Jakarta- Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menemui dan meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang diwakili Candra Setiawan untuk meneruskan kasus pembubaran secara paksa acara diskusi di Solo pada pihak Mabes Polri.

Peristiwa pembubaran itu terjadi di Solo pada hari Kamis, 21 Juni 2007 yang lalu. Diskusi yang bertema Memperkuat Ketahanan Masyarakat Sipil Tanpa Kekerasan yang diselenggarakan oleh Insan-Emas (Interaksi Solidaritas Antar Elemen Masyarakat) kerjasama dengan Lembaga Pengabdian Hukum Yaphi (LPH Yaphi) di RM Tamansari Solo dibubarkan paksa oleh polisi atas desakan Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dengan alasan bahwa M. Dawam Rahardjo (salah satu pembicara) tidak boleh memasuki wilayah Solo karena dipandang murtad dari Islam.

Dalam menanggapi permintaan AKKBB dan Yaphi, Komnas HAM sendiri menyatakan bahwa pihaknya akan secepatnya menindaklanjuti persoalan ini dalam minggu ini.

Adapun berkas-berkas yang dibawa ke Komnas HAM kemarin itu terdiri dari: Kronologis peristiwa, SMS dan telepon teror yang diterima panitia atas nama LUIS, foto-foto kejadian di lokasi, tanggapan dan pernyataan sikap dari Kontras dan AKKBB.

Rencananya, AKKBB bersama Yaphi langsung ke Mabes Polri. “Sebetulnya kemarin kita kan mau langsung ke Mabes Polri, tapi Kapolri dan Wakapolrinya enggak ada,” terang Koordinator AKKBB Anick Hamim Tohari kepada Syirah (28/06). Untuk itu, mereka kemudian menemui Komnas HAM.

Tekad AKKBB dan yang lainnya tampaknya sudah bulat untuk meneruskan kasus ini. “Kita akan terus kontak Mabes untuk ketemu, meskipun tanpa teman-teman dari Solo. Karena teman-teman dari Solo kan pulang. Nah, teman-teman aliansi akan ketemu sama Kontras untuk ketemu Mabes Polri. Karena ini bukan hanya kasus kemarin saja, tapi biar tidak terulang lagi. Biar jadi preseden bagi polisi supaya tidak bertindak gegabah seperti itu,” kata Anick.

Selain menindak polisi yang terlibat dalam pembubaran paksa itu, AKKBB menuntut agar pihak kepolisian juga mengusut LUIS yang mendesak polisi melakukan tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945 itu.

“Laporan teman-teman Solo LUIS itu ya terdiri dari FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indinesia), FPIS (Front Pemuda Islam Solo),” tuturnya.
Untuk menguatkan gerakannya, AKKBB juga berusaha mencari dukungan dari pihak lain. “Kita sekarang juga lagi kontak-kontak juga dengan Komisi Kepolisian Nasional dan Police Watch,” tegasnya.[]

Sumber: Syir’ah, 28 Juni 2007