Dua belas butir penjelasan Ahmadiyah yang beberapa waktu lalu mampu mengerem Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan cap terlarang, ternyata hanya berumur pendek. Kejagung setelah melakukan komunikasi intens dengan Departemen Agama, kabarnya akan tetap mengeluarkan pernyataan melarang atau bahkan membubarkan Ahmadiyah. Kondisi di masyarakat pun semakin tidak kondusif bagi kelangsungan ajaran yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad itu.

Menyikapi kondisi ini, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dalam jumpa pers (14/4) menyatakan mengecam segala bentuk kriminalisasi serta tindak kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah. AKKBB menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan konstitusional. Artinya, segala proses penyelenggaraan negara semestinya didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan atas desakan kelompok tertentu.

Untuk itu, AKKBB meminta Kejagung dan Bakorpakem maupun Departemen Agama untuk membatalkan rencana pelarangan dan pembubaran Ahmadiyah. AKKBB juga menghimbau aparat penegak hukum untuk mengantisipasi dan menghentikan segala bentuk kekerasan maupun provokasi, ajakan, dan seruan yang mengancam kehidupan pengikut Ahmadiyah.

“Ini tidak hanya untuk menyelamatkan para pengikut Ahmadiyah, lebih dari itu untuk mengembalikan martabat bangsa,” seru Usman Hamid, Kordinator Kontras yang juga tergabung dalam AKKBB.

()

Hukumonline, 14 april 2008