Jum’at, 18 April 2008

Nasional

Pemerintah Susun SKB Penghentian Ahmadiyah

Keputusan itu bukan untuk melarang ajaran Ahmadiyah

JAKARTA — Pemerintah segera menyusun surat keputusan bersama (SKB) untuk menghentikan kegiatan Ahmadiyah. Penerbitan surat itu merupakan hasil rapat Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dengan jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. “Ini baru disusun, segera diselesaikan,” ujar Jaksa Agung Hendarman Supandji seusai rapat tersebut di kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan kemarin.

Rapat koordinasi itu merupakan tindak lanjut rekomendasi Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dua hari lalu. Badan Koordinasi, yang terdiri atas perwakilan kejaksaan, kepolisian, TNI, Badan Intelijen Negara, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Departemen Agama, merekomendasikan agar warga Ahmadiyah menghentikan kegiatannya karena dinilai menyimpang. Badan Koordinasi juga meminta masyarakat dan tokoh agama mencegah kekerasan terhadap Ahmadiyah.

Hendarman mengatakan surat keputusan itu akan ditandatangani dirinya, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Menteri Agama Maftuh Basyuni. Namun, dia menegaskan surat keputusan itu bukan untuk melarang aliran kepercayaan Ahmadiyah. “Bukan melarang,” ujarnya. Menurut Hendarman, surat keputusan itu agar pengikut Ahmadiyah menghentikan kegiatannya.

Perihal penganut Ahmadiyah akan dikenai pasal penodaan agama jika surat keputusan itu keluar, Hendarman enggan menjawab. Dia hanya mengatakan, “Biar SKB itu ditandatangani dulu.”

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. menyatakan polisi sudah menyiapkan pengamanan untuk menghindari tindak kekerasan oleh pihak yang tidak puas terkait dengan pelarangan Ahmadiyah. Pengamanan itu meliputi dua aspek, yakni perlindungan terhadap warga negara dan mencegah aksi anarki. Namun, Widodo menyatakan hingga kini belum menemukan indikasi adanya tindak kekerasan itu.

Di tempat terpisah, sekitar 10 orang penganut Ahmadiyah bersama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan kemarin mendatangi Markas Besar Kepolisian RI. Mereka meminta perlindungan hukum. Mereka juga mengecam keputusan Badan Koordinasi. Sebab, menurut Anwar H.M. Saleh, pemimpin Ansarullah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, pernyataan Badan Koordinasi bisa menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat. “Dikhawatirkan masyarakat memahaminya keliru sehingga ada anarkisme,” ujarnya.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira memastikan akan menindak tegas jika terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap pengikut Ahmadiyah. Abubakar juga mengimbau agar kelompok-kelompok yang tidak setuju terhadap Ahmadiyah tidak main hakim sendiri.

Sementara itu, dari Bali, Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah memastikan tetap menggelar musyawarah kerja nasional pada 19-20 April. Menurut Ahmad Supardi, sekretaris jenderal pengurus Ahmadiyah, kegiatan ini tak ada kaitannya dengan rekomendasi Badan Koordinasi. “Ini kegiatan rutin,” ujarnya di Denpasar kemarin. Agenda acara yang diikuti perwakilan dari seluruh Indonesia itu adalah evaluasi pelaksanaan program kerja selama satu tahun.

Supardi enggan berkomentar perihal rencana pemerintah melarang kegiatan mereka. Alasannya, mereka belum menerima secara resmi rekomendasi itu. Namun, Supardi menilai selama ini mereka tidak berbeda dengan umat Islam lainnya. “Kalau ada yang menyatakan berbeda, harus jelas apa perbedaannya, siapa dan di mana orang yang dianggap berbeda itu,” ujarnya.

Adapun Jemaat Ahmadiyah di Sumatera Selatan tetap beraktivitas seperti biasa. Menurut Ustad Syamsir, salah satu mubalig Jemaat Ahmadiyah, masyarakat Sumatera Selatan sudah mengerti mana ranah hukum dan mana ranah agama. “Masyarakat di sini kondusif. Kami berharap tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat anarkistis,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif menyesalkan pembubaran Ahmadiyah. “Negara tidak punya hak membubarkan,” ujarnya seusai seminar di Jakarta kemarin. Menurut dia, pembubaran Ahmadiyah telah memasung kebebasan warga negara menentukan pilihan agama dan aliran kepercayaan. Padahal, kata dia, konstitusi telah mengamanatkan hal itu. Sukma | Fanny F | Anton S | Rini K | Desy P | Akbar T K | Dwi R A | Rofiqi H | Supriyanto K | Arif A | Mabsuti Ibnu M | Rika P | Eko A W

Mereka Dianggap Penoda

Sebelum Ahmadiyah, sejumlah aliran sudah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Aliran lain yang dianggap sesat antara lain Islam Jamaah, Ikrar Sunah, Qur’an Suci, dan Sholat Dua Bahasa. Beberapa pemimpinnya disidangkan di pengadilan karena dituding menodai agama. Inilah dua di antaranya:

Komunitas Eden (Salamullah)

MUI menyatakannya sesat pada 1997

Pendiri: Lia Aminuddin

Berdiri: 1995

Jemaah: sekitar 70

Status: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Lia 2 tahun dari tuntutan 5 tahun penjara karena dianggap menodai agama.

Al-Qiyadah al-Islamiyah

MUI menyatakannya sesat pada 4 Oktober 2007

Pendiri: Ahmad Musaddeq

Berdiri: 23 Juli 2006 (ikrar Musaddeq di hadapan 54 pengikut)

Status: Kejaksaan menuntut empat tahun penjara terhadap Musaddeq

Sumber: Korantempo, 18 April 2008