Aparat Disebar, Jaga Setiap Gang Desa

KUNINGAN-Ribuan muslim dari berbagai pelosok di Kabupaten Kuningan memadati halaman Masjid Jami Al Huda Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, kemarin (20/4). Mereka menggelar do’a akbar untuk mendorong pemerintah agar melarang keras organisasi Ahmadiyah di Indonesia. Hal itu menyusul telah dikeluarkannya larangan terhadap ajaran Ahmadiyah oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem).

Acara akbar yang diimami KH Makhtum Hanan dari Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon itu diikuti oleh KH Ijad Nurjamal atau populer disebut KH Gondrong dari Tasikmalaya, Bupati H Aang Hamid Suganda, pengurus MUI, Majelis Ta’lim, serta para ulama terkemuka di Kota Kuda. Di samping itu, hadir pula ratusan anggota beberapa ormas Islam. Banyaknya massa muslim di Manis Lor membuat aparat kepolisian cemas. Suasana mencekam sempat meliputi Desa Manis Lor menyusul tersiar isu akan ada gerakan massa anti Ahmadiyah ke Manis Lor. Sebagai antisipasi, ratusan aparat gabungan dari Serse, Sat Samapta, dan Sat Intel diterjunkan. Mereka menyebar ke seluruh gang-gang di pemukiman warga Ahmadiyah Desa Manis Lor.
Ketua DKM Masjid Ja’mi Al Huda Desa Manis Lor, HM Nasrudin Sa’dilah, menjelaskan, Desa Manis Lor merupakan sarang Ahmadiyah terbesar di Indonesia dengan jumlah pengikutnya 3.100 jiwa atau 70% dari jumlah total penduduk Manis Lor.

“Meski kita lihat di media, Ahmadiyah masih melakukan upaya-upaya, tapi keputusan Bakorpakem kami yakin akan mematikan Ahmadiyah. Apalagi di Jakarta kini ada demo besar-besaran, dan di Kuningan juga ada do’a akbar. Di Jakarta hablum minnaas nya, dan di Kuningan hablum minallah nya,” terang H Nasrudin, di hadapan ribuan muslim, kemarin.

Kendati begitu, ia meminta siapapun tidak melakukan gerakan sendiri. Tugas muslim pasca keputusan Bakor Pakem adalah memantau barangkali jemaat Ahmadiyah masih melakukan kegiatan organisasinya. Jika Ahmadiyah masih melakukan aktivitasnya, ia mengimbau agar mereka dilaporkan ke pihak berwajib.

“Ini untuk tetap menjaga Kuningan tetap kondusif. Hindarilah konflik. Sesuai pesan MUI pusat, mari kita berdo’a agar jemaat Ahmadiyah bertobat dan kembali ke ajaran Islam,” tandasnya.

Sementara itu, ada juga yang menyesalkan keputusan Bakor Pakem. H Ichya Ulumudin yang mengaku dari Forum Peduli Khitoh Nahdiyin 26 NU meminta agar Bakor Pakem mempertimbangkan kembali keputusannya. “Karena negara menjamin hak warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing,” ungkapnya kepada Radar di kompleks Pondok Pesantren Kempek Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, kemarin (20/4).

Menurutnya, saat ini tidak diperlukan penjagaan secara khusus terkait isu akan diserangnya pengikut Ahmadiyah di beberapa daerah. “Belum waktunya penjagaan khusus, kalaupun ada itu tugas negara. Ada tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menambahkan, agar masyarakat dapat berpikir jernih menanggapi isu yang berkembang saat ini, dan mengimbau agar bisa menahan diri. “Atas nama ideologi tertentu atau apapun, tetap saja tidak dibenarkan untuk menyerang agama atau kepercayaan lain,” ungkapnya.

NASIB AHMADIYAH

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum menentukan sikap soal Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) setelah dinyatakan sebagai aliran yang bertentangan dengan Islam. Mereka akan membahasnya mulai hari ini.

”Kami masih akan membahasnya dalam pertemuan para komisioner Senin (hari ini, red) dan Selasa (besok) ini,” kata Hesti Armiwulan, juru bicara Komnas HAM, kepada Jawa Pos (Grup Radar Cirebon) kemarin (20/4). Dia memperkirakan, dalam pekan ini juga sudah ada rekomendasi yang diserahkan ke presiden.

Sebelumnya, JAI dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) meminta komnas memberikan rekomendasi kepada presiden untuk menolak surat keputusan bersama penghentian JAI.
Sambil menunggu keputusan pemerintah, komnas berharap tidak ada aksi anarkis terhadap JAI. ”Yang kami inginkan, polisi tidak mendiamkan saja,” sambung wakil ketua bidang eksternal Komnas HAM itu.

Saat ini, lanjut Hesti, komnas memang tengah mengkaji makna kebebasan beragama sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Namun, pendekatan yang digunakan bukan kasus. ”Jadi, tidak hanya Islam saja, seperti kasus Ahmadiyah atau Al Qiyadah,” terang dosen Fakultas Hukum Ubaya itu.

Kamis lalu (17/4), JAI dan AKKBB mendatangi Komnas HAM. Mereka menyikapi rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang menyatakan ajaran Ahmadiyah menyimpang dari ajaran pokok Islam.

Mereka meminta komnas memberikan rekomendasi berperspektif HAM kepada presiden dalam menindaklanjuti rekomendasi Bakor Pakem. Dengan rekomendasi itu, presiden diminta tidak menginstruksi menterinya membuat SKB (surat keputusan bersama).

Secara terpisah, Anick HT, anggota AKKBB, terus mendesak agar Komnas HAM segera menemui dan menyerahkan surat pertimbangan ke presiden terkait kasus JAI. ”Itu yang paling urgent,” katanya.

Menurut dia, hingga empat hari setelah keluarnya rekomendasi Bakor Pakem, keamanan pengikut JAI memang masih terkendali. Namun, Anick melihat tetap ada kecenderungan untuk melarang keberadaan JAI. ”Ini yang masih jauh dari harapan karena dianggap sesat. Padahal, ini menyangkut konstitusi,” kata direktur eksekutif Indonesian Conference on Religion and Peace itu.

Anick justru mendukung wacana penyelesaian kasus JAI itu melalui peradilan umum. Hal itu terkait dengan digunakannya pasal-pasal dalam KUHP, seperti pasal 156 A KUHP tentang penodaan agama. ”Nanti kita bertarung di sana,” tegasnya. (tat/ugi/jpnn)

Radar Cirebon, 21 April 2008