Diadu di Monas

Tentang peristiwa penyerangan di Monas, 1 Juni 2008, emosi saya diaduk dalam dua ragam keberangan. Pertama, berang terhadap tindak kekerasan yang mengatasnamakan Tuhan. Kedua, berang terhadap penunggang oportunis yang menggunakan insiden ini sebagai cara mengalihkan perhatian publik dari kegagalan negara.

Hari itu saya harus memilih dari dua undangan yang bertabrakan. Pertama, undangan dari Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) untuk bergabung di Monas. Kedua, undangan dari Pondok Pesantren Al-Asyriyyah Nurul Iman, Parung, dalam rangka istighotsah bersama Syekh Habib Saggaf bin Mahdi (pengasuh pondok) dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kehendak kuat untuk melihat realitas arus bawah NU, di sela konflik yang merundung PKB, mendorong saya memilih pergi ke Parung.

Kesan pertama terhadap pondok pesantren ini adalah takjub. Di lahan ratusan hektare, pondok ini menyediakan pendidikan gratis bagi santri dari berbagai penjuru Nusantara yang berjumlah lebih dari 10.000. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pondok ini memiliki pabrik tahu, pengolahan air mineral, usaha peternakan, pertanian, dan aspek-aspek kewirausahaan lainnya. Semuanya itu dimungkinkan karena semangat pluralisme yang dikembangkan pengasuh pondok. Karena ketulusannya dalam membangun persaudaraan lintas kultural dan agama, pondok ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari Brunei, Korea Selatan, dan komunitas Hindu-Buddha.

Dalam sambutannya, Habib Saggaf menyebutkan bahwa motivasinya bergabung pada haluan politik Gus Dur sama sekali bukanlah didorong oleh ambisi politik. Satu-satunya motivasi itu adalah untuk mengamankan pluralisme –yang selama ini dirawat baik dalam pengamalan doktrin ”aswaja” (ahl al-sunnah wa al-jamaah) di Tanah Air– dari ancaman baru yang ditimbulkan oleh gerakan transnasional wahabisme. Pada akhirnya, dia mengecam para habib yang mengembangkan Arabisme dengan mengabaikan kanyataan bahwa Indonesia sebagai negeri muslim terbesar memiliki hak untuk mengembangkan tradisi Islamnya tersendiri.

Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, siaran radio yang tertangkap di mobil yang saya tumpangi melaporkan tentang penyerangan pasukan beratribut Front Pembela Islam (FPI) terhadap jamaah AKKBB. Seketika ingatan saya tertuju pada habib yang lain, Habib Rizieq Shihab, Ketua FPI. Dalam satu dekade terakhir, nama habib ini kesohor di seantero negeri karena kampanyenya untuk menegakkan klaim kebenaran secara forceful, tak kenal kompromi, tak segan menggunakan cara-cara kekerasan.

Cara dakwah seperti ini tampak kuat setegar baja, tapi sesungguhnya begitu mudah dipatahkan. Kehendak untuk meraih hasil cepat, tanpa perlu diskusi bertele-tele, membuat kelompok dakwah seperti ini sering terjebak dalam utilitarianisme. Dalam kemungkinan menggunakan sarana-sarana kekerasan, kelompok seperti ini biasanya bersedia menjalin relasi dengan elemen-elemen (oknum-oknum) dari aparatur keamanan.

Dan dalam persentuhannya itu, kelompok-kelompok seperti ini mudah terkena infiltrasi dari free riders. Demikianlah, dalam sejarah panjang kekerasan keagamaan di Indonesia, kerap terselip infiltrasi intelijen di dalamnya. Publik pantas berandai-andai, mengapa untuk ribuan massa yang tertumpuk di sekitar Monas dan Istana Negara pada saat itu, tidak tersedia aparatur kepolisian yang memadai.

Keheranan ini terus berlanjut pasca-peristiwa. Pada 2 Juni, berbagai elemen masyarakat sipil mendatangi Mabes Polri, menyatakan dukungan pada Polri dalam menegakkan hak-hak sipil, seraya menyayangkan ketidaksigapan aparatur keamanan menghadapi peristiwa tersebut. Dalam pertemuan itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Bambang Hendarso Danuni, didampingi Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, membantah bahwa polisi melakukan pembiaran. Bahkan disebutkan bahwa Polri telah menangkap lima tersangka, termasuk orang berinisial M. Polri juga berjanji menangani hal ini secara sungguh-sungguh.

Beberapa jam kemudian, media massa melaporkan adanya konferensi pers di markas FPI. Selain dihadiri Habib Rizieq, juga tampak Panglima Komando Laskar Islam, Munarman. Sekiranya Polri sungguh-sungguh, mestinya pada tahap ini Munarman sudah diamati terus, tidak dibiarkan hilang ditelan bumi. Dengan ”membiarkan” Munarman menghilang, seolah-olah skenario peristiwa ini terus diulur untuk memanjangkan ketegangan agar perhatian publik terus tertuju pada peristiwa ini.

Secara sengaja atau tidak, situasi ini digunakan para penunggang oportunis untuk mengalihkan perhatian terhadap kasus penyerangan mahasiswa Unas oleh aparat kepolisian serta isu kenaikan harga BBM yang merongrong krediblitas pemerintah. Bahkan imajinasi kita bisa jauh lebih liar bahwa beberapa aktor intelektual bisa saja memanfaatkan isu Ahmadiyah, untuk mengadu kekuatan eksklusif dan inklusif, guna mengamankan kepentingan korporasi internasional.

Pelajaran moral dari kasus ini sekali lagi menegaskan bahwa kekerasan tidak pernah membawa maslahat, malah membawa efek bumerang yang menghancurkan. Semua kelompok harus rendah hati untuk tidak mengklaim sebagai satu-satunya pembela kebenaran. Dalam kenyataannya, bukanlah kita yang menyelamatkan kebenaran, melainkan kebenaranlah yang menyelamatkan kita.

Yudi Latif
Anggota Dewan Ahli Nurcholish Madjid Society
[Perspektif, Gatra Nomor 32 Beredar Kamis, 19 Juni 2008]

Insiden Monas dan Diplomasi RI

Insiden Monas dan Diplomasi RI

Penyerangan oleh Front Pembela Islam (FPI) terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni, di Monumen Nasional (Monas) telah memancing kemarahan banyak pihak. Menyusul aksi penyerangan itu, tindakan balasan penuh amarah merebak di berbagai kota. Satu kelompok menuntut pembubaran kelompok lain.

Bagaimana membaca fenomena ini dalam perspektif politik luar negeri (polugri) dan diplomasi? Salah satu agenda nasional di bidang hubungan luar negeri menekankan perlunya pemulihan citra Indonesia dalam pergaulan internasional. Indonesia pasca-krisis 1998 melihat ada keperluan untuk menjalankan diplomasi pencitraan, karena pada hakikatnya diplomasi adalah upaya membangun citra untuk memperoleh kepercayaan dunia.

Tetapi citra apa benar yang hendak diproyeksikan ke luar negeri? Setidaknya ada tiga citra utama yang pada saat ini diusung polugri dan diplomasi RI. Pertama adalah citra sebagai negara demokratis. Francis Fukuyama dalam bukunya, The End of History and the Last Man (1992), meramalkan bahwa setelah ambruknya komunisme, dunia akan bicara dengan bahasa yang nyaris sama: demokrasi dan pasar. Citra sebagai negara demokratis dianggap sebagai aset politik dalam pelaksanaan diplomasi. Di tengah keraguan dunia bahwa Islam sulit menerima demokrasi, justru Indonesia memberi bukti dengan penyelenggaraan pemilu demokratis. Dengan bukti ini, dunia percaya, sebenarnya Islam dan demokrasi tak perlu dipertentangkan, malah saling mengisi.

Kedua, citra Indonesia sebagai negara mayoritas muslim moderat. Sentimen politik internasional pasca-tragedi Menara Kembar di New York telah mengerek wacana Islam ke puncak agenda global. Ketika Barat menuduh dan Islam menjawab dengan radikalisme, diplomasi Indonesia tampil dengan sikap moderat. Moderat di sini tidak merujuk pada sikap ragu dan gamang, tetapi lebih pada cara dan pendekatan yang luwes dalam mencari solusi untuk mengatasi perbedaan.

Citra muslim moderat itu memungkinkan Indonesia berperan sebagai jembatan bagi dua pihak yang saling menyalahkan. Ketika dunia menatap Islam penuh curiga sebagai biang terorisme, muslim moderat Indonesia menyampaikan pesan pada dunia bahwa masih banyak muslim di Indonesia yang sangat menentang radikalisme agama. Moderasi politik Islam Indonesia seperti inilah yang membuat dunia percaya, Islam Indonesia bukan ancaman. Dengan citra muslim moderat seperti ini pula, Indonesia tidak canggung dalam memainkan kiat-kiat diplomasinya melalui serangkaian interfaith dialogue, sehingga terbentuk saling pengertian antara Barat dan Islam.

Ketiga, citra sebagai negara pluralistik. Jika masyarakat menjunjung tinggi demokrasi, ia akan menjauhi sikap radikal dan menonjolkan sikap moderat. Jika sudah moderat, ia akan menghargai keberagaman dan perbedaan. Sifat pluralistik yang menghargai kebinekaan merupakan resultan dari karakter demokratis dan moderat suatu bangsa. Di tengah kecenderungan bangsa-bangsa Eropa yang menunjukkan sikap anti-migrant, dan munculnya pertentangan antar-etnik di Malaysia, Indonesia justru mengusung citra plularistik dalam polugri dan diplomasinya. Polugri yang berwatak pluralistik mengedepankan diplomasi yang mencitrakan Indonesia yang menghargai keberagaman, antara lain melalui diplomasi kebudayaan yang menampilkan kekayaan budaya Indonesia di luar negeri.

Diplomasi pencitraan dengan tiga ciri itu –demokratis, moderat, dan pluralistik– tidak bergerak dalam ruang kosong dan vakum nilai. Ketiga citra itu dikembangkan justru di tengah masyarakat yang sedang bertransformasi menjadi lebih transparan dan partisipatif, buah demokrasi itu sendiri. Fareed Zakaria dalam bukunya, The Future of Freedom (2003), mengingatkan bahwa ada dua implikasi yang ditimbulkan gelombang demokratisasi, yaitu berubahnya struktur kekuasaan dan kontrol negara serta merosotnya wibawa negara.

Dalam konteks inilah, tindakan hukum terhadap pelaku anarkisme yang diambil pemerintah dapat mencegah terjadinya decline of authority seperti diwanti-wanti Fareed Zakaria. Pada tataran internasional, ketiga citra itu menempatkan Indonesia dalam arus utama (mainstream) pergaulan internasional. Dengan ketiga citra itu, masyarakat internasional merasa nyaman berurusan dengan Indonesia. Justru dengan ketiga citra itulah diplomasi Indonesia menjadi luwes dan memiliki credential, kepercayaan, untuk aktif di Dewan Keamanan PBB, konflik Palestina-Israel, demokratisasi Myanmar, atau dialog peradaban.

Teori diplomasi klasik mengajarkan, pelaksanaan polugri dan diplomasi di luar negeri merupakan cermin politik dalam negeri. Analoginya, diplomasi pencitraan di luar negeri mestinya mencerminkan kenyataan politik di dalam negeri. Jika kita ingin mencitrakan Indonesia yang demokratis, moderat, dan pluralistik di luar negeri, Indonesia harus membangun masyarakat yang menghargai nilai-nilai demokrasi, bersikap luwes, dan menghargai keberagaman. Dengan cara ini, diplomasi pencitraan RI di luar negeri akan dapat diapresiasi masyarakat internasional.

Darmansjah Djumala
Diplomat Indonesia, bertugas di Jakarta
[Kolom, Gatra Nomor 31 Beredar Kamis, 12 Juni 2008]

FPI Laporkan AKKBB, Esoknya Diciduk Polisi

[Rabu, 04 June 2008]
FPI balik laporkan AKKBB ke Polda Metro Jaya. Kapolda tetap teruskan upaya penangkapan sepuluh tersangka, anggota FPI termasuk Munarman. Beliau memberi batas waktu sampai Selasa malam (3/6). Kalau tidak, akan ada penangkapan paksa. Faktanya, jemput paksa baru terjadi pada Rabu pagi (4/6).

Sekitar jam sepuluh Selasa pagi itu (3/6) rombongan Front Pembela Islam (FPI) datang menyantroni Polda Metro Jaya untuk melaporkan balik Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Habib Rizieq Pimpinan FPI didampingi kuasa hukumnya Achmad Michdan berbekal sepuluh laporan yang disertai dengan bukti, salah satunya rekaman.

Aksi AKKBB di pelataran Monas hari Minggu lalu dianggap ilegal karena tidak mengantongi izin. AKKBB juga dinilai tidak mengindahkan peringatan polisi untuk tidak melakukan aksi karena ada kelompok lain, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang juga mengadakan aksi di sana.

Tuduhan lain yang ditembakkan langsung FPI kepada AKKBB adalah menghasut melalui orasi, melengkapi massa denga senjata api, dan membuat fitnah. Fitnah itu adalah menyebarkan foto Munarman yang sedang mencekik anak buahnya yang bernama Ucok Nasrullah. Ucok diklaim sebagai salah satu demonstran dari massa AKKBB yang berposisi sebagai korban. Padahal, menurut versi FPI, justru komandan laskar Munarman sedang mencegah Ucok menindak keras AKKBB.

Atas pelaporan ini, Irjen Pol Abu Bakar Nataprawira Kepala Divisi Humas Mabes Polri mengatakan siapapun yang melapor sah-sah saja, tetap akan diproses. Namun, akan diselidiki dulu apa ada tindak pidana atau tidak. “Kalau FPI bisa menunjukan rekaman, maka silakan tunjukan,” ujarnya.

Termasuk pada kepemilikan senjata api yang dituduhkan FPI pada anggata AKKBB. Walaupun terbukti tudingan tersebut. Polisi akan mengecek kepemilikan senjata itu legal atau tidak. Abu Bakar menjelaskan, “Legal pun, tetap nggak bisa dibawa ke mana-mana seenaknya karena senjata itu kan untuk membela diri.” Intinya, siapapun silakan saja melapor.

Bantahan AKKBB

Laporan ini secara terpisah ditanggapi oleh Anik HT Koordinator AKKBB. Ia malah berterima kasih sekali kepada FPI karena mau memproses AKKBB secara hukum. Penyelesaian secara hukum dianggap sebagai jalan yang terbaik, dari pada kekerasan. “Artinya, kalau mereka memproses kita secara hukum dia sudah mulai sadar kalau negara kita ini negara hukum,” tukasnya.

Anik menyatakan dengan tegas bahwa AKKBB akan siap. Untuk saat ini, ada beberapa LBH yang akan mendampingi AKKBB. Bukti-bukti yang mematahkan beberapa tuduhan FPI juga sudah dipersiapkan.

Menanggapi tudingan FPI, Anik punya penjelasan sendiri. Ia yang mengurusi tetek bengek aksi itu mengatakan dengan lantang tidak ada aksi massa dengan izin. Yang ada, koordinasi dalam bentuk pemberitahuan ke Polda dan Polres setempat. Ia mengaku sudah berhari-hari berkoordinasi dengan polisi, bahkan sampai hari H pun ia masih kontek-kontekan untuk memantau situasi di lapangan.

Ketika itu, AKKBB memiliki rencana awal akan membuat panggung di Monas. Sayang, rencana gagal karena ada organisasi lain (HTI-red) yang juga membuat acara di lokasi yang sama. Polisi khawatir akan terjadi bentrok, sehingga mau tidak mau AKKBB mengubah setting aksi. “Kita nggak jadi bikin panggung. Di Monas kami hanya ngumpul saja, kita mau jalan ke HI,” kata Anik.

Kemudian, ia juga membantah dikatakan telah melakukan penghasutan dengan menproklamirkan pernyataan FPI adalah laskar setan dan kafir melalui orasi. Seperti pernyataan Anik pada pemberitaan hukumonline sebelumnya, massa AKKBB baru mau merapatkan barisan dan belum sempat untuk berorasi. Ia menegaskan, “Tidak ada yang menyatakan hal seperti itu karena kita pun belum mulai aksi, jadi belum ada orasi-orasi. Kita baru ngumpulin massa.”

Hampir seluruh tuduhan dibantah, tapi ada dua tuduhan yang ditangapi santai tanpa bantahan. Tuduhan penyebaran foto Munarman ke media dibenarkan oleh Anik. AKKBB memang menyebarkan banyak foto dan rekaman ke media untuk memperjelas kondisi penyerangan di lapangan ketika itu. Kalau di media ternyata ada kesalahan informasi, ”yah tinggal direvisi,” tuturnya enteng.

Tanggapan santai juga diberikan Anik saat ditanyai soal kepemilikan senjata api anggota AKKBB yang terekam oleh FPI. Dengan nada bicara normal, Anik mempersilakan FPI menunjukkan rekaman itu. “Kita juga ingin tahu siapa sebenarnya yang membawa senjata api itu. Kita sih menduganya intel polisi”. Menurutnya, gampang saja melacak apakah itu anggota AKKBB atau bukan, “Lihat saja pakai pita merah putih atau tidak. Partisipan aksi kami suruh untuk memakai pita merah putih karena kita lagi mengangkat isu kebangsaan.”

Biarlah kedua pihak saling menuding. Yang penting, upaya FPI untuk balik melaporkan AKKBB tidak akan mengacaukan proses hukum yang sedang mengganjal mereka. Pemberitaan Kompas.com pukul 20.37 menyebutkan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Drs Adang Firman memperingatkan dengan keras, sepuluh tersangka penyerangan AKKBB agar menyerahkan diri. Ditunggu paling lambat malam ini.

Dicokok pagi

Sebelumnya, Polda telah berkoordinasi dengan Pimpinan FPI dengan membawa daftar nama dan foto sepuluh tersangka. Polda berharap Habib Rizieq mau menyerahkan anak buahnya dalam wakktu dekat. Ada dua opsi. FPI menyerahkan diri atau dijemput paksa jika tak memenuhi tenggat waktu. Sampai malam yang ditunggu -paling lambat jam 12 malam, masih belum ada kabar. Kapolda mengatakan akan melakukan penangkapan paksa jika tersangka tidak menyerahkan diri.

Padahal, pukul 22.55, enam anggota polisi gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat mendatangi kediaman pimpinan FPI yag selalu membalutkan sorban di kepalanya. Seusai pertemuan, polisi pun sangat pelit mengeluarkan informasi. Salah satu polisi yang datang ke sana mengatakan pertemuan itu hanya untuk berbincang dan berkenalan, bukan untuk penangkapan. “Sepertinya tidak malam ini, sabar dan tunggu saja,” ujarnya kepada situs berita Tempointeraktif.

Semalam suntuk anggota FPI berjaga mengamankan kediaman Habib Rizieq. Dalam pemberitaan detik.com, mereka menegaskan tidak takut dan semua yang datang akan dilayani. Sambil bergelar karpet yang dibatasi kawat berduri, mereka berzikir memohon kekuatan dan perlindungan.

Barulah Rabu pagi ini (4/6), selepas pukul enam, rombongan Polda Metro Jaya menyatroni markas FPI di Jalan KS Tubun, Tanah Abang. Lebih dari 50 orang anggota FPI diangkut menuju Polda. Kepada beberapa media, pemimpin FPI Habib Rizieq menegaskan kepada massa FPI, “Berani bertindak, berani bertanggung jawab.” Jemput paksa ini tak menimbulkan bentrok dan berlangsung damai. Pihak kepolisian yang terjun ke lapangan dipimpin oleh Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Winarko dan Kepala Detasemen Antiteror 88 Kombes Rudi Suparhadi.

Nov

Sumber: Hukumonline

Sabili: Foto Munarman Bukan Mencekik Justru Mengamankan

Sebuah foto lebih berbicara dari seribu kata-kata. Bagaimana kalau sebuah foto diberi teks yang tidak sesuai alias bertolak belakang? Kalau bukan teledor bisa bisa tergolong fitnah.Ketua Komando Laskar Islam (KLI), Munarman mengangap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan dan Berkeyakinan Beragama (AKKBB) melakukan fitnah kejam. Menurutnya, mereka telah menyebar foto yang menggambarkan seolah-olah Munarman “mencekik” anggota AKK-BB.

Orang yang seolah-olah dicekik itu ternyata adalah anggota FPI bernama Ponco alias Ucok Nasrullah. Munarman melakukan itu justru untuk mencegah Ponco agar tidak melakukan aksi anarkis. FPI adalah salah satu elemen dari KLI.

Foto Ucok Nasrullah, orang dalam foto yang dikesankan seolah-olah telah “dicekik” dan telah disebar-luaskan melalui media massa itu. Diantaranya di Harian Indopos, detikcom, dan Koran Tempo.

Munarman mengungkapkan hal ini dalam jumpa pers di Markas FPI Petamburan Jakarta Barat, pagi tadi (selasa,3/6). Ponco sendiri hadir dalam jumpa pers itu, Dia memakai pakaian yang sama seperti di foto.

Munarman meminta Goenawan Moehammad dan The Wahid Institut segera meminta maaf atas fitnah tersebut. Bila dalam waktu 1×24 jam tidak meminta maaf, pihaknya akan mengambil tindakan hukum.

Sebelumnya, Munarman justru berpendapat AKKBB telah memfitnah Laskar Islam. pihaknya balik menuding AKKBB yang menyulut tindak kekerasan.

“Pernyataan Syafií Anwar anggota AKKBB bahwa Laskar Islam menganiaya wanita, anak-anak dan orang cacat, adalah ucapan fitnah,” ujar Munarman dalam rilisnya, Senin (2/6/2008).

Bahkan kata Munarman, AKKBB merupakan pihak yang memicu kerusuhan dengan menyebut Laskar Islam adalah Laskar Syetan dan Laskar Kafir. Hal inilah yang mengundang amarah yang berujung pada aksi brutal dengan memakan korban 29 orang luka-luka.

Dalam pandangan mantan Ketua YLBHI, AKKBB merupakan pendukung aliran Ahmadiyah. Jadi, AKKBB tidak berhak mencampuri dalam urusan umat Islam. Karena, ini akan memperluas konflik antarumat beragama.

“Tidak ada satu pun organisasi Islam yang membela Ahamdiyah. Sebab, pembela Ahmadiyah hanyah LSM-LSM Komprador yang dibiayai asing,” kata Munarman.

Andy Sulistiyanto

Sumber: Cyber Sabili

AKKBB: ‘FPI tries to divert attention to Ahmadiyah sect’

JAKARTA, 03 June 2008 – The coordinator for the National Alliance for Free Religion and Belief (AKKBB), Anick Hamin Thohari, said that the delay of the final ‘verdict’ from the government about the Ahmadiyah sect in Indonesia was not the main reason for the FPI (Front Pembela Islam – Islamic Defenders Front) to stage the attack against a peaceful demonstrations two days ago. He said that the acts of violence were nothing more than anarchism by the FPI.

“I think that the argument is just an diversion from the main topic. The actions of the FPI were pure violence,” said Anick in the main government building before a general meeting. He asked for the government to take swift action against the FPI. “This should be handled with and finished off in a good manner. We can not go anywhere else at this moment.”
According to him, the peaceful demonstration that was organized by AKKBB at June 1, was totally not related to Ahmadiyah. “Our demonstration was not because of Ahmadiyah, but to celebrate the birth of Pancasila, our state philosophy.”

Sumber: indahnesia

Ramai-ramai Tuntut Pembubaran FPI

[Selasa, 03 June 2008]
Gerah dengan sikap FPI yang anarkis, sekumpulan pihak adukan FPI ke Bareskrim Mabes Polri. Sudah teridentifikasi lima tersangka.

Aksi pawai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) 1 Juni lalu dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila berlangsung ricuh. Siang hari, sekitar jam satu massa AKKBB berkumpul di pelataran Monas untuk memulai pawai. Baru terkumpul sekitar 1500 dari 9000 massa yang ditargetkan tiba-tiba berduyun-duyun datang Front Pembela Islam (FPI). Baru merapatkan barisan menuju Bundaran HI, seketika massa FPI datang menyerbu tanpa ba-bi-bu, dari arah utara, tutur Anik HT, Koordinator AKKBB.

AKKBB belum mulai apa-apa, bahkan belum berorasi. Selebaran mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan pun belum disebarkan, Di selebaran itu bukan cuma Ahmadiyah, tapi gereja pun turut kami singgung. Ini dalam rangka memperingati hari kelahiran Pancasila, kata Anik.

Namun, mau bagaimana lagi, massa FPI keburu menyerbu. Anggota AKKBB kontan lari melihat serbuan FPI yang membabi buta. Malang, bagi mereka yang bertahan terkena bogem mentah dan hantaman kayu. Sampai saat ini, Anik mengatakan ada 70 anggota AKKBB luka-luka. Sore hari usai kejadian, Anik bersama anggota AKKBB lainnya langsung melaporkan aksi FPI ke Polda Metro Jaya. Waktu itu selain membawa saksi, kami juga membawa hasil visum dan rekaman sebagai bukti, katanya.

Menyambung laporan AKKBB, keesokan harinya (2/6) sejumlah pihak yang terdiri dari Demos, Setara Institute, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Fraksi Kebangkitan Bangsa, Kontras, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK), dan PP Gerakan Pemuda Anshor ramai-ramai mengadukan dan mendesak Polri untuk segera menindak FPI.

Abdul Malik Haramain, Sekjen PP GP Anshor, memandang tindakan anarkis FPI selama ini, tidak hanya terhadap AKKBB dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sudah sepatutnya ditindak oleh penegak hukum. Tindak-tanduk FPI dianggap telah jelas-jelas melanggar hukum. Sayang, sikap pemerintah dan Polri, menurut Malik, terkesan lembek terhadap FPI.

Malik menyatakan tidak sependapat dengan dalil FPI bahwa tindakan tersebut dalam rangka menegakkan syariat Islam. “Bukan begitu caranya untuk menegakan syariat Islam,” sergahnya. Malik justru menuding cara yang ditempuh FPI telah mencemarkan citra Islam. Makanya, Malik seperti halnya pelapor lainnya menuntut agar FPI dibubarkan saja karena kerap kali menghalalkan tindakan kekerasan.

Para pelapor sempat mengadakan pertemuan dengan Kabareskrim Bambang Hendarso Danuri, Kadiv Humas Abu Bakar Nataprawira, dan Kabid Humas Kapolda I Ketut Untung Yoga selama satu jam. Seusai pertemuan, Kabareskrim Bambang berjanji akan menindaklanjuti tragedi Monas itu. Sampai saat ini sudah teridentifikasi lima tersangka. Memang belum diperiksa, tetapi hari ini Mabes Polri sudah berkoordinasi dengan Polda untuk menciduk ke lima oknum tersebut. Mudah-mudahan bisa diperiksa hari ini di Polda, katanya.

Pernyataan Kabareskrim mengenai lima tersangka ini disayangkan oleh para pelapor. Mereka juga menuntut agar selain pelaku langsung di lapangan, pimpinan FPI juga turut diseret. Selain itu, organisasinya juga dibubarkan karena kerap kali menghalalkan tindak kekerasan.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi mengatakan mereka kecewa Polri hanya menindak tersangka langsung di lapangan. Harusnya pimpinan dan organisasinya juga. Menurutnya, tidak mungkin pemimpinnya tidak mengetahui aksi kekerasan yang dilakukan anak buahnya. Apalagi, pimpinannya sudah jelas-jelas membenarkan aksi anak buahnya.

Sebenarnya bukan kali ini saja, Dari dulu ketika FPI melakukan tindak kekerasan kami selalu mengadukan, tetapi tidak ada tindak lanjut dari polisi, tutur Hendardi menggebu-gebu. Namun, desakan tindak lanjut dan pembubaran ini, menurutnya bukan hanya terkonsentrasi pada FPI. Organisasi lain yang juga menghalalkan kekerasan seharusnya ditindak polisi dan dibubarkan.

Ketua Demos Asmara Nababan menambahkan tindak lanjut ini mereka percayakan sepenuhnya pada Polri. Para pelapor sebenarnya sempat mengancam akan bertindak sendiri jika polisi tidak mengambil tindak lanjut. Kalau kita mengambil tindakan �sendiri’ itu sama saja dengan mereka (FPI). Jadi, kami serahkan semuanya pada polisi, kilahnya.

Ketika dikonfirmasi, Kuasa Hukum sekaligus Juru Bicara FPI Munarman menegaskan biar saja mereka mengadukan ke Mabes Polri. Ia siap untuk menanggung dan bersikeras mengatakan penyerangan itu bukan dilakukan FPI melainkan Laskar Pembela Islam (LPI) yang diawakinya. Lagipula, penyerangan itu dipicu oleh AKKBB sendiri.

Namun, apa yang terekam kamera televisi tak dapat dipungkiri. Sejumlah oknum berpakaian muslim mengusung bendera dan mengatasnamakan FPI melakukan tindak kekerasan dan Kabareskrim sendiri telah menetapkan lima tersangka. Mau mengelak apa lagi? Tinggal tunggu perkembangannya. Yang pasti, sejumlah pihak yang mengadukan FPI ke Bareskrim ini mengatakan tanggung jawab bukan hanya pada perorangan, tetapi juga organisasi. Mereka menuntut organisasi ini dibubarkan.

Pembubaran Organisasi

Kabareskrim menanggapi, untuk masalah bubar-membubarkan bukan wewenang Polri. Itu adalah tugas pemerintah. Salah satunya Menteri Dalam Negeri. Mereka lebih berwenang. Mekanisme pembubaran melalui mekanisme pengadilan, pungkasnya.

Pada kesempatan terpisah, Adnan Buyung Nasution di sela-sela acara pisah sambut hakim Mahkamah Konstitusi HM Laica Marzuki kepada Arsyad Sanusi mengatakan bahwa pembubaran organisasi sebaiknya dilakukan melalui pengadilan. Pemerintah bisa mengajukan permohonan pembubaran organisasi ke pengadilan. “Tapi harus disertai alasan-alasan dan argumen yang kuat,” ujar anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Argumen dimaksud bisa disertai bukti semisal rekaman terjadinya aksi kekerasan yang dilakukan organisasi. Kalau perlu, pengadilan bisa memanggil ahli. Dengan mekanisme demikian, maka hakimlah yang akan memutuskan apakah organisasi tertentu layak dibubarkan atau tidak.

Buyung juga mendesak pemerintah agar bertindak tegas terhadap organisasi yang menghalalkan tindak kekerasan. Selain itu, ia juga berharap pemerintah menghukum tegas individu, baik itu pelaku langsung maupun pimpinan organisasi yang membenarkan tindak kekerasan tersebut.

Sementara, Agun Gunandjar Sudarsa dari Fraksi Golkar mengatakan aksi kekerasan yang dilakukan FPI itu hanya akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak tegas terhadap Ahmadiyah. Ini sama saja dengan kekerasan yang dilakukan mahasiswa akibat kenaikan harga BBM. Lagipula, FPI itu bukan anti pancasila atau anti kebhinnekaan. Keliru kalau ada yang menyebut FPI begitu. Jadi, FPI tidak bisa dibubarkan, tukasnya.

Nov/Her/Mys

Sumber: Hukumonline

Munarman: AKKBB Memfitnah Laskar Islam

Senin, 2 Juni 2008 – 18:13 wib

Sutarmi – Okezone

JAKARTA - Komando Laskar Islam Munarman menuduh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) telah memfitnah Laskar Islam. Munarman balik menuding AKKBB yang menyulut tindak kekerasan.

“Pernyataan Syafií Anwar anggota AKKBB bahwa Laskar Islam menganiaya wanita, anak-anak dan orang cacat, adalah ucapan fitnah,”ujar Munarman dalam rilisnya yang diterima okezone, Senin (2/6/2008).

Bahkan Munarman kembali menuduh, AKKBB merupakan pihak yang menyulut kerusuhan dengan menyatakan Laskar Islam adalah Laskar Syetan dan Laskar Kafir. Hal inilah yang mengundang amarah yang berujung pada aksi brutal dengan memakan korban 29 orang luka-luka.

Dikatakannya, AKKBB merupakan pendukung aliran Ahmadiyah. Menurutnya, AKKBB tidak berhak mencampuri dalam urusan umat Islam. Karena, ini akan mengakibatkan memperluas konflik antar umat beragama.

“Tidak ada satu pun organisasi Islam yang membela Ahamdiyah. Sebab, pembela Ahmadiyah hanyah LSM-LSM Komprador yang dibiayai asing,” pungkasnya. (mik)
(uky)

Sumber: Okezone

Insiden Monas, FPI Masih Tutup Mulut

Minggu, 1 Juni 2008 | 19:29 WIB

JAKARTA, MINGGU – Front Pembela Islam (FPI) belum bersedia memberikan tanggapan atas insiden penyerangan sekelompok massa yang mengenakan atribut organisasi itu terhadap massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di pelataran silang Monas, Jakarta, Minggu (1/6).

Telepon selular Ketua FPI Habib Rizieq dan Sekjen FPI Ahmad Sobri Lubis yang dihubungi Kompas.com, Minggu, tidak diangkat. Begitu pula saat Kompas.com bertandang ke markas FPI di Jl Petamburan III, Jakarta Barat, beberapa orang anggota organisasi itu menyambut di pelataran. Sebelum sempat turun dari motor, mereka bertanya mengenai keperluan Kompas.com bertandang ke sana.

“Ada perlu apa, Mbak?” tanya salah seorang anggota FPI.
“Sebaiknya saya parkir motor dulu, Pak, biar enak ngobrolnya,” jawab Kompas.com.
“Oh, tidak usah. Keperluan Mbak apa?” timpalnya.

“Begini Pak. Saya mau konfirmasi tentang kejadian tadi. Berita kan harus berimbang pak,” kata Kompas.com.
“Kalau masalah itu, kami belum bisa memberikan keterangan kepada wartawan. Besok jam 13.00 ba’da dzuhur, kami akan menggelar konferensi pers. Jadi beritanya bisa Mbak buat besok,” ujar anggota FPI lain yang diketahui sebagai Sekretaris Lembaga Da’wah FPI, Abdurrahman Djaelani, sambil mengarahkan tangannya ke jalan dan menggiring Kompas.com untuk membelokkan motor.

BOB
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

Sumber: Kompas.com

Munarman: Jika Tidak Siap Perang, Jangan Menantang

Minggu, 1 Juni 2008 | 20:05 WIB

JAKARTA, MINGGU – Komandan Komando Laskar Islam, Munarman, mengatakan, penyerangan dengan kekerasan terhadap massa Aliansi Kebangsaan dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) dilakukan sejumlah ormas Islam karena AKKBB dianggap mendukung Ahmadiyah. Padahal, menurut Munarman, Ahmadiyah adalah organisasi kriminal.

“Kenapa mereka mengadakan aksi untuk mendukung organisasi kriminal? AKKBB juga memasang iklan di koran untuk mendukung Ahmadiyah. Itu artinya mereka menantang kami lebih dulu. Jika tidak siap perang, jangan menantang,” kata Munarman, Minggu (1/6).

Menurut Munarman, sejak Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) memutuskan Ahmadiyah sebagai organisasi yang sesat dan menyesatkan, organisasi itu layak disebut organisasi kriminal. Munarman mengabaikan belum adanya penetapan Ahmadiyah sebagai organisasi atau ajaran terlarang.

Baginya, penetapan formal pemerintah dianggap tidak sepenting keputusan Bakorpakem secara substansional. “Keputusan pemerintah hanya masalah secarik kertas,” kata Munarman.

Munarman mengatakan, pembubaran itu tidak hanya dilakukan oleh FPI tetapi juga oleh beberapa ormas lainnya. Sebelumnya, ormas-ormas itu hendak bergabung dengan Hizbut Tahrir Indonesia untuk berdemonstrasi menuntut pembatalan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Menanggapi tudingan beberapa pihak tentang kekerasan yang dilakukan yang mencoreng nama Islam, Munarman mengatakan, aksinya justru untuk membela Islam. Dia balik menuduh Ahmadiyah dan organisasi lain yang mendukungnya yang mencoreng nama Islam.

Mengenai adanya seorang kyai yang terluka akibat kekerasan itu, Munarman menyebut kyai itu sebagai kyai palsu. Kyai asli seharusnya tidak mendukung Ahmadiyah yang sudah diputuskan sebagai organisasi yang sesat.

ECA
Sent from my BlackBerry © Wireless device from XL GPRS/EDGE/3G Network

Sumber: Kompas.com

Satu Indonesia untuk Semua

Press Release

Apel Akbar Hari Pancasila 1 Juni 2008

63 tahun Pancasila
”SATU INDONESIA UNTUK SEMUA”

1 Juni 1945, Pancasila dilahirkan oleh para founding father negara Indonesia sebagai dasar dan falsafah bernegara. Pancasila lahir dalam konteks bangsa Indonesia yang tersusun atas perbedaan-perbedaan agama, keyakinan, golongan, suku dan lainnya. Sejak awal Pancasila didorong menjadi dasar untuk memberikan orientasi kehidupan bersama sebagai bangsa. Dalam realitas perbedaan antropologis dan sosiologis, Pancasila hadir sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

Saat ini, sudah 10 tahun reformasi bergulir. Reformasi yang berupaya mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara yang sesungguhnya, dari kungkungan pemaknaan tunggal dan indoktrinasi ala Orde Baru untuk mempertahankan kekuasaannya.

Saat ini, sudah 63 tahun sejak Pancasila dilahirkan, negara ini secara perlahan digiring untuk menjadi negara yang terpecah belah oleh sektarianisme dan radikalisme berlatar agama. Kasus penutupan gereja, penghancuran pura, pengusiran komunitas yang berbeda keyakinan dari tanah miliknya sendiri, pembakaran dan penyegelan masjid, dan pelarangan ibadah, bahkan pembunuhan terhadap orang yang dianggap sesat, membuat kita harus bertanya ulang tentang arah pergerakan bangsa ini.

Dalam situasi itu, mengembalikan Pancasila sebagai pemersatu menjadi penting. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai dasar penghargaan terhadap perbedaan, solidaritas sebagai bagian bangsa Indonesia, dan perjuangan bersama menuju keadilan sosial dalam wadah negara Indonesia. Indonesia ada karena Pancasila. Karena itu kita harus menghadirkan kembali Pancasila. Agar perbedaan tidak menjadi alat pemecah belah dan penumpah darah. Agar kebenaran tak hanya dimonopoli oleh sekelompok orang. Agar seluruh potensi bangsa dapat berkonsentrasi bahu-membahu untuk memajukan bangsa ini dan menjaga martabatnya.

Marilah kita jaga Republik kita.

Marilah kita pertahankan hak-hak asasi kita.

Marilah kita kembalikan persatuan kita.

Marilah kita kembalikan Pancasila kita.

Jakarta, 1 Juni 2008

Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)
Indonesian Conference on Religion and Peace, National Integration Movement, The Wahid Institute, Kontras, LBH Jakarta, Jaringan Islam Kampus, Jaringan Islam Liberal, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Generasi Muda Antar Iman, Institut DIAN/Interfidei, Masyarakat Dialog Antar Agama, Komunitas Jatimulya, eLSAM, Lakpesdam NU, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Pusaka Padang, Yayasan Tunas Muda Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Crisis Center GKI, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Forum Mahasiswa Ciputat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Gerakan Ahmadiyah Indonesia, Tim Pembela Kebebasan Beragama, El Ai Em Ambon, Fatayat NU, Yayasan Ahimsa (YA), Jakarta, Gedong Gandhi Ashram (GGA) Bali, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Dinamika Edukasi Dasar (DED) Jogjakarta, Forum Persaudaraan Antar-Umat Beriman Jogjakarta, Forum Suara Hati Kebersamaan Bangsa (FSHKB) Surakarta, SHEEP Indonesia Jogjakarta, Forum Lintas Agama Jawa Timur Surabaya, Lembaga Kajian Agama dan Sosial Surabaya, LSM Adriani Poso, PRKP Poso, Komunitas Gereja Damai, Komunitas Gereja Sukapura, GAKTANA, Wahana Kebangsaan, Yayasan Tifa, Komunitas Penghayat, Forum Mahasiswa Syariah se-Indonesia NTB, Relawan untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (REDHAM) Lombok, Forum Komunikasi Lintas Iman Gorontalo, Crisis Center SAG Manado, LK3 Banjarmasin, Forum Dialog Antar Kita (FORLOG-Antar Kita) Sulawesi Selatan Makassar, Jaringan Antar-iman se-Sulawesi, Forum Dialog Kalimantan Selatan (FORLOG KALSEL) Banjarmasin, PERCIK Salatiga, Sumatera Cultural Institut Medan, Muslim Institut Medan; PUSHAM UII Jogjakarta, Swabine Yasmine Flores-Ende, Komunitas Peradaban Aceh, Yayasan Jurnal Perempuan, AJI Damai Yogyakarta, Ashram Gandhi Puri Bali, Gerakan Nurani Ibu, Rumah Indonesia, BEM STF Driyarkara