BedaIsMe Gerakan Aku Cinta Indonesia

”Menjadi Indonesia” acap berhadapan dengan pertentangan. Bisa bermotif ekonomi akibat salah kelola negara, tak sedikit pula gangguan “menjadi Indonesia” berasal dari kelompok agama yang memaksakan cara mereka jadi satu-satunya cara yang benar untuk hidup. Mereka, tak segan menggunakan kekerasan.

Pancasila yang seharusnya menjadi “common platform” dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, celakanya, ia justru cenderung ditinggalkan oleh elit negara. Pemerintah, kalah dengan pelaku kekerasan yang bertopeng agama. Buruknya laku pemerintah dalam perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat dilihat dari banyaknya sorotan dunia terhadap Indonesia dalam forum Universal Periodic Review (UPR) Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2012 dengan menggelar pekan BedaIsMe, 1-10 Juni 2012 yang ditujukan untuk memberi ruang bagi para korban kebebasan beragama bersuara.

Acara berupa pembukaan pameran foto korban kekerasan atas nama agama. Diisi pembacaan puisi oleh penyintas (survivor) Cikeusik, paduan suara dari GKI Yasmin dan Palti Panjaitan, seorang pendeta pemberani dari HKBP Filadelfia panjatkan doa keprihatinan. Acara juga akan dihadiri tokoh dan penggiat kebebasan beragama di Indonesia.

1 Juni 2008 ketika massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) tengah mempersiapkan aksi damai merayakan hari lahir Pancasila di Monas, FPI menyerang membabi buta. Banyak peserta aksi terluka parah. Salah seorang warga yang ikut bergabung dalam aksi damai tersebut, Bapak Alirman, terluka di bagian kepalanya dan sekitar seminggu setelah kejadian meninggal dunia karena infeksi yang akut.

Tragedi Monas 1 Juni 2008 ini tidak lain bentuk absennya negara atas berulangnya aksi-aksi intoleransi dan kekerasan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Pemaksaan paham dan keyakinan oleh mereka kepada pihak-pihak yang berbeda tidak cukup dengan merusak tempat tinggal, rumah ibadah, sekolah, dan sebagainya, bahkan mencelakai sesama anak bangsa. Lebih tragis lagi, penyerangan massa terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, pada 6 Februari 2011 merenggut 3 nyawa.

Meskipun laporan tahunan monitoring kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilansir Setara Institute dan The Wahid Institute sejak 2007 sampai 2011 menunjukkan meningkatnya kekerasan atas nama agama, negara bukan malah tegas menindak para pelaku intoleransi, justru tampak makin tunduk terhadap pemaksaan-pemaksaan kehendak yang dilakukan kelompok-kelompok “preman berjubah” – mengutip istilah A. Syafii Maarif. Penyegelan GKI Yasmin Bogor, HKBP Filadelfia Bekasi, 17 Gereja di Singkil Aceh; penyerangan warga Syiah Sampang; tidak meredanya kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah; penyerangan diskusi Irshad Manji di LkiS; dan penggagalan konser Lady Gaga adalah sedikit yang bisa didaftar dari rangkaian aksi intoleransi berkedok agama yang mengemuka belakangan ini.

Ironisnya, negara pun mengkriminalisasi korban kekerasan atas nama agama. Deden, kasus Cikeusik, dan Tajul Muluk, kasus Syiah Sampang, dipenjarakan. Pemerintah juga tidak mematuhi putusan hukum yang inkrah pada kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia.

Untuk itu, kami warga negara Indonesia yang tergabung dalam gerakan BedaIsMe memperingati 4 tahun Tragedi Monas, 1 Juni 2008, sebagai upaya untuk mengingatkan kembali pada bangsa ini bahwa Pancasila adalah jiwa Indonesia yang menghargai keberagaman. Karena itu, Pancasila harus bersih dari berbagai pandangan, sikap, dan aksi diskriminatif dan intoleran agar senantiasa menjadi semangat untuk merawat dan merayakan kebhinekaan.

Berdasarkan keprihatinan bersama terhadap meningkatnya aksi-aksi intoleransi atas nama agama dan pengabaian negara atasnya, maka gerakan Beda.Is.Me membuat maklumat yang intinya mengajak segenap elemen bangsa:

  1.     Menyelamatkan Pancasila dari upaya-upaya pemaksaan dan penyeragaman yang mengatasnamakan agama,
  2.     Memulihkan martabat bangsa dengan menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tegas memerintahkan aparat pemerintahan menegakkan konstitusi dan mematuhi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi,
  3.     Menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengambil tindakan nyata atas komitmen pemerintah Indonesia dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa 23 – 25 Mei 2012 untuk secara tegas menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama,
  4.     Menuntut negara tidak berada di bawah tekanan dan kontrol kelompok-kelompok agama yang intoleran,
  5.     Menuntut negara menindak tegas pelaku aksi-aksi kekerasan atas nama agama,
  6.     Mendesak pemerintah untuk merivisi UU No.1/PNPS/1965 sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 of 2010,
  7.     Mendesak pemerintah untuk menghapus kebijakan dan praktek diskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah dan merevisi SKB 2 Menteri tentang Pembangunan Rumah Ibadah serta mencabut seluruh kebijakan yang restriktif dan diskriminatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan untuk menjadi pendasaran pihak-pihak terkait dalam mewujudkan Indonesia yang mampu menghargai dan memberikan jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

KBR68H, Jakarta-Kebebasan beragama di Indonesia mendapat perhatian serius dalam sidang Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pekan lalu. Dalam sidang yang diikuti oleh 74 negara termasuk Indonesia tersebut, sebanyak 25 negara mencecar Indonesia dengan berbagai pertanyaan seputar permasalahan kebebasan beragama yang ada di Indonesia.  Seperti diketahui masalah kekerasan yang mengatasnamakan agama akhir-akhir ini kerap terjadi di Indonesia, mulai dari kasus kekerasan terhadap jama’ah  Ahmadiyah, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia dan banyak lagi.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenkum HAM, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, dalam kesempatan itu, sebanyak 74 negara mengajukan pertanyaan secara tertulis, dan 25 negara diantaranya menanyakan soal kebebasan beragama yang ada di Indonesia.

“Indonesia memperoleh 180 rekomendasi dalam sidang UPR tersebut, 17 diantaranya rekomendasi seputar kebebasan beragama di Indonesia” terang Harkristuti Harkrisnowo.

Harkristuti menambahkan, Indonesia bukan hanya kali ini saja mengambil sikap tegas soal kebebasan beragama. KemenkumHAM sudah memasukkan hak-hak beragama, hak atas kebebasan pribadi dan rasa aman dalam agenda aksi nasional HAM.

“Dalam gerakan ini, Kemenkum HAM meminta pemerintah pusat hingga daerah untuk mencari resolusi konflik yang ada, dan meningkatkan peran aparatur negara dalam mewujudkan toleransi beragama. Ini dikarenakan agama sering digunakan sebagai kedok untuk melakukan kekerasan, dan hal ini harus dihindari” tegasnya.

Aktivis KONTRAS, Indria Fernida berpendapat, rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPR Dewan HAM PBB pada tahun ini adalah sebuah jawaban, di mana pada tahun 2008 lalu, sidang ini sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi yang secara spesifik membahas tentang kebebasan beragama di Indonesia, karena memang isu tersebut pada waktu itu belum menjadi perhatian dunia internasional.

“ Meskipun kebebasan tersebut diakui oleh konstitusi. Namun, implementasinya sangat jauh dari yang  diharapkan, dan lemah di lapangan. Ini menjadi menjadi tantangan dan harapan masyarakat ke depan.  Saat ini, negara, terutama kepolisian dinilai lemah dan abai terhadap berbagai kekerasan yang mengatasnamakan agama” ucap Indria Fernida.

Di sisi lain, lanjut Indria, yang sangat mengkhawatirkan, ada bentuk-bentuk kekerasan yang meningkat pada kelompok minoritas. Sementara, pada institusi negara yang lain justru mengafirmasi hal tersebut, seolah tidak mewujudkan adanya toleransi dalam beragama.

“Pemerintah harus bisa melihat ini sebagai suatu bentuk koordinasi institusi yang terintegrasi, dan menerapkannya dengan benar secara nasional, seperti yang telah disampaikan di dunia Internasional”.

Makna Rekomendasi Sidang UPR Bagi Indonesia

Direktorat Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM), Kemenkum HAM, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, Indonesia harus menerima kritikan yang telah disampaikan oleh negara peserta sidang, bahwa memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Indonesia.

“Dari 180 rekomendasi yang ditujukan untuk Indonesia, sebanyak 144 rekomendasi diterima. Ini dikarenakan Rekomendasi tersebut sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Beberapa negara lain tidak melakukan hal serupa” katanya.

Indonesia, lanjut Harkristuti, harus mampu instropeksi dan meningkatkan kemitraan seluruh elemen bangsa untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. Ini adalah suatu momentum yang sangat penting bagi Indonesia. Kebebasan beragama sudah dilindungi oleh konsitusi, dan hal itu tertuang dalam pasal 28.

“Jadi semua bagian pemerintahan dan negara harus melindungi kebebasan beragama, dan tidak membiarkan terjadi kekerasan atau pengucilan pada kelompok tertentu yang harus dipahami oleh semua unsur pemerintah baik di daerah maupun di pusat,” tegasnya

Mengapa Intoleransi Beragama Menguat di Indonesia?

Aktivis KONTRAS, Indria Fernida mencatat, kebebasan beragama menjadi isu yang penting bagi Indonesia dan dunia internasional. Terlebih dengan meningkatnya kekerasan yang mengatasnamakan agama beberapa tahun terakhir. Peran tokoh agama, dan pemerintah yang dinilai masih kurang menjadi salah satu penyebab terjadinya hal tersebut.

“Kami memang sengaja melaporkan hal ini ke dewan HAM PBB dan membuka diskusi secara resmi dengan pemerintah. Ini bertujuan untuk ada pemantau yang memantau kebebasan beragama secara langsung, dan memberikan rekomendasi khusus tentang kebebasan beragama bagi Indonesia,” katanya.

Aktivis KONTRAS, Indria Fernida  menambahkan, Perlindungan beragama menjadi satu hal yang tak terpisahkan dari reformasi. Dan berkenaan dengan reformasi terutama di sektor kepolisian, ada sebuah kelemahan, di mana polisi tidak melakukan perlidungan terhadap kelompok minoritas.Namun,  ini tentu menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, bukan hanya satu institusi, dan ini jelas memberi efek bagi demokrasi dan reformasi, khususnya dalam hal penghormatan terhadap keberagaman.

Sumber: kbr 68h

Minggu, 20 Mei 2012

·Jam 08.30
Seperti biasa jemaat HKBP Filadelfia mulai berangkat dari rumah masing-masing menuju lokasi gereja. Pada umumnya berangkat menaiki sepeda motor. Lebar jalan menuju lokasi gereja sekitar 3m. Sekitar 100m dari titik penghadangan massa intoleran (titik penghadangan sekitar 300 m dari lokasi gereja dan titik penghadangan ini selalu sama), jemaat HKBP diminta untuk memarkirkan sepeda motor di lapangan terbuka di tepi jalan. Dari sana jemaat HKBP Filadelfia berjalan menuju lokasi gereja, tetapi seperti kejadian-kejadian sebelumnya terpaksa berhenti dan dihentikan Satpol PP dan Polisi. Jarak antara Satpol PP dan Polisi yang menghentikan jemaat HKBP Filadelfia dengan massa intoleran yang menutup jalan hanya sekitar 2m. Massa intoleran yang menutup jalan dengan berdiri memenuhi badan jalan telah diberikade polisi dengan membuat pagar betis. Kiri kanan tepi jalan juga telah diberikade polisi dengan pagar betis. Jarak antara massa intoleran dengan pagar betis aparat kepolisian tidak ada lagi. Dengan demikian jemaat HKBP Filadelfia dikelilingi massa intoleran di depan berhadap-hadapan, di kiri kanan dikerumuni. Hanya barikade Polisi yang membatasi. Ketika jemaat sudah semakin banyak yang hadir (sekitar 100 orang lebih), massa intoleran akhirnya juga menutup jalan dari arah belakang jemaat HKBP Filadelfia, sehingga jemaat HKBP Filadelfia terkepung di tengah-tengah. Jumlah massa intoleran ini sekitar 400 – 500 orang lebih. Dari kaum bapak,iIbu, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak kecil. Anak-anak yang polos dan tidak tahu apa-apa sudah diajak juga untuk intoleran.

