“Mempersilakan hidup, tapi melarang bernapas.”

JAKARTA — Jemaat Ahmadiyah Indonesia meminta perlindungan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anggota tim advokasi Ahmadiyah, J.H. Lamardy, berharap Presiden dapat melindungi warga negaranya sesuai dengan keyakinannya. Lamardy juga mengajak masyarakat menjaga dan mengawal konstitusi. “Tidak boleh ada penindasan. Kami beribadah secara damai dan tenang,” ujar Lamardy saat bertemu dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta kemarin.

Sekitar sepuluh orang wakil Jemaat Ahmadiyah Indonesia bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menemui Dewan Pertimbangan Presiden. Mereka ditemui anggota Dewan Pertimbangan Presiden, antara lain Adnan Buyung Nasution dan Syahrir. Dalam pertemuan tertutup selama dua jam itu, Dewan Pertimbangan mendengarkan pendapat jemaah Ahmadiyah. Para wakil itu juga meminta agar surat keputusan bersama (SKB) tentang penghentian kegiatan Ahmadiyah tidak dikeluarkan.

Pemerintah saat ini sedang menyusun SKB penghentian Ahmadiyah. Surat keputusan itu akan ditandatangani Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menteri Agama Maftuh Basyuni, serta Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Rencananya, SKB itu akan segera diterbitkan.

Pendiri Yayasan Anand Ashram, Anand Khrisna, mengatakan, jika surat keputusan itu tetap dikeluarkan, “Itu sama saja dengan mempersilakan hidup, tapi melarang bernapas.” Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan mengajukan permohonan hak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Dewan Pertimbangan Presiden berjanji akan mencegah penerbitan SKB tentang penghentian kegiatan Ahmadiyah. “Kami akan bekerja secepatnya untuk mencoba mencegah keluarnya SKB itu,” kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, seusai pertemuan.

Dewan Pertimbangan, kata Adnan, akan segera memberikan pendapat kepada Presiden Yudhoyono. Bangsa Indonesia, kata dia, harus membangun semangat dan jiwa demokrasi yang memiliki makna bersikap toleran.

Sementara itu, dari Cianjur, Pemerintah Kabupaten Cianjur menunggu keputusan pemerintah pusat terkait dengan larangan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat terhadap aktivitas Ahmadiyah. Di Makassar, sekitar 20 mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alaluddin Makassar berunjuk rasa memprotes rekomendasi pembubaran Ahmadiyah. FANNY FEBIANA | NININ DAMAYANTI | DEDEN ABDUL AZIZ | IRMAWATI

Korantempo, Rabu, 23 April 2008