Republik ini dibentuk dari dan oleh berbagai golongan, kelompok, agama, etnis, yang telah bersepakat bahwa keragaman itulah ruh bangsa ini. Keragaman itulah yang justru mempersatukan kita, bukan menceraiberaikan. Keragaman itu merupakan modal spirtitual untuk hidup dan berkembangnya bangsa Indonesia, karena keragaman bukan alasan untuk bertentangan, melainkan untuk saling melengkapi dan bertumbuh bersama.

Republik Indonesia menghormati agama-agama, tapi jelas bukan negara agama. Negara ini tidak didasarkan pada suatu ideologi agama tertentu yang membentuk teokrasi.

Dalam negara majemuk ini, semua agama berhak hidup dan mengembangkan dirinya. Dalam negara demokrasi konstitusional ini, semua warga negara berkedudukan sama dan setara di depan hukum dan pemerintahan. Semua warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

Artinya, keputusan beragama diletakkan pada tingkat individu. Agama merupakan urusan individu dan bukan urusan negara.

Kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat penting dalam negara demokrasi, dan harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat.

Saat ini, kita dihadapkan pada ancaman disintegrasi yang sangat membahayakan keutuhan kita sebagai bangsa dan proses demokratisasi yang sedang dibangun bersama oleh segenap elemen bangsa. Maraknya fenomena kekerasan atas nama agama, persekusi terhadap kelompok yang berbeda, menjadi titik balik proses berbangsa yang sedari awal menyepakati Bhinneka Tunggal Ika sebagai pegangan bersama.

Oleh karena itu, kami, warga negara Indonesia yang peduli terhadap terwujudnya perdamaian, kerukunan antar warga negara, dan terlindunginya hak setiap warga negara, bersama ini menegaskan prinsip-prinsip kebebasan beragama sebagai berikut:

Pertama, untuk mewujudkan kebebasan beragama, harus ada perubahan mendasar tentang definisi dan makna agama dalam rumusan berbangsa. Dalam kategori negara; agama, keyakinan, dan kepercayaan harus dianggap sebagai entitas yang sejajar, dan memiliki hak yang sama.

Kedua, kebebasan beragama berarti kebebasan untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Ketiga, kebebasan beragama berarti pula kebebasan untuk tidak beragama. Walaupun UUD menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama juga berarti bebas untuk tidak percaya kepada Tuhan.

Keempat, kebebasan beragama berarti juga kebebasan untuk berpindah agama, yang setara dengan berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain. Negara atau siapapun tidak bisa menghakimi atau mengkriminalisasi perpindahan seseorang secara sadar dari satu agama ke agama lain.

Kelima, kebebasan beragama berarti pula bebas untuk menyebarkan agama (berdakwah), asal dilakukan tidak melalui kekerasan maupun paksaan secara langsung ataupun tidak langsung.

Keenam, setiap orang, sejak ia lahir, apapun latar belakang agama, kepercayaan, suku bangsa, warna kulitnya, telah memiliki hak-hak asasinya sebagai manusia yang wajib dihormati. Kebebasan beragama merupakan bagian integral yang paling mendasar dari hak-hak asasi tersebut. Dan kebebasan beragama adalah hak warga yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.

Ketujuh, kebebasan beragama juga menyangkut kebebasan individu untuk melakukan pernikahan beda agama. Pelayanan pencatatan sipil tidak boleh mendiskriminasi jenis perkawinan berdasarkan agamanya. Kelompok atau individu boleh saja mengharamkan perkawinan beda agama, namun pandangan itu hanya berlaku pada dirinya sendiri, tidak boleh dipaksakan menjadi pandangan orang lain.

Kedelapan, dalam perkembangan hidup beragama, setiap warga berhak membentuk aliran keagamaan tertentu, bahkan mendirikan agama baru. Kebebasan itu berlaku pula bagi mereka yang ingin mendirikan perkumpulan untuk maksud kesehatan atau kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran beberapa agama, sesuai dengan pilihan anggota atau peserta, selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu akidah agama sebagai syarat.

Kesembilan, kebebasan beragama harus menjadi komitmen negara. Oleh karena itu, pemenuhan, pemuliaan, dan pemajuan kebebasan beragama merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Segala peraturan perundangan yang bersifat mendiskriminasi agama tertentu dan membatasi kegiatan beribadah agama tertentu, harus ditinjau ulang. Begitu pula, pencantuman agama dalam kartu identitas, misalnya di Kartu Tanpa Penduduk (KTP), tidak diperlukan, karena bisa membuka peluang favoritisme dan diskriminasi yang menguntungkan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk atau mereka yang berpengaruh di pemerintahan. Pencantuman kolom agama ini juga terbukti mengorbankan banyak nyawa dalam konflik-konflik bernuansa agama.

Kesepuluh, pembatasan oleh negara hanya dimungkinkan terhadap ekspresi dan manifestasi beragama seseorang, bukan pada substansi ajaran atau akidah ajarannya.

Kesebelas, negara tidak boleh membuat keputusan hukum (legal decision) yang menyatakan suatu aliran keagamaan sebagai sesat dan menyesatkan, kecuali jika aliran itu telah melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum dan tata susila. Namun otoritas keagamaan bisa memberi penerangan dan bimbingan yang berkenaan dengan soal ibadah, akidah, dan syariat, tapi tidak mengikat siapa pun, baik negara maupun warga negara.

Semoga Tuhan, Pencipta dan Pemelihara kehidupan, menyertai upaya baik kita semua untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih beradab.

Jakarta, 19 Maret 2008

pdf: petisi-kebebasan-beragama.pdf