· Jam 08.45
Jemaat HKBP yang datang belakangan akhirnya tidak bisa bergabung, sebab mereka telah dihadang sekitar 50m dari tempat penghadangan jemaat HKBP Filadelfia yang tiba lebih dahulu. Sehingga di tempat penghadangan kedua ini, jemaat HKBP Filadelfia mengalami intimidasi, penyerangan dengan pemukulan, pelemparan dari oli kotor, lumpur, telur busuk, ban bekas, dirijen kosong, batu es, dll. Ini bisa terjadi karena pihak keamanan, polisi, tidak ada yang berusaha mencegah sebab jumlah mereka hanya 6 orang. Yang lainnya konsentrasi di tempat penghadangan pertama. Jemaat HKBP Filadelfia dipaksa untuk pulang. Yang berusaha bertahan akhirnya mengalami kekerasan. Akhirnya jemaat HKBP Filadelfia di tempat ini mundur sedikit demi sedikit sehingga jaraknya semakin jauh dari jemaat HKBP Filadelfia yang lain.

· Jam 09.00
Jemaat HKBP Filadelfia berusaha negoisasi dengan aparat pemerintah dan polisi. Seperti peristiwa yang dulu, jawaban mereka tidak bisa karena situasi tidak kondusif. Sepanjang masa negoisasi ini suasana sangat ribut. Mencekam. Menakutkan. Cacian, makian, orasi-orasi yang provokatif dari pengeras suara yang melecehkan, menghina dll, yang berbau SARA, dan berbau ancaman pembunuhan termasuk kepada pengacara HKBP Filadelfia. Aksi pelemparan dari massa intoleran semakin menjadi-jadi di banding peristiwa sebelumnya. Aqua gelas yang utuh menjadi peluru massa intoleran. Korban pelemparan berjatuhan. Termasuk ketua Satpol PP Agus Rismanto, terkena lemparan Aqua gelas di wajahnya, Kapolres Bekasi Wahyu Hadiningrat terkena lemparan lumpur sehingga bajunya kotor.

· Jam 09.10
Jemaat HKBP Filadelfia diberi waktu oleh Ketua Satpol PP hanya berdoa di tempat. Jemaat HKBP Filadelfia memohon agar jemaat yang dihadang di tempat lain agar dikawal bisa bergabung di penghadangan yang pertama. Namun hasilnya sia-sia, tidak bisa. Alasan polisi dan satpol PP seperti biasa: situasi tidak memungkinkan. Hak kami untuk beribadah tidak dijamin dan dilindungi aparat. Saat berdoa, hujan cacian, makian, teriakan dari massa intoleran semakin menjadi-jadi. Aksi pelemparan air lumpur dan aqua gelas juga tidak berhenti.

· Jam 09.15
HKBP Filadelfia membubarkan diri. Saat pulang menuju tempat parkir, aparat keamanan polisi dan satpol PP menghalau jemaat HKBP Filadelfia seperti menghalau binatang. Tidak beretika. Padahal HKBP Filadelfia membubarkan diri itu karena permintaan pihak keamanan. Massa intoleran masih tetap juga berusaha mengejar, namun usaha mereka tidak berhasil karena polisi selalu menjaga di kiri, kanan, muka, dan belakang.

Pernyataan Sikap

Jaringan Masyarakat Sipil Anti Kekerasan

Hentikan Pembungkaman Intelektual dan Kekerasan Mengatasnamakan Agama Saat Ini Juga!

Kami, Jaringan Masyarakat Sipil Anti Kekerasan, terdiri dari berbagai organisasi dan individu yang bekerja dan peduli pada isu keadilan, perdamaian, dan pluralisme, sangat prihatin atas aksi-aksi kekerasan yang semakin intensif terjadi akhir-akhir ini. Adalah satu kemunduran luar biasa jika hak berpendapat dan hak beribadah dibungkam dengan cara kekerasan oleh kelompok-kelompok tertentu yang dibiarkan oleh aparat kepolisian yang seharusnya justru melindungi warga Negara Indonesia tanpa diskriminasi. Oleh karena itu kami menuntut Negara untuk melakukan kewajibannya melindungi hak berpendapat dan hak beribadah dari setiap warga negaranya tanpa terkecuali sekaligus membuat Indonesia bebas dari kekerasan.

Hak berpendapat dan berbeda pendapat berada pada titik nadir saat ini. Inilah yang terjadi dalam dua minggu terakhir ini dimana kelompok-kelompok tertentu dengan menggunakan intimidasi dan kekerasan dapat melarang dan membubarkan diskusi-diskusi bersama Irshad Manji di Solo, Jakarta, dan Yogyakarta. Bahkan pada peristiwa terakhir di LKiS Yogyarakarta sampai terjadi penganiayaan yang menyebabkan banyak peserta terluka. Semua peristiwa tersebut membuktikan bahwa ruang diskusi dan perbedaan pendapat sudah berada dalam ancaman.  Pada saat bersamaan, hak beribadah juga berada di tubir ancaman. Peristiwa kekerasan terhadap aktifis SEJUK (Serikat Jurnalis Untuk Keragaman) yang sedang memantau ibadah HKBP Filadelfia, pembakaran dan pengrusakan mesjid Ahmadiyah di Jawa Barat dan penutupan banyak gereja di Aceh menunjukkan hak beribadah di Indonesia perlu dipertanyakan kembali.

Peristiwa-peristiwa intimidasi dan kekerasan tersebut terjadi di ruang publik dan diketahui oleh aparat keamanan Negara (polisi).  Tetapi tindakan yang diambil oleh aparat keamanan Negara ini sangat mengecewakan karena yang terjadi justru proses pembiaran yang mengakibatkan kelompok-kelompok pengguna kekerasan tersebut dapat leluasa melakukan aksi-aksi kekerasannya. Rasa aman sudah hilang berganti ketakutan bahkan lembaga pendidikan sebesar Universitas Gajah Mada (UGM) tunduk pada ancaman kelompok-kelompok pengguna kekerasan ini.  Pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian ini bukan hanya menunjukkan bahwa Negara lalai dan absen untuk melindungi warganya tetapi bahkan tampak seperti mendukung aksi-aksi kekerasan tersebut dengan tidak menindak pelaku kekerasan dengan cepat dan setimpal.

Kekerasan massa dan pembiaran Negara tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dalam pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hal untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.  Hak-hak ini dengan sangat jelas disebutkan dalam Pasal 28 I UUD 1945, pasal 29 ayat 2 yang menjamin hak untuk menjalankan ritual ibadah sesuai dengan agama/keyakinan, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, dan UU No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Selain itu, hak-hak asasi tersebut juga dilegitimasi oleh konvenan-konvenan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia seperti Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) khususnya Pasal 18 (hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama) dan Pasal 19 (berpendapat, memberikan dan mendapatkan informasi), Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (IESCR), Konvensi Anti Rasial Diskriminasi (CERD) dan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT).

Berdasarkan paparan di atas, kami menuntut pemerintah:

1.    Menghargai hak konstitusi warganya untuk bebas berekspresi, mengemukakan pendapat dan beribadah dan berkeyakinan secara bebas tanpa ancaman.

2.    Memastikan para pelaku kekerasan dan aparat keamanan yang membiarkan dan mendukung tindak kekerasan terhadap aktivitas damai berekspresi dan beribadah dihukum atas kejahatan yang dilakukannya.

3.    Memastikan negara tidak memberikan ruang sekecil apapun terhadap aktivitas-aktivitas penyebaran kebencian dan dorongan melakukan kekerasan secara terorganisir untuk menjamin kebebasan berekspresi dan beribadah bagi warga negara.

 

Jakarta, 11 Mei 2012

Jaringan Masyarakat Anti Kekerasan