SKB Jangan Picu Anarkisme
by : Ika Karlina Idris

JIKA hari ini mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri soal ajaran Ahmadiyah jadi dikeluarkan, pemerintah berharap tak ada tindakan anarkis yang terjadi pada penganut ajaran tersebut.

Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama Departemen Agama, Arief Furqan mengatakan, bahwa pemerintah sudah memperhitungkan segala konsekuensi jika SKB tersebut diturunkan. “Kami harap pengikut Ahmadiyah tidak mengamuk dan mereka yang bukan penganut ajaran ini tidak bertindak anarkis. Ahmadiyah juga ada di negara lain, tapi tidak ada yang begitu (anarkis),” jelasnya saat dihubungi Jurnal Nasional.

Ketika ditanya tentang waktu dikeluarkannya SKB, Arief mengaku tidak tahu. “Saya tidak mengikuti karena sedang berada di luar kota,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kepegawaian Depag, Atho Mudzhar, yang biasanya dimintai komentar seputar SKB, menolak berkomentar. “Tunggu saja Senin besok,” jawab Atho singkat.

Inkonstitusional

Aliansi Kebangsaan dan Berkeyakinan menyatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang akan dikeluarkan hari ini, terkait pembubaran Ahmadiyah adalah pelanggaran konstitusi. Bahkan mereka berniat untuk melakukan impeachment kepada Presiden jika SKB itu dikeluarkan.

“Sekali pemerintah mengumumkan pelarangan terhadap Ahmadiyah, pada saat itu larangan akan diperlakukan sebagai pertanda mosi tidak percaya terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan HAM,” ungkap Todung Mulya Lubis dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), kemarin (4/5).

Todung memaparkan setidaknya ada tiga hak yang fundamental dan konstitusional yang sudah dilanggar negara. Satu hak untuk menjalankan keyakinan beragama dan beribadah, kedua pelanggaran terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Sedangkan ketiga adalah hak akan kepastian hukum dan tidak diperlakukan diskriminatif.

“Saya juga melihat ada constitusional defect seandainya SKB jadi diterbitkan. Kalau Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan untuk membubarkan partai politik (Parpol), ini seolah-olah political party heavy atau monopoli parpol. Karena itu, pembubaran organisasi Ahmadiyah yang lebih besar dari parpol harusnya menjadi wake up call tidak bisa seenaknya membubarkan suatu organisasi.”

Maka Todung menyarankan untuk dilakukan satu terobosan agar MK mengambil tanggung jawab menyelamatkan hak konstitusional yang dilanggar secara konstitusional, bukan hanya melalui produk undang-undang tapi juga di bawah undang-undang seperti SKBB.

Karena itu, konferensi yang dihadiri oleh Ketua YLBHI Patra M Zein, Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi, Budayawan Gunawan Muhammad, Koordinator Kontras Usman Hamid, Sekjen ICRP Musdah Mulia, Pengacara Todung Mulya Lubis, Koordinator LBH Jakarta Aswinawati Asfinawati, dan Koordinator Aliansi Kebangsaan dan Berkeyakinan Anick HT, menegaskan akan melakukan upaya hukum apabila pelarangan melalui SKB jadi dikeluarkan.

“Kami akan menunjukkan bahwa Presiden paling bertanggung jawab terhadap keluarnya SKB. Karena ini merupakan ancaman besar bagi konstitusi Indonesia maka kami akan mendorong petinggi parpol dan anggota dewan untuk melakukan impeachment terhadap Presiden,” tegas Anick seraya menyebutkan akan melakukan long march dari Bundaran HI hingga Istana Presiden, sehari setelah SKB di keluarkan.

Impeachment dilakukan, tandas Anick, karena SKB adalah keputusan internal antar departemen bukan produk hukum yang berimplikasi publik. Dari sinilah muara dari tidak sahnya SKB yang dikeluarkan. Apabila SKB menyebutkan tidak ada pembubaran, namun melakukan pembinaan terhadap pengikut Ahmadiyah, Anick tetap menganggap itu masalah. “Siapa yang berhak membina dan siapa yang berhak mengatakan mereka sesat ? Dan itu bukan kewenangan serta fungsi negara.”

Sementara itu, Usman Hamid berdasarkan investigasi yang dilakukan bersama LBH Jakarta, terungkap isu Ahmadiyah telah dimanfaatkan untuk mendapatkan suara di tingkat elite politik lokal. Dan bisa jadi isu ini digunakan untuk mendeligitimasi kekuatan presiden mengingat konfigurasi politik semakin panas menjelang 2009.

“Yang paling baik Presiden dapat lakukan adalah meminta tiga menterinya untuk meninjau ulang rekomendasi Bakorpakem. Lalu meminta tiga menterinya memanggil Ahmadiyah dan berdialog,” ujar Usman. Ika Karlina/Priska Siagian.

Sumber: Jurnal Nasional, 5 Mei 2008