28 April 2006 – Oleh: vie

JAKARTA – Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), ngotot membidik Menteri Agama (Menag) Maftuh Basyuni. Mereka mengancam akan menggugat Menag secara perdata dan pidana karena kecewa somasinya tak dijawab.

Sebelumnya AKKBB melayangkan somasi yang menuntut Menag meminta maaf. Mereka tak menerima sikap Menag dalam kasus Jemaat Ahmadiyah-yang ingin diakui sebagai Islam tapi meyakini adanya nabi lain setelah Nabi Muhammad serta memiliki kitab suci selain Alquran.

Menag memberikan solusi, untuk mengindari konflik, Ahmadiyah keluar dari Islam dengan membentuk agama sendiri. Ini sesuai dengan sikap Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang mendunia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, baru-baru ini menyatakan pentingnya menghindari penodaan agama. Somasi terhadap Menag juga dilayangkan atas sikap menyetujui langkah polisi mengevakuasi kelompok Kerajaan Tuhan yang dipimpin Lia Aminuddin alias Lia Eden. Menang mengkhawatirkan, jika tidak dievakuasi, Lia Eden dan pengikutinya bisa ‘’mati konyol’’ diserbu masa yang telah mengepung markasnya di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Tim Kuasa Hukum AKKBB, Saur Siagian, dalam jumpa pers di Kedai Tempo, Teater Utan Kayu (TUK), Jakarta, Kamis (27/4), menganggap sikap-sikap Menang tersebut sebagai ‘’ancaman dan pencemaran nama baik’’.

‘’Sebagai pejabat publik, Menag seharusnya mengayomi dan melindungi seluruh agama dan juga penganut kepercayaan. Akibat pernyataan Menag tersebut, secara langsung telah menimbulkan gejolak kekerasan sehingga mengancam nyawa dan harta kelompok tersebut,’’ ujar Siagian. Namun, pasal-pasal yang akan ditujukan ke Menag belum ditetapkan.

Dalam beberapa kali pernyataannya, Menag justeru memberikan solusi tadi untuk menghindari gejolak dan tindak kekerasan di tengah masyarakat yang menganggap Ahmadiyah melakukan penodaan agama.

Jumpa pers AKKBB di tempat yang menjadi markas Jaringan Islam Liberal (JIL) itu, dihadiri Syarifuddin Rambe (Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia), Taufik (Garda Kemerdekaan), Prof Dawam Rahardjo, Uli Parulian (Direktur LBH Jakarta) dan para pendukung Lia Eden yang memakai kain putih untuk menutupi badannya.

Dalam kesempatan itu, setiap orang yang mengikuti jumpa pers dibagikan selembar form berisi pernyataan dukungan dan alasan menandatangani somasi kepada Menag. Form tersebut dipersilakan diperbanyak, dibagikan untuk umum, dan difaksimili ke nomor tertentu.

FPAS siap back-up

Kepala Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Depag Masyhuri belum bisa menanggapi langkah hukum yang ditempuh AKKBB. Alasannya, Menag sedang mendampingi Presiden ke Timur Tengah. ‘’Mungkin nanti Biro Hukum Depag yang akan mempelajari masalah ini,’’ ujarnya.

Ketua Pelaksana Front Penanggulangan Ahmadiyah dan Aliran Sesat (FPAS), Ahmad Sumargono, menyambut positif jika masalah gerakan Ahmadiyah diselesaikan melalui jalur hukum. FPAS yang didukung puluhan ulama terkemuka dan awal pekan ini menyatakan dukungan pada Menag, akan menghadapinya sekaligus membela dan memback up penuh Menteri Agama Maftuh Basyuni.

‘’Kita akan konsisten memback up Menag. Karena semua argumentasi Menag itu ada dasar dan alasannya,’’ kata Sumargono, yang akrab disapa Gogon, kepada Republika di Jakarta, kemarin. Kalau alasan mereka kebebasan beragama sebagai HAM, menurut Gogon, HAM itu bukan kebebasan mutlak. Tapi, tidak boleh melanggar kebebasan agama lain dalam menjaga kemurnian ajarannya. Dia mencontohkan, Amerika yang menganggap sebagai negara HAM, juga menumpas ajaran sesat. ‘’Maka, jangan salah kaprah membawa-bawa HAM dan kebebasan,’’ katanya.

Sebenarnya, lanjut Gogon, kasus Ahmadiyah telah dilaporkan ke Mabes Polri oleh Lembaga Penelian dan Pengkajian Islam (LPPI) berdasarkan instruksi MUI. Pasal yang dikenakan adalah penyederaan dan penodaan terhadap agama. LPPI mencatat sedikitnya ada 11 pelanggaran.
(vie )

Sumber: Ahmadiyya Online