Opini Korantempo, Sabtu, 22 Desember 2007 | 03:10 WIB

Seruan Wakil Presiden Jusuf Kalla kali ini perlu disokong. Ia meminta polisi segera membuka segel tempat ibadah jemaah Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat. Kita memang tidak selayaknya menghalang-halangi orang lain menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, apalagi sampai menzalimi mereka.

Menyedihkan, penyegelan itu justru dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan pekan lalu. Dasarnya adalah Surat Keputusan Bersama 2004 yang diteken oleh bupati, kepala kejaksaan negeri, kepala kantor wilayah departemen agama, dan sekretaris daerah. SKB ini melarang kegiatan Ahmadiyah di wilayah Kuningan.

Keputusan itu jelas tidak bisa dibenarkan, karena urusan agama tidak termasuk dalam otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, masalah agama dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Betapa kacaunya jika soal agama dan kepercayaan diserahkan kepada masing-masing daerah. Tiap daerah bisa memiliki kebijakan yang berbeda-beda terhadap agama atau keyakinan yang sama.

Terbukti pula, Kabupaten Kuningan tidak mampu menuntaskan kasus Ahmadiyah di Desa Manisan Lor, Kecamatan Jalaksana. Setelah tempat ibadah kaum Ahmadiyah disegel, warga yang anti terhadap ajaran ini tetap tidak puas. Karena melihat tempat ibadah itu masih dipakai, beberapa hari lalu mereka merusak dan membakarnya sekaligus menyerang jemaah Ahmadiyah.

Bukan hanya sekali, aksi brutal seperti itu sering terjadi sejak 2002. Padahal sebelumnya penganut ajaran yang mulai tumbuh di Kuningan pada 1950-an ini hidup tenang dan leluasa menjalankan ibadah mereka. Nasib mereka sekarang mirip yang dialami kaum Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat. Kelompok Ahmadiyah di NTB juga dimusuhi dan dikucilkan oleh warga dan pemerintah daerah setempat.

Sikap Majelis Ulama Indonesia dan sejumlah tokoh Islam selama ini seolah justru mendorong agar Ahmadiyah dizalimi. Warga kian berani memojokkan mereka setelah dua tahun lalu MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Alasannya, mereka mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Padahal kaum Islam umumnya meyakini Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir.

Persoalannya, siapa yang berwenang menentukan kebenaran suatu agama atau keyakinan? Tidak ada satu lembaga pun yang berhak mengadili keyakinan orang. Konflik akan terus muncul jika ada pihak yang boleh memonopoli kebenaran agama. Itu sebabnya Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menjamin kebebasan warga dalam beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Warga yang anti terhadap Ahmadiyah mestinya menyadari pentingnya toleransi beragama dalam masyarakat majemuk. Begitu juga MUI dan para pejabat di daerah. Aparat pemerintah dan penegak hukum seharusnya bersikap tegas terhadap warga yang merusak dam membakar tempat ibadah jemaah Ahmadiyah. Jika membiarkan aksi brutal, apalagi merestui penyegelan tempat ibadah, sikap mereka tak ada bedanya dengan warga yang sewenang-wenang itu.