Jelang Keluarnya SKB Tiga Menteri, AKUR NTB Keluarkan Pernyataan Sikap

Mataram (SUARA NTB).

Menjelang keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan ajaran ahmadiyah, Senin (5/5) kemarin AKUR (alainsi Kebangsaan untuk Toleransi) yang terdiri dari sejumlah organisasi dan LSM mengeluarkan pernyataan sikap. Pernyataan sikap itu mendukung perjuangan Ahmadiyah dan menolak semua keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Bertempat di kantor Aula NU mataram, AKUR yang terdiri dari PMII Cabang Mataram, PPMI kota Mataram, BEM IAIN Mataram, LeNSA NTB, SDK, JARIK Mataram, PW.IPNU NTB, LARD NTB mengeluarkan enam poin pernyataan sikap, “Namun yang paling utama adalah menolak SK pelarangan terhadap Ahmadiyah” terang direktur LARD NTB, Taufiqurrahman. Menurutnya, pelarangan tersebut sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan falsafah Pancasila.

Tidak hanya itu dirinya juga mendesak pemerintah urung mengeluarkannya, karena SK pelarangan tersebutjuga melanggar hak asasi manusia.

Tidak hanya poin-poin itu saja, AKUR juga terdiri dari LPM RO’YUNA IAIN Mataram, LPM Pena Kampus Unram, PI NTB, KRAK NTB serta DPW Ahmadiyah NTB dan DPD Ahmadiyah Kota Mataram juga menuntut pemerintah memberikan semua jaminan yang dibutuhkan Ahmadiyah. Diantaranya jaminan keamanan, pendidikan, kesehatan dan mengembalikan warga Ahmadiyah kekampung halamannya masing-masing. Dalam pembacaan pernyataan sikap itu juga dihadiri sejumlah pengurus Ahmadiyah syaiful Uyun dan Udin al-Pancori.

Kabit Humas Polda NTB melalui Kasubbid Publikasi Dra.Hj.Tribudi pangastuti yang ditemui sebelumnya mengtakan Polri akan memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat, “Tidak terkecuali warga Ahmadiyah” tuturnya. Pengamanan yang dimaksudkan dengan meningkatkan kewaspadaan untuk mencermati setiap perkembangan situasi terhadap warga Ahmadiyah.

Oleh karenanya dalam pengamanan tersebut akan dilakukan dengan sistem terbuka yakni dengan melakukan patroli-patroli dilokasi-lokasi atau tempat-tempat pengikut Ahmadiyah berada. “Jangan sampai ada tindakan –tindakan reaktif atau anarkhis terhadap pengikut Ahmadiyah” tandasnya. Sementara pengemanan dengan system tertutup yakni dengan mencermati perkembangan yang ada. Ditambahkannya, khusus untuk wilayah mataram sudah melakukan koordinasi dengan Kanwil Depag, Walikota dan pihak terkait serta pengurus Ahmadiyah guna menciptakan situasi yang kondusif.

(Use)