Agusman Armansyah

alumni Universitas Cape Town, Afrika Selatan

“Negara gagal menjamin kebebasan warganya,” demikian penggalan pernyataan Komnas HAM terkait dengan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap Ahmadiyah (Koran Tempo, 26 Januari 2007).

Terkait dengan hal di atas, pertemuan kedua International Conference of Islamic Scholars (ICIS) yang diadakan di Jakarta beberapa waktu lalu perlu diapresiasi. Konferensi ini melahirkan sebuah resolusi untuk membumikan Islam yang toleran dan moderat. Kesempatan semacam juga telah dilakukan seperti dialog antariman yang diadakan di Cebu, Filipina, 14-16 Maret 2006, dan pertemuan tokoh dunia Islam dalam First Meeting of the Group for the Strategic Vision, Rusia Islamic World Program, di Moskwa untuk menegaskan pentingnya toleransi dan pandangan moderasi sebagai prasyarat utama menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Dalam konteks global, hajatan ini sejatinya dilakukan untuk merespons fenomena menguatnya gelombang kekerasan agama yang terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Serta, diakui atau tidak, munculnya kelompok muslim anarkistis dan berbagai peraturan daerah yang bernuansa syariat yang dirasakan mengganggu keharmonisan pluralitas bangsa (Bhinneka Tunggal Ika) dan ditengarai dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menarik ke belakang, tragedi 9/11 adalah klimaks dari fenomena terorisme global yang menghantam simbol kedigdayaan Amerika. Peristiwa kelabu ini mengentakkan kesadaran dunia terhadap potensi bahaya sikap keberagamaan yang intoleran. Keberagamaan ini secara epistemik-politik disebut sebagai neo-salafisme. Secara epistemik, pemahaman ini berkembang akibat penafsiran teks yang sempit, eksklusivistik, dan apriori terhadap perkembangan zaman mutakhir. Rintisan kekerasan politik neo-salafisme agama dapat disimak dalam lembaran sejarah penyerangan Karbala pada tahun 1800 dan Najaf pada 1801 yang dilakukan oleh pengikut Abd al-Wahab.

Dalam tradisi diskursus pembaruan pemikiran Islam, salafisme adalah religio-political movement yang didirikan pada abad ke-12 oleh ideolog Islam zaman pertengahan Ibn Taymiyyah dan diinstitusionalisasi oleh Muhammad ibn Abd al-Wahab pada abad ke-18 akibat merebaknya konflik ideologi di antara umat Islam dan menguatnya orientasi politik Arab sekuler.

Ideologi Ibn Taymiyyah menolak filsafat dan disiplin ilmu logika imajinatif (mantiq) yang dianggap dapat mengkontaminasi kesucian Islam. Gagasan ini diikuti dengan lahirnya pemahaman “purification” sebagai salah satu mekanisme untuk menerapkan politik “takfiri” atau pengkafiran. Negara menurut neo-salafis tidak lain berfungsi sebagai kendaraan dalam rangka mewujudkan aspirasi sempit politik purifikasi neo-salafisme. Karena itu, secara politik, neo-salafisme menganut doktrin intoleransi terhadap “yang lain” (the others), antisekuler, antikemajemukan, dan antihak-hak sipil.

Dalam tataran politik nasional dan lokal, aspirasi ini dapat nyata dirasakan dengan hadirnya berbagai peraturan daerah syariat di beberapa daerah, tindakan anarkisme terhadap kelompok Ahmadiyah, komunitas Lia Eden dan RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi yang berpotensi mencabik-cabik rajut sulam keharmonisan antaragama. Pemahaman neo-salafisme perlahan namun pasti merasuk ke ranah pergaulan sosial, politik, dan interpretasi literalistik teks-teks Tuhan.

Paham ini secara diskursus bertujuan merevitalisasi kemurnian ajaran agama dan menolak segala bentuk paham yang bersumber dari unsur kebudayaan. Namun, pemahaman legalistik neo-salafisme memaksa umat Islam bersikap kontraproduktif atas perbedaan, kemajemukan, dan “otherness“. Neo-salafisme menjelma menjadi gerakan yang mencekam dari karikatur keimanan yang eksklusivistik dan intoleran.

Diakui atau tidak, neo-salafisme pascatragedi 9/11 bukanlah wajah monolitik suatu agama. Kesadaran ini hadir di setiap agama yang terobsesi dengan aspirasi politik sempit akibat romantisme sejarah yang berlebihan. Gerakan Hindutva di India, misalnya, menekankan superioritas kebangsaan India melalui perangkat hukum dan warisan budaya. Amerika juga tidak terlepas dari jangkitan virus neo-salafisme yang terartikulasi dalam seruan-seruan Rev. Jerry Falwell, Rev. Pat Robertson, dan Rev. Franklin Graham yang bersorak-sorai mengatakan Islam sebagai agama keji, teroris, dan biadab.

Pandangan agama yang intoleran terhadap keberagaman dan pluralisme disadari atau tidak berpotensi mengancam sendi-sendi demokrasi dan penyelenggaraan good governance yang masih berjalan di tempat di negeri ini. Karenanya, menjadikan negeri ini sebagai the beacon of freedom and tolerance–meminjam istilah founding fathers Amerika–akan sulit diwujudkan.

