21 Januari 2008 – 15:12
Pemuda Bersatu Menentang Kekerasan Bermotif Agama

            YOGYAKARTA, DIY (UCAN) — Orang muda dari berbagai organisasi keagamaan dan sosial di Yogyakarta menyuarakan keprihatinan secara publik tentang kekerasan atas nama agama yang terjadi di tanah air tahun lalu.

            Hari sebelum mereka mengeluarkan pernyataan mereka tertanggal 8 Januari, 100 lebih mahasiswa dari Yogyakarta, membentuk Aliansi Jogya untuk Indonesia Damai (AJI Damai). Mereka terdiri dari 30 kelompok sosial dan agama termasuk cabang-cabang dari organisasi pemuda dari Katolik, Hindu, Muslim, dan Protestan.

            Pada 8 Januari, orang muda itu mengadakan demonstrasi damai di persimpangan jalan dekat kantor pos utama di Yogyakarta.

            Selama protes satu jam di bawah pengawalan puluhan polisi itu, kaum muda membawakan spanduk yang bertuliskan: “Indonesia bukan negara agama”; dan “Kita berbeda, tetapi kita tetap Indonesia.”

            Selanjutnya salinan press release dua halaman yang dibagikan kepada media lokal dan masyarakat yang lewat, berjudul: Menjaga Kebebasan Beragama-Berkeyakinan: Menyelamatkan Martabat Bangsa. Selain itu kaum muda juga mendengar orasi oleh perwakilan dari berbagai kelompok.

            “Tahun 2007 berakhir dengan cacatan kelam dan duka mendalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekerasan atas nama agama merebak tanpa penyelesaian berarti,” tulis pernyataan mereka. Selain penutupan gereja, pernyataan itu juga mengungkapkan tentang pembakaran mesjid dan rumah milik komunitas Ahmadiyah dan Majelis Ulama Indonesian (MUI) mengelompokan mereka sebagai aliran sesat.

            Sekte Ahmadiyah, yang didirikan di akhir tahun 1800-an di Punjab, sebuah wilayah yang kemudian dibagi di antara India dan Pakistan, memiliki sekitar 200.000 pengikut di Indonesia. Sejumlah negara Islam termasuk Pakistan dan Saudi Arabia menyatakan bahwa anggota Ahmadiyah bukan umat Islam, dan melarang atau menyatakan bahwa agama mereka itu tidak sah, dan sejumlah kelompok Muslim di Indonesia menuntut pemerintah melakukan hal yang sama.

            Pernyataan kaum muda itu menegaskan bahwa “menafik keberagaman dalam konteks Indonesia adalah suatu pengkhianatan terhadap cita-cita dan dasar negara.”

            Pernyataan itu menegaskan bahwa UUD 1945 dan Pancasila dibentuk dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah wadah kesatuan bagi segala perbedaan dan kesepakatan bahwa tidak ada agama tertentu mendominasi yang lain.

            Mengamati bahwa toleransi agama sedang memburuk di tanah air, kaum muda itu mengatakan, ada sebuah kesan umum bahwa kejaksaan agung dan kepolisian tidak bisa menangani persoalan agama sesuai dengan UUD 1945, Pancasila dan hukum yang ada.

            “Kami, aliansi Jogya untuk Indonesia Damai mendukung presiden RI untuk menjaga keutuhan dan martabat bangsa dengan berpegang teguh pada amanat UUD 1945 dan Pancasila serta tidak tunduk kepada intervensi kelompok-kelompok agama tertentu yang menyatakan kelompok lain sesat dan melegitimasi tindak pembenaran atas nama agama,” kata mereka.

            Mereka juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada setiap warga negara sesuai dengan mandat hukum HAM internasional: melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar warga.”

            Pemuda itu mendesak kejaksaan agung menegakkan hukum dan tidak mengkriminalkan atau melarang agama atau kepercayaan tertentu berdasarkan fatwa MUI. “Kejaksaan agung tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara (hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan), yang berakibat pada merosotnya harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan masyarakat internasional,” kata mereka.

            Media melaporkan bahwa MUI telah mengeluarkan sedikitnya sembilan peraturan berkaitan sekte-sekte dalam tahun-tahun terakhir ini.

            Pemuda menyerukan kepolisian untuk melindungi warga negara untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

            Sementara itu, mereka menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menghormati perbedaan agama sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan mengedepankan dialog jika ada perbedaan paham keagamaan dan keyakinan.

            Aliansi itu termasuk anggota dari Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei), Jembatan Persahabatan, Suluh Perdamaian, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Pemuda Kristen Indonesia (GMKI), Pemuda Hindu, Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Ansor, masing-masing dari organisasi massa Muslim Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Sumber: Mirifica