimanapun, Indonesia bukan negara Islam dan masyarakatnya sangat plural. “Harus ada penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.

Di sisi lain, Musdah menambahkan, masyarakat harus bisa berpikiran jernih dan tidak main hakim sendiri. Masalah Ahmadiyah, lanjutnya, hanya masalah perbedaan interpretasi. “Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia, mari kita bangun perdamaian dalam perbedaan dan keragaman,” ujarnya.

Direktur Yayasan Jurnal Perempuan Mariana Amiruddin mengatakan, tidak boleh ada tindak kekerasan terhadap warga negara demi alasan apa pun. Dalam setiap kasus kekerasan, pihak yang paling menderita adalah kaum ibu dan anak-anak.

Selama ini, jika terjadi aksi anarkis terhadap jamaah Ahmadiyah, ibu-ibu selalu menjadikan diri mereka sebagai pagar hidup untuk melindungi masjid, sekolah, dan rumah-rumah yang akan diserbu. Sedang anak-anak sering kali tidak bisa mendapat pendidikan dan belajar mengaji karena sekolah dan madrasah mereka dihancurkan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Masruchan mengatakan, jika kekerasan dalam memeluk agama terus terjadi, maka otomatis terjadi pewarisan atas nilai-nilai kekerasan pada generasi muda. “Selain ketegasan dari pemerintah, kami juga mengharapkan setiap pemimpin agama mengajarkan toleransi pada kelompoknya,” katanya. Ika Karlina Idris
SUmber: Jurnal Nasional