Rabu, 24 Mei 2006
JAKARTA (Suara Karya): Menag Maftuh Basyuni dilaporkan ke Mabes Polri karena dinilai melakukan penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap ajaran Ahmadiyah, Lia Eden, dan aliran kepercayaan.

Laporan itu disampaikan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) ke Bareskrim Mabes Polri, kemarin, dengan nomor Polis TBL/83/V/2006/Siaga 1.

Menurut penasihat hukum AKKBB Uli Parulian Sihombing, Menag tidak patut mengatakan ajaran Ahmadiyah sesat dan menyesatkan itu melanggar KUHP. “Pernyataan Menag tidak hanya melanggar konstitusi dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga merupakan bentuk provokasi yang melahirkan tindak kekerasan horizontal dan melegitimasi tindak kekerasan,” kata Uli usai membuat laporan di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta, Selasa.

Laporan AKKBB itu berawal dari pernyataan Menag pada 27 dan 28 Februari 2006, saat dialog dengan Muspida Nusa Tenggara Barat di Mataram dan saat rapat kerja dengan Panitia Ad Hoc III Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pada kesempatan itu, Basyuni mengatakan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Basuni juga mengatakan, sebaiknya Ahmadiyah keluar saja dari agama Islam dan membentuk agama baru. “Pernyataan serupa juga dikemukakan Menag Maftuh terhadap komunitas Eden, dan meminta pemerintah mengamankan komunitas tersebut karena dinilai membuat ajaran sesat,” ujar Uli.

Atas pernyataan Menag itu, Uli menyeru kepolisian agar bersikap adil terhadap semua golongan masyarakat serta menghormati asas persamaan di depan hukum. “Seluruh aparat negara menghargai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia,” katanya.

Uli mengatakan, dasar pelaporannya ini sebagai bentuk kontrol masyarakat akan proses perjalanan pemerintah dan kenegaraan. “Proses ini juga akan menjadi pembelajaran serta menjadi contoh bagi masyarakat tentang penegakan hukum ketika berhadapan dengan penguasa,” ujarnya. (Rully)

 

Sumber: Suara Karya Online