Kamis, 17 April 2008 | 16:45 WIB

JAKARTA, KAMIS – Keputusan Bakor Pakem yang melarang keberadaan Ahmadiyah dinilai melanggar konstitusi dan juga hukum internasional. Keputusan tersebut dinilai hanya didasarkan pada penilaian ajaran agama tertentu. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia.

Demikian disampaikan puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) saat menyatakan sikap penolakan terhadap rekomendasi Bakor Pakem soal Ahmadiyah pada 16 April 2008 lalu di hadapan pengurus Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/4).

Hadir pada kesempatan tersebut dari pihak Komnas HAM yakni Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim dan Komisioner HAM Ahmad Baso.”Secara substantif, tindakan Bakor Pakem ini bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 12 Tahun 2005. Setiap warga negara berhak berkedudukan sama dan setara di depan hukum dan pemerintaha,” ujar Anick HT, Koordinator AKKBB.

AKKBB mengatakan meskipun mengakui keberadaan beberapa agama, negara Indonesia bukanlah negara agama tetapi negara hukum. Keputusan negara harus didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan ideologi agama tertentu.

Untuk itu, pihak AKKBB mendesak Bakor Pakem untuk mencabut keputusan tersebut dan mendesak presiden guna memerintah jajarannya agar menaati konstitusi dan undang-undang berkaitan dengan perlindungan kebebasan beragama, termasuk di dalamnya menafsir dan mengamalkan ajaran agama sesuai keyakinan dan hati nuraninya.

Desakan yang sama juga disampaikan kepada aparat penegak hukum agar memberikan perlindungan kepada Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan aset-asetnya dari segala bentuk gangguan keamanan dari pihak lain. ‘Mendesak aparat hukum untuk menindak tegas pelaku kekerasan dan perusakan yang telah menyerang, mengancam, menganiaya anggota JAI, dan merusak aset-aset JAI di berbagai wilayah di Indonesia’ demikian bunyi salah satu butir pernyataan AKKBB.

Kompas, 17 April 2008