Metrotvnews.com, Jakarta: Kuasa hukum Ahmadiyah Asfinawati baru-baru ini menilai sikap pemerintah yang akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB), terkait pelarangan aliran Ahmadiyah melanggar hak asasi manusia. Pihaknya mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak mengeluarkan SKB, karena aliran Ahmadiyah dinilai tidak mengganggu ketertiban dan merupakan hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan.

Sementara terkait pelarangan ajaran Ahmadiyah yang dikeluarkan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem), sebuah kantor dan masjid milik jamaah Ahmadiyah di Surabaya, Jawa Timur, hingga (19/4), belum mendapat penjagaan dari polisi setempat. Padahal Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto sudah meminta agar seluruh aset dan jamaah Ahmadiyah diberikan perlindungan. Sementara di Tasikmalaya, Jawa Barat, polisi telah menangkap lima tersangka pengerusakan Masjid Baiturrahim milik jamaah Ahmadiyah.(RIZ)

MetroTV, Sabtu, 19 April 2008