Sesungguhnya, kesejarahan neo-salafisme dapat ditinjau dari keterikatan ideologisnya dengan kelompok Kharijites (pembelot) yang muncul pada abad awal Islam. Pemahaman teks agama yang literalistis adalah corak dominan keagamaan di mana kesadaran tentang interaksi pesan agama dengan realitas zaman yang bias kepentingan terus diabaikan. Setali dengan Kharijites, neo-salafisme menganggap bahwa pengkafiran terhadap muslim “KTP” adalah wujud pendekatan diri kepada Tuhan.

Ke-Kita-an

Fenomena menguatnya fundamentalisme agama adalah respons sistemik dari gelombang globalisasi komersialisme. Globalisasi telah menggerus akar-akar kultural suatu entitas bangsa dan meniscayakan munculnya solidaritas lokal yang bersumber dari nilai-nilai tradisi. Karena itu, ketimpangan kehidupan sosial, karut-marut politik, dan kegopohan budaya akibat globalisasi dapat diatasi dengan menegaskan nilai-nilai moralitas universalistik dan komponen keadilan yang humanistik emansipatoris.

Jika ekspansi pasar global mampu menawarkan pelbagai kebajikan kosmopolitan dengan menghadirkan toleransi, pluralisme agama, dan keterbukaan budaya, dapat dipastikan doktrin neo-salafisme yang anti-globalisme dapat dihindari. Bahkan, semua umat akan berlomba-lomba berbuat kebajikan dan kerahmatan untuk kebaikan alam semesta tanpa klaim bahwa hanya syariat atau agama tertentu yang mampu membuat bangsa bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Quran (fastabiqu al-khairat) yang mendorong umat Islam berlomba-lomba mewujudkan kebajikan dan kesalehan sosial. Lagi-lagi ketika menelusuri Al-Quran, pesan-pesan universal fasih dikumandangkan (wa ma arsalnaka illa rahmatan lil al-‘alamin). Artinya, Islam bukanlah agama anarkistis yang benci terhadap keberagaman dan kemajemukan. Sebaliknya, Islam adalah agama yang mahapengasih dan penyayang melampaui batas-batas subyektivitas ras dan etnisitas.

Kontrak sosial Madinah juga menegaskan hal serupa. Masyarakat nonmuslim atau ahl al-zimmah wajib dilindungi sebagai kewajiban kemanusiaan. Hal tersebut ditegaskan oleh Umar ibn Khattab, yang mengubah zijyah atau upeti menjadi zakat. Dari sinilah teologi agama harus dibaca dengan nalar obyektif kesejarahan untuk menghindari distorsi historis yang memperbudak teks-teks agama bagi tujuan-tujuan sempit keduniawian.

Keragaman adalah sunnatullah dan jalan Tuhan yang abadi. Sayangnya, kemajemukan tidak menjadi corak dominan keberagamaan dan tren teologi Islam dalam rentang sejarahnya. Perkembangan teologi Islam gagal menekankan pentingnya peran resolusi konflik yang mentransformasikan interaksi sosial yang damai, toleran, dan mengenal satu sama lain. Pesan Al-Quran tentang (inna ja’alnakum syu’uban wa qobaila) “Aku jadikan kalian dari pelbagai bangsa dan suku”, yang sejatinya menjadi landasan teologis-etis relasi sosial, tidak terartikulasi dalam bentuk jalinan kemitraan yang setara dan sederajat. Ironisnya, perbedaan menjadi justifikasi bagi aksi kekerasan dan brutalisme atas nama agama.

Hal ini menurut Khaled Abou el-Fadl disebabkan oleh dominasi politik Islam dan klaim superioritas peradaban Islam. Namun, menurut saya, peradaban Islam adalah peradaban multikultural yang menghormati kepelbagaian, ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, perbedaan, dan menjunjung rasionalitas sebagai pijakan teologis untuk menjawab berbagai tantangan zaman mutakhir. Tanpa refleksi moral dan pencerahan agama melalui analisis logis-historis, komitmen terhadap keberagaman mustahil menjadi kenyataan.

Pada tahap inilah Ibn Khaldun menegaskan bahwa sebab utama kemunduran umat Islam adalah ketidakmampuannya memahami kerangka fabrikasi sejarahnya melalui pendekatan historis. Sejarah tidak lain hanya menjadi budak bagi kepentingan-kepentingan politik salatin (penguasa).

Fenomena neo-salafisme literalistik adalah ancaman nyata bagi peradaban kemanusiaan. Hemat saya, bahaya yang ditimbulkan oleh clash of civilizations tidak sebanding dengan ancaman neo-salafisme yang mencabik ke-kita-an baik antaragama maupun intra umat Islam seperti Syiah dan Sunni, Sunni dan Ahmadiyah, komunitas Lia Eden dan lain sebagainya.

Nah, pencerahan pemahaman agama dengan nalar intelektualitas serta pendidikan keadaban dan etika adalah kebutuhan mutlak. Karena itu, pendekatan teologis-humanis merupakan sebuah keniscayaan untuk menciptakan ke-kita-an yang rukun serta kehidupan global yang adil dan terhormat tanpa diskriminasi.

Korantempo, Jum’at, 16 Februari 2007