ALIANSI Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menilai rekomendasi Bakor Pakem melanggar konstitusi dan hukum. “Secara substantif, tindakan Bakor Pakem ini bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 12 Tahun 2005. Setiap warga negara berhak berkedudukan sama dan setara di depan hukum dan pemerintah,” ujar Koordinator AKKBB, Anick HT saat menggelar aksi di Komnas HAM, Kamis (17/4).

Sikap sebaliknya diperlihatkan Forum Umat Islam (FUI). Mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres pembubaran Ahmadiyah, menyita aset-asetnya dan meminta pengikutnya segera bertobat dan kembali kepada ajaran Islam yang sesuai Alquran.

Terkait pengamanan jemaat Ahmadiyah, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira mengatakan belum ada instruksi melakukan pengamanan. “Tidak ada pengamanan khusus. Keputusan Bakor Pakem itu kan rekomendasi. Belum ada keputusan dari pemerintah,” ujarnya. (kcm/Persda Network/ugi)

Banjarmasin post, Jumat, 18-04-2008 | 01:30:20