PETISI
WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Kami, warga negara Republik Indonesia, menghendaki agar keadaban publik tegak di negeri yang diwariskan oleh para pendiri bangsa yang menghargai pikiran, keyakinan, dan keragaman dan karena itu menyampaikan hal-hal berikut ini:

Keadaban publik tegak karena negara ditata berdasarkan hukum dan konstitusi yang menjamin hak dasar warganya melaksanakan ibadah sesuai dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan masing-masing. Semua warga negara berkedudukan sama di muka hukum, tanpa diskriminasi atas pertimbangan atau alasan apapun. Semua pihak menyelesaikan masalah secara beradab, melalui perundingan dengan nalar waras diatas jalur hukum, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan yang dibungkus ayat-ayat suci.

Keadaban publik tegak karena kehidupan terselenggara berdasarkan penghormatan atas perbedaan. Masyarakat beradab mencela pembajakan wewenang negara untuk menghakimi kelompok lain sebagai sesat dan menyesatkan.

Akhirnya, keadaban publik tegak karena negara bertindak tegas terhadap kerumunan orang atau lembaga yang mengesahkan kekerasan atas dasar arogansi melantik diri sebagai wakil Tuhan di bumi, sekaligus polisi, jaksa, dan hakim akidah. Negara tidak membiarkan berkembang iklim kebencian dan nafsu berkuasa yang beringas memburu orang hanya karena gagasan ritual agama yang berbeda.

Atas dasar pertimbangan tersebut, dengan ini kami mendesak agar:

  1. Semua pihak menghormati Pancasila dan konstitusi Republik Indonesia yang menjadi cermin kesepakatan seluruh golongan di negeri ini. Negara Indonesia berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menghormati hak semua orang untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
  2. Pemerintah melindungi semua warga negara untuk melaksanakan agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam melaksanakan kewajiban luhur itu melindungi 200 ribu warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang sekarang diancam akan dibasmi oleh arogansi sementara pihak yang mengharamkan keberadaan jemaat itu.
  3. Pemerintah segera bertindak, menangkap dan menuntut ke pengadilan mereka yang melakukan kekerasan agar keadaban publik dapat diselamatkan.
  4. Fatwa yang menyatakan golongan dan fikiran tertentu sesat, bertentangan dengan ajaran Islam dan selayaknya digugurkan karena meracuni kehidupan bersama, menciptakan kekerasan, memicu konflik, dan mencabik kerukunan bangsa. Fatwa semacam ini bertentangan dengan keadaban publik yang menghendaki dialog ke dalam (al hiwar al dakhily) antara sesama umat, serta dialog ke luar (al hiwar al kharijy) antar-umat beragama.

Hanya dengan sikap saling menghormati sesama umat beragama keadaban publik dan keutuhan bangsa dapat bertahan.

Jakarta, 4 Agustus 2005