ALIANSI KEBANGSAAN UNTUK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

(AKKBB)

Jl. Cempaka Putih Barat XXI No. 34. Jakarta 10520, Telp 021-42802349, 42802350, Faks 021-4227243

akkbb1@yahoo.com, https://akkbb.wordpress.com

 

Kepada Yth,

Kapolres Kuningan

Beserta jajaran Kepolisian lainnya.

 

Sebagaimana kita tahu, tugas utama kepolisian negara adalah memastikan bahwa kondisi keamanan semua warga terjaga, dan melindungi setiap warga negara itu dari segala ancaman dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

Kepolisian juga adalah penjaga gawang keutuhan bangsa ini dari segala upaya dan bentuk pelanggaran hukum dan disintegrasi bangsa, berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku di negara tercinta ini.

Kami ingin mengingatkan kembali bahwa UUD 1945 (dan amandemennya) adalah konstitusi yang dirumuskan dan disepakati oleh founding fathers dan diteruskan oleh generasi selanjutnya di parlemen. Juga konstitusi adalah pedoman hidup berbangsa yang paling dasar.

Konstitusi kita secara eksplisit menjamin semua warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya sendiri, dan untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya itu (Pasal 28E).

Konstitusi kita juga menjamin kesamaan semua warga negara di depan hukum (Pasal 27).

Dan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi, Hak Asasi Manusia, dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, perlu disadari hal-hal sebagai berikut:

  1. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama. Karena itu, pedoman penanganan keamanan dan ketertiban adalah hukum yang berlaku di Indonesia, bukan kepentingan agama tertentu, meskipun agama tersebut adalah mayoritas.
  2. Persoalan keyakinan persoalan hubungan seorang manusia dengan Tuhannya. Manusia itu sendirilah yang berhak memilih keyakinannya. Manusia itu sendirilah yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Juga, kebebasan beragama adalah hak individu yang dijamin oleh konstitusi maupun undang-undang.
  3. Aparat negara harus netral, tidak berpihak, dan tidak diskriminatif dalam memperlakukan semua warga, apapun agama, aliran, keyakinan, dan golongannya. Meski secara individual aparat negara juga memeluk satu agama, namun ia tidak bisa menggunakan standar agama dan keyakinannya dalam melakukan tugas negara.
  4. Aparat negara, khususnya polisi, adalah satu-satunya elemen resmi negara yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan memaksa dan dalam kondisi tertentu melakukan kekerasan atas nama hukum. Lembaga di luar lembaga resmi itu, termasuk kelompok kepentingan agama sama sekali tidak berhak melakukan tindak kekerasan atas nama apapun, apalagi main hakim sendiri.
  5. Hak hidup dan hak beragama adalah hak yang termasuk dalam hak asasi yang tidak dapat diganggu dalam keadaan apapun (non-derogable rights).

Secara khusus menyikapi surat berkop Komponen Muslim Kabupaten Kuningan bernomor 01/KM.KK/XI/2007 Perihal: Penegasan tertanggal 19 Nopember 2007, kami merasa perlu memberi tanggapan seperti berikut ini:

          Adalah fakta bahwa Jemaat Ahmadiyah telah berada di Desa Manislor sejak tahun 1954, seperti disebut dalam surat Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Jemaat Manislor bernomor: 127/JA.CM.XII/07 tertanggal 3 Desember 2007. Sangat aneh jika selama 42 tahun Jemaat Ahmadiyah eksis di Desa Manislor tanpa hambatan keamanan sama sekali, tiba-tiba saat ini mereka diancam, diusir, bahkan dinyatakan halal darahnya, di tempat kelahiran mereka sendiri, dengan ajaran dan kayakinan yang telah bertahan selama itu.

          Adalah hak setiap warga negara atau kelompok tertentu untuk mengajukan usul dan melakukan desakan ke aparat pemerintah/kepolisian/kejaksaan yang berwenang untuk melakukan tindakan pengamanan atau tindakan hukum tertentu, namun adalah tindakan kriminal yang sangat nyata jika seseorang atau sekelompok orang jelas-jelas mengeluarkan ancaman terhadap orang atau kelompok lain. Secara substansial, surat Komponen Muslim Kabupaten Kuningan tersebut jelas adalah surat ancaman yang ditujukan langsung kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia Cabang Manislor. (Lihat 3 tuntutan dan 15 poin pedoman dalam surat tersebut).

          Lebih jauh, sebagian poin-poin dalam surat tersebut secara tegas telah menafikan polisi, hukum, dan pengadilan yang berlaku di Indonesia sebagai sebuah sistem hukum dan ketatanegaraan.

          Di samping itu, surat tersebut sangat berpotensi menimbulkan kekerasan dan konflik horisontal, bahkan pembunuhan.

          Sebagian dari komponen-komponen yang menandatangani surat tersebut adalah komponen yang dengan tegas bersemangat menghalalkan kekerasan, atau minimal pro-kekerasan. Justru kelompok masyarakat seperti inilah yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan perlu diwaspadai dalam konteks kehidupan berbangsa yang damai tanpa konflik.

Karena itu, melalui surat tanggapan ini kami mendesak kepada aparat negara, terutama kepolisian untuk bertindak atas dasar hukum yang berlaku di begara ini, tanpa memihak kelompok tertentu. Juga untuk melindungi semua warga negara Indonesia dari segala ancaman maupun tindak kekerasan dari oknum yang tak bertanggung jawab dan tak menghargai koridor hukum yang menjadi prinsip kita berbangsa.

Demikian tanggapan kami, untuk dipertimbangkan.

 

Jakarta, 8 Desember 2007

AKKBB

Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

 

 

 

Anick HT

Koordinator

 

Tembusan:

          Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan

          Arsip