TEMPO Interaktif, Jakarta:Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) mendesak presiden membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang menyatakan aliran Ahmadiyah menyimpang.Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang tergabung dalam aliansi, Aswinawati mengatakan SKB itu melanggar konstitusi dan Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menjamin dan melindungi warga negara dalam beribadah dan berkeyakinan. “Namun justru sebaliknya dan membatasi hak dan kebebasan,” kata Aswi di Sekretariat ahmadiyah, Jakarta, Jumat (18/4).

Menurut dia, keputusan pemerintah itu tidak sesuai dengan dasar negara hukum. “Kalau sesuai negara hukum, pastinya akan menjamin keberagaman agama,” katanya.

Dasar negara menjatuhkan vonis kepada suatu ajaran berdasarkan rujukan kitab suci, pendapat lembaga agama tertentu dan ahli agama, artinya tidak sesuai dengan hukum. “Hal itu akan mengarah pada negara teokrasi,” katanya. Sehingga, kata dia, keputusan dari Badam Koordinasi Pengawas aliran Kepercayaan di Masyarakat sudah melanggar konstitusi dan hukum.

Aswi menambahkan Negara juga tidak boleh menggolongkan suatu agama dengan adanya agama ordinat dan sub ordinat. “Karena setiap ajaran itu memiliki representasi berbeda,” katanya. Negara seharusnya memberikan kebebasan kepada suatu ajaran itu berkembang.
Eko Ari Wibowo

 

 

Tempo Interaktif, Jum’at, 18 April 2008 | 13:19 WIB