JAKARTA, KOMPAS – Sedikitnya seribu anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) berunjuk rasa ke Markas Besar Polri, Senin siang (7/1). Mereka mendesak polisi menjamin keselamatan segala umat dari berbagai agama dan keyakinan. Mereka juga menuntut polisi tidak bertindak diskriminatif dan tidak mudah tunduk pada  kelompok-kelompok anarkis.

Seribuan massa tersebut sebelumnya berunjuk rasa di Kejaksaan Agung, tak jauh dari Mabes Polri. Mereka kemudian berjalan membentuk barisan panjang menuju Mabes Polri. Para demonstran itu membawa spanduk dan poster bertuliskan di antaranya, ”Polisi, Jangan Tunduk Pada Preman Berjubah”, ”Fatwa MUI Sumber Anarkisme Agama”, dan ”Damailah Dalam Perbedaan”.

Sebanyak sembilan perwakilan anggota aliansi yang terdiri dari berbagai unsur organisasi masyarakat seperti Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Anand Ashram, Yayasan Tifa, anggota Nahdlatul Ulama, umat Buddha, Katolik, Kristen, dan organisasi lainnya. Mereka diterima oleh seorang staf dari Divisi Humas Polri Komisaris Besar Husein Hamidi.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam tersebut, pihak aliansi mempertanyakan mengapa selama ini polisi terksesan membiarkan praktik kekerasan dari sejumlah kelompok yang mengatasnamakan agama terhadap kelompok lainnya hanya karena perbedaan keyakinan.

”Justru karena polisi kurang tegas dan adanya pembiaran tersebut menjadi pemicu anarkisme tersebut. Mengapa terjadi diskriminasi seperti itu,” ujar Kuasa Hukum dari AKKBB, Oscar Sinurat.

Husein Hamidi dalam kesempatan itu membantah jika polisi membiarkan terjadinya kekerasan terhadap sekelompok umat tertentu, misalnya para penganut aliran Ahmadiyah. Husein memastikan, polisi tidak boleh membiarkan tindak kekerasan kepada siapapun. ”Saya akan melanjutkan laporan ini kepada Kepala Divisi Humas Polri dan Kepala Polri,” kata Husein.

Asfinawati, Direktur LBH Jakarta, mengatakan, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin. Tidak ada seorang pun yang berhak menyatakan keyakinan seseorang sebagai sesat. Polisi atau negara baru berhak melarang jika keyakinan tersebut sudah mendorong pada tindak kriminal, berpengaruh buruk pada keamanan publik, kesehatan publik, dan menyalahi norma moral publik.

Wartawan: SF

Sumber: Kompas