Laporan: Reni Susanti

Bandung-RoL — Peristiwa penyerangan masjid Ahmadiyah di Majalengka oleh orang yang mengenakan pakaian menyerupai ninja, dicurigai mengandung unsur adu domba untuk membuat kekacauan. Cara tersebut dikhawatirkan menyudutkan ummat Islam tertentu. Untuk itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar, meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus-kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah. Seperti diketahui, Ahad (23/12) dini hari, masjid Ahmadiyah di Majalengka diserang oleh sekelompok orang yang mengenakan topeng. Selain masjid, sejumlah rumah terkena lemparan batu. Sedangkan penyerangan di Kuningan, terjadi pada Selasa (18/12), oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Kampak.

”Ini dilakukan untuk buat kekacauan, karena kalau jantan caranya tidak begitu,” ujar Ketua Umum MUI Jabar, Hafidz Utsman, kepada Republika, Selasa (25/12).

Hafidz menjelaskan, kasus Ahmadiyah terjadi sejak tahun 1980. Saat itu, masyarakat mempertanyakan dan mengadukan Ahmadiyah yang mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Atas semua pertanyaan itu, MUI mengeluarkan fatwa yang berisi Ahmadiah keluar dari keislaman karena mengakui nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW.

Namun fatwa tersebut tidak bermaksud untuk menindak Ahmadiyah dengan kekerasan. Dengan fatwa itu MUI menyarankan untuk membimbing yang salah (Ahmadiah-red) kembali ke jalan yang benar. ”Urusan yang salah, salahnyalah yang diperbaiki, bukan orangnya. Karena tindakan kekerasan tidak layak dilakukan orang yang beradab,” ungkap dia.

Seharusnya pemerintah dan aparat bisa mencegah kejadian di Majalengka dan Kuningan. Karena sebagai pengayom masyarakat, pemerintah dan aparat harus lebih peka terhadap hal-hal yang bisa timbul di masyarakat. Jika diibaratkan dengan hujan, maka sebelum hujan ada tanda-tandanya seperti langit mendung, gledek, dan lainnya. Begitupun dengan tindakan kekerasan tersebut, pasti ada tanda-tandanya.

Hafidz menjelaskan, masyarakat di Majalengka itu jelas mengikuti organisasi tertentu. Majalengka juga basis dari Perserikatan Ummat Islam (PUI), Nahdatul Ulama (NU), Persis, bahkan belakangan hadir MUI. Semestinya semua pihak berembug dan mencari jalan yang baik. Sedangkan yang melakukan tindakan bukanlah masyarakat tapi pemerintah dan aparat keamanan.

Hafidz pun kembali menegaskan, aparat mengusut tuntas kejadian yang terjadi di Kuningan dan Majalengka. Karena jika aparat tidak peka, maka kasus-kasus seperti ini akan kembali terjadi.pur

Republika, Selasa, 25 Desember 2007  23:14:00