Presiden dan Wapres Diminta Tegas Jamin hak Kebebasan Berkeyakinan

Jakarta-RoL– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla diminta segera mengambil sikap dan tindakan tegas dalam melaksanakan jaminan konstitusional atas hak-hak kebebasan berkeyakinan tiap-tiap warga negara tanpa terkecuali.

Permintaan tersebut disampaikan sejumlah tokoh dan organisasi non pemerintah yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam petisi bersama yang mereka keluarkan di Jakarta, Rabu (5/4).

Dalam petisi bertajuk “Satu Indonesia untuk Semua” itu disebutkan, sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, Presiden dan Wakil Presiden merupakan pengemban amanat hati nurani rakyat secara keseluruhan dan sekali-kali bukanlah milik suatu golongan.

“Di pundak Presiden dan Wakil Presidenlah terletak tanggung jawab untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut secara konsekuen demi menjaga keadaban publik,” demikian salah satu butir petisi yang antara lain didukung Abdurrahman Wahid, M Dawam Rahardjo, AA Yewangoe, Ahmad Dhani, Emha Ainun Nadjib, Lia Eden, Garin Nugroho dan Ulil Abshar Abdalla.

Tercatat 207 orang dan 74 Ornop mendukung petisi tersebut. Ornop pendukung antara lain Aliansi Jurnalis Independen, Gerakan Anti Diskriminasi, YLBHI, KWI, GMKI, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Freedom Isntitute, ICRP, JIL, JAI, Komunitas Eden, Komunitas Adat Karuhun Sunda, dan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi.

Menurut Dawam Rahardjo, petisi itu dikeluarkan karena mereka prihatin terhadap pemerintah, terutama aparat keamanan, yang tidak memberi tanggapan memadai dan tidak menunjukkan sikap tegas ketika sekelompok orang menggunakan cara-cara kekerasan dalam memaksakan kehendak dan keyakinan mereka.

Bahkan, tambah Dawam, Menteri Agama Maftuh Basyuni justru seolah melegitimasi tindak kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok Ahmadiyah dengan menyarankan jamaah itu membuat agama baru agar persoalan selesai.

“Cara-cara kekerasan yang digunakan itu, baik secara fisik maupun berbentuk intimidasi dan teror, merupakan praktik-praktik yang tak dapat dibenarkan oleh pola kehidupan yang demokratis dan beradab,” kata Dawam.

Aliansi menilai, tidak adanya sikap tegas pemerintah, khususnya aparat keamanan, telah melenyapkan rasa aman warga negara dan menyuburkan syakwasangka antarkelompok serta menghancurkan sendi-sendi keadaban publik.

Dalam butir petisi lainnya disebutkan, pemerintah pusat dan daerah, dituntut agar tetap menjadi pengayom seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi, baik dari sudut agama, suku, bahasa maupun aliran, serta tidak terkesan gampang mengikuti desakan kelompok-kelompok yang tak mengindahkan sendi-sendi bersama kehidupan berbangsa.

“Jika dalam seminggu ini tidak ada reaksi dari pemerintah maka kami akan menyampaikan somasi. Kami juga berencana memproses hukum kelompok dan tokoh-tokoh yang menjadi `provokator` kekerasan terhadap keyakinan,” kata Dawam.

Dalam acara penyampaian petisi itu juga diputar rekaman sejumlah peristiwa yang dinilai melanggar kebebasan berkeyakinan seperti evaluasi kelompok Lia Eden, penyerangan gereja, serta tindakan kekerasan pada kelompok Ahmadiyah. antara/pur

Sumber: Republika Online, Rabu, 05 April 2006  19:22:00