18 April 2008
Segera Terbit SKB Larangan Ahmadiyah

JAKARTA–Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, Menag, dan Kejagung tentang larangan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) segara diterbitkan. Demikian hasil rapat koordinasi antara Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Agama, Jaksa Agung, Mendagri dan Menkum HAM di Kantor Menkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/4).
“Pertemuan tadi menginstruksikan kepada Depdagri, Depag dan Kejagung untuk merumuskan surat keputusan bersama sesuai dengan prosedur yang diatur UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang pecegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama,” ujar Menkopolhukam Widodo AS usai rapat.
Widodo mengatakan, surat keputusan bersama yang akan dikeluarkan tersebut tentunya berdasarkan banyak pertimbangan, termasuk langkah-langkah persuasif. Namun, Widodo belum bisa menentukan kapan SKB tersebut dikeluarkan. “Saya kira segera saya serahkan kepada Depdagri, Depag, dan Kejaksaan,” ujarnya.
Poin yang direkomendasikan dalam SKB tersebut, menurut Widodo, akan disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang terkait dengan kepentingan stabilitas nasional. “Itu yang penting. Utamanya, bahwa solusi setiap masalah itu harus kita upayakan untuk dapat memberikan kontribusi,” jelasnya.
Ada yang tidak puas dengan hasil pertemuan tadi? “Saya kira, apa yang dilakukan jajaran Polri dalam rangka penyiapan keamanan tentunya harus meng-cover dua aspek. Yakni aspek perlindungan terhadap WNI, dan aspek pencegahan dan penindakan terhadap aksi-aksi kekerasan anarkis yang ditimbulkan,” tandasnya.
Seperti diberitakan, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) telah memutuskan Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Jaksa Agung Hendarman Supandji usai rakor polkam kemarin mengatakan, penindakan terhadap JAI yang membandel menunggu SKB. Jika SKB keluar, Kejagung tidak langung menindak, tapi menunggu aksi Kapolri lebih dulu.
“Apakah akan ditindaklanjuti ke pasal penodaan agama itu bukan kewenangan kejaksaan. Yang menindaklanjuti adalah polisi. Kalau polisi sudah menidaklanjuti baru kejaksaan kasih petunjuk,” ujar Hendarman Supandji.
Dengan adanya SKB, maka para pengikut Ahmadiyah segera dilarang melakukan kegiatan. “Kita kan lagi menunggu SKB. SKB itu kan bertujuan agar pengikutnya jangan dulu melakukan kegiatan,” kata Hendarman.
Kalau SKB sudah keluar dan masih ada yang mengikuti ajaran Ahmadiyah apakah masuk dalam penodaan agama? “Ya udahlah dilihat dulu biar SKB kita tanda tangani dulu, jangan sedikit-sedikit ditanya. Kalau semuanya habis dong informasi saya,” elak Hendarman.

Minta Perlindungan
Sementara itu, menyusul keluarnya rekomendasi Bakor Pakem, jamaah Ahmadiyah meminta perlindungan ke Polri. Mereka khawatir terjadi aksi anarkis, mereka pun meminta perlindungan Polri. “Kita melapor karena takut dengan pernyataan itu akan menimbulkan efek-efek dalam masyarakat,” kata salah satu pimpinan jamaah Ahmadiyah Anwar Haji Muhamad Soleh di Gedung Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, kemarin.
Dia berharap dengan membuat laporan ini, para anggota jamaah dapat terjamin keselamatannya. “Ini kewajiban negara, kalau tidak melindungi malu,” imbuhnya
Anwar melanjutkan bahwa pengikut Ahmadiyah saat ini berjumlah sekitar 500 ribu dan banyak terkonsentrasi di Jabotabek. Mereka sangat mengkhawatirkan akan tindak kekerasan yang terjadi. “Kita sudah sampaikan ke seluruh daerah agar mereka waspada. Dan tidak ada satu ketentuan perundang-undangan pun yang kami langgar,” jelasnya.
Sementara menurut kuasa hukum jamaah Ahmadiyah Febionesta, pihaknya meminta perlindungan harta dan jiwa. “Ini antisipasi agar tidak ada tindakan anarkis yakni penjarahan dan pengrusakan, meski dalam beberapa kasus tidak ada perlindungan dari kepolisian terhadap kami,” tandasnya.
Permohonan untuk meminta perlindungan ini dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB, sekitar 15 jemaat dengan didampingi kuasa hukum pun langsung memberikan laporan. Selain itu, Febionesta akan menempuh upaya meminta bantuan melalui Komnas HAM. “Kita mendorong Komnas HAM untuk menyelidiki terjadinya pelanggaran HAM dalam peristiwa yang menimpa jemaat Ahmadiyah,” tandasnya.
Sementara itu, suasana di pemukiman jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor, Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat, tampak lengang. Kondisi ini terjadi menyusul keluarnya rekomendasi Bakor Pakem yang meminta pemerintah menghentikan segala kegiatan kelompok tersebut.
Hampir seluruh warga yang merupakan jamaah Ahmadiyah menutup pintunya rapat-rapat. Kondisi ini jauh berbeda dari biasanya. Pada hari-hari sebelumnya, jamaah Ahmadiyah di desa ini melakukan aktivitas normal layaknya di perkampungan lain.
Beberapa jamaah Ahmadiyah yang ditemui mengaku resah sejak keluarnya rekomendasi Bakor Pakem. Jamaah Ahmadiyah khawatir rekomendasi itu akan memicu kekerasan terhadap mereka. “Kita sangat kecewa dengan rekomendasi Bakor Pakem itu. Lembaga tersebut hanya melihat Ahmadiyah dari satu sisi saja,” kata Zulkarnaen, salah seorang jamaah Ahmadiyah, kemarin.
Menurut dia, warga takut aksi kekerasan terhadap mereka tiga bulan lalu terulang lagi. Saat itu sekelompok massa merusak rumah dan tempat ibadah jamaah Ahmadiyah di Desa Manis Lor. Dalam peristiwa itu, sejumlah warga Ahmadiyah juga luka-luka akibat penganiayaan.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, saat ini Polres Kuningan telah menerjunkan 1 pleton anggotanya ke Desa Manis Lor. Para personel polisi tersebut di sebar di tiga titik yang merupakan pintu masuk desa tersebut.
Mabes Polri memperingatkan siapa pun yang melakukan penyerangan terhadap pengikut jemaat Ahmadiyah akan dipidanakan. “Kita sudah memberikan peringatan, siapa yang melakukan akan terkena tindak pidana,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, kemarin.
Dia juga mengimbau agar tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat terhadap massa Ahmadiyah. “Ini negara hukum,” tambah Abubakar. Terkait permintaan perlindungan dari Ahmadiyah, Abubakar berjanji memberikannya. “Setiap orang yang meminta perlindungan tentunya wajib bagi kita memberikan perlindungan,” tandasnya.
Abubabakar juga memastikan bahwa pihak kepolisian akan terus memantau daerah-daerah yang ada pengikut Ahmadiyah. “Kita akan monitor terus dan untuk pengamanannya kita serahkan kepada masing-masing wilayah, ke Posek, Polres, dan Polda setempat,” ujarnya.
Abubakar menjelaskan ada 33 kabupaten, sebagaimana diklaim Bakor Pakem yang ada pengikut Ahmadiyah-nya. Untuk menghindari aksi kekerasan oleh kelompok-kelompok tertentu, pihak kepolisian akan melakukan langkah langkah persuasif dan preventif.

Pro-Ahmadiyah
Sementara itu, keputusan Bakor Pakem melarang Ahmadiyah dinilai melanggar konstitusi dan juga hukum internasional. Keputusan itu dinilai hanya didasarkan pada penilaian ajaran agama tertentu. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia.
Demikian disampaikan puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) saat menyatakan sikap penolakan terhadap rekomendasi Bakor Pakem soal Ahmadiyah pada 16 April 2008 lalu di hadapan pengurus Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4).
Hadir pada kesempatan itu dari pihak Komnas HAM yakni Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Komisioner HAM Ahmad Baso.”Secara substantif, tindakan Bakor Pakem ini bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 12 Tahun 2005. Setiap warga negara berhak berkedudukan sama dan setara di depan hukum dan pemerintahan,” ujar Anick HT, Koordinator AKKBB.
AKKBB mengatakan meskipun mengakui keberadaan beberapa agama, negara Indonesia bukanlah negara agama tetapi negara hukum. Keputusan negara harus didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan ideologi agama tertentu.
Untuk itu, pihak AKKBB mendesak Bakor Pakem untuk mencabut keputusan tersebut dan mendesak presiden guna memerintah jajarannya agar menaati konstitusi dan undang-undang berkaitan dengan perlindungan kebebasan beragama, termasuk di dalamnya menafsir dan mengamalkan ajaran agama sesuai keyakinan dan hati nuraninya.
Desakan yang sama juga disampaikan kepada aparat penegak hukum agar memberikan perlindungan kepada Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan aset-asetnya dari segala bentuk gangguan keamanan dari pihak lain. ‘Mendesak aparat hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan dan perusakan yang telah menyerang, mengancam, menganiaya anggota JAI, dan merusak aset-aset JAI di berbagai wilayah di Indonesia’ demikian bunyi salah satu butir pernyataan AKKBB.(dit/kcm)

Sumber: Duta Masyarakat