Press Release

Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)

Ketika para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ada cita-cita besar untuk mendirikan suatu negara modern yang dapat menjadi ’rumah bersama’ bagi keanekaragaman suku, budaya, agama, adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Karena itulah, dengan sangat arif para pendiri bangsa ini meletakkan landasan pendirian Indonesia di atas Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan hasil konsensus bagi tatanan kehidupan bersama yang adil dan bermartabat.

Akhir-akhir ini, konsensus dasar itulah yang sedang digugat oleh proses-proses sosial-politik yang sangat mengkhawatirkan, khususnya dalam ranah kebebasan beragama dan berkeyakinan yang merupakan hak paling asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Memang harus diakui, proses reformasi juga telah membawa kemajuan signifikan: dicantumkannya pasal-pasal perlindungan HAM dalam konstitusi, disahkannya UU HAM No 39/1999, maupun ratifikasi dua protokol pokok HAM internasional (UU No 11/2005 dan UU No 12/2005). Akan tetapi, pada praktiknya, seluruh jaminan konstitusional dan HAM dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan ini seperti lumpuh tak berdaya ketika berhadapan dengan praktik-praktik intoleran, yang sering kali mengarah pada tindakan kekerasan. Apalagi, yang menambah rumit persoalan, negara ditengarai melakukan ’politik pembiaran’, dan gagal menjalankan amanat konstitusi yang sudah dengan tegas menggariskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” (UUD 1945, Pasal 28I, ayat 4).

Situasi yang dilukiskan di atas itulah yang mendorong berbagai kelompok yang menaruh perhatian pada kebebasan beragama dan berkeyakinan merasa perlu mengajak semua pihak, terutama pemerintah sebagai pengelola negara ini untuk:

  1. Menegaskan bahwa negara kita negara hukum dan konstitusional. Artinya segala proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa didasarkan atas konstitusi dan hukum, bukan atas desakan kelompok kepentingan, keyakinan, dan golongan tertentu, apalagi yang jelas-jelas antidemokrasi dan menghalalkan kekerasan.
  2. Menjamin hak-hak kebebasan dasar (normative) setiap warganegara Indonesia tanpa kecuali;
  3. Menunjukkan komitmen tinggi untuk mewujudkan kesetaraan tiap-tiap warganegara di muka hukum, dan terutama dalam menegakkan rule of law;
  4. Menolak tegas sikap-sikap dan perilaku intoleransi dan segala bentuk kekerasan;
  5. Menjamin penegakan hukum atas siapapun yang bersalah tanpa pandang bulu.

Secara khusus, kami menyerukan kepada Presiden dan para menteri untuk:

Meninjau Ulang dan membatalkan penerbitan SKB 3 menteri tentang Pelarangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia

dengan berbagai pertimbangan:

  1. Pelarangan ini sangat jelas melanggar konstitusi yang sudah kita sepakati sebagai acuan kehidupan berbangsa.
  2. Pelarangan ini akan berdampak buruk bagi hancurnya integrasi bangsa, dan citra Indonesia sebagai negara demokratis dan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia
  3. Pelarangan ini akan menjadi preseden pelarangan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok lain yang dianggap berbeda.

Semoga Tuhan, Pencipta dan Pemelihara kehidupan, menyertai upaya baik kita semua untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih beradab.

6 Mei 2008

Aliansi Kebangsaaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan