Jakarta, Indonesia (UCAN) — Seorang imam cendekiawan Katolik dan peserta-peserta lain dalam sebuah diskusi antaragama sepakat agama-agama harus tidak menggunakan kekerasan dalam menanggapi kesesatan dari ajaran-ajaran mereka.

Pastor Franz Magnis-Suseno, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara yang dikelola oleh Serikat Yesus, mengakui agama tidak perlu diam menghadapi kesesatan. Namun reaksinya “tidak boleh diikuti dengan kekerasan,” tegasnya dalam sebuah roundtable discussion.

Diskusi itu dilaksanakan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), 28 Februari.

AKKBB  terdiri  dari  Wahid Institute,  yang diprakarsai mantan presiden Abdurrahman Wahid, Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Crisis Center Gereja Kristen Indonesia (CC-GKI) dan Maarif Institute. Ahmad Syafii Maarif, yang mendirikan institut itu dengan menggunakan namanya, adalah mantan ketua Muhammadiyah.

Selain Pastor Magnis-Suseno, pembicara lain adalah Maarif, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Adnan Buyung Nasution, Ketua NU Masdar Farid Mas’udi dan advokat Frans Hendra Winataalso. Sekitar 70 orang dari berbagai agama dan keyakinan ikut dalam diskusi itu.

Imam Yesuit, yang aktif dalam dialog antaragama itu, bercerita Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) dan mungkin juga KWI pernah meminta supaya Saksi Yehovah dilarang di Indonesia, karena kelompok itu menganggap semua agama Kristen sudah sesat dan tidak lagi Kristiani kecuali Saksi Yehovah itu sendiri.

“Menurut saya, itu betul salah kaprah dari gereja-gereja itu. Mungkin kami tidak senang dengan Saksi Yehovah yang ke mana-mana dengan Kitab Suci yang sama mengatakan ‘kamu itu semua masuk neraka’. Namun jangan pakai kekerasan. Itu yang harus kita pelajari,” katanya.

Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung No. 129 Tahun 1976 melarang Saksi Yehovah melakukan kegiatan-kegiatan di Indonesia. SK itu kemudian dicabut 1 Juni 2001.

Pastor Magnis-Suseno mendorong umat Islam untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah, al-Qiyadah al-Islamiyah, dan Kerajaan Tuhan Eden. Yang terakhir diketuai oleh Lia Aminuddin, yang mengklaim dirinya sebagai Malaikat Jibril.

“Saya sama sekali tidak membenarkan kekerasan,” Pastor Magnis-Suseno kembali menegaskan. “Tapi susah saya bisa membayangkan bagaimana orang Islam, yang sudah 1500 tahun mengira harus melakukan sholat 5 kali sehari, bereaksi terhadap apa yang dikatakan Ahmad Mossadeq, ketua al-Qiyadah al-Islamiyah, bahwa ia tahu dari Allah sekali sholat setiap hari itu cukup.”

Sungguh pun demikian, imam itu menyesal bahwa Aminuddin dan Mossadeq dipenjarakan. “Memang perlu mental baru di mana kita mampu berkomunikasi dengan orang lain yang berkeyakinan berbeda, tapi mungkin malah menjadi teman dan mungkin juga bersatu dengan kita dalam nilai-nilai sehingga bisa bersama membangun masyarakat,” kata imam itu. Mossadeq dipenjarakan tahun lalu dan Aminuddin tahun 2006. Di tahun-tahun terakhir ini, kelompok-kelompok Muslim menggunakan kekerasan menentang ketiga sekte itu bahkan merusak dan membakar rumah dan gedung ibadat.

Maarif menegaskan, beragama atau tidak, beriman atau tidak, adalah pilihan masing-masing orang. “Tidak boleh ada pemaksaan kepada siapa pun untuk menganut satu agama, apalagi membunuh seseorang yang pindah keagama lain,” tegasnya seraya menyoroti Al-Qur’an yang jelas-jelas mengajarkan toleransi pada siapapun.
Menurut UUD 1945, katanya, negara berkewajiban melindungi seluruh warganya tanpa kecuali, baik yang beragama maupun yang tidak beragama alias ateis.

Nasution mengatakan, pemerintah telah melanggar hak asasi manusia dengan melakukan pembiaran pelanggaran kebebasan beragama dan kekerasan terhadap pemeluk agama. Selain itu ia mengeritik pemerintah dan meminta peninjauan ulang terhadap UU No.5/1969 yang menyebutkan agama yang diakui di Indonesia ada enam, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. “Akibatnya, keyakinan lain yang tidak sedikit jumlahnya, yang oleh pengikutnya juga dianggap sebagai agama terpinggirkan, kerap mendapat stigma sesat,” katanya.

Johan Effendi, seorang intelektual Muslim, sependapat. Almarhum Soeharto, presiden kedua Indonesia, kenangnya, berkali-kali menegaskan dalam pidatonya bahwa di Indonesia tidak ada agama resmi dan tidak resmi, tidak ada agama yang diakui dan tidak diakui, tidak ada agama mayoritas dan minoritas. “Sayangnya sampai sekarang orang selalu mengatakan hanya ada enam agama itu di Indonesia,” katanya.

Masalah itu, jelas Effendi, timbul kemudian di tahun 1978 “ketika mantan Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara dan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud membuat rumusan ‘agama yang diakui’ untuk memenuhi instruksi Amir Machmud yang mengharuskan penulisan agama seseorang dalam KTP.”

Lodewijk Gultom, kepala Biro Hukum PGI, mengamati diskusi 28 Februari itu tidak dihadiri kelompok ‘garis keras’ Muslim. Ia berharap AKKBB akan mengundang orang-orang ini hadir pada diskusi-diskusi mendatang di lembaga Islam ini. Ia mengatakan kepada UCA News ia pernah mengundang kelompok Muslim garis keras ke kantor PGI tetapi mereka tidak datang.

Peserta lain, Usman Hamid, koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (kontras), mengatakan kepada UCA News untuk proses pencerahan fenomena keberagamanan atau kemajemukan di Indonesia dan untuk mengakhiri kekerasan terhadap kelompok-kelompok agama “saya kira diskusi semacam ini perlu diperbanyak.”

***

Mirifica, 10 Maret 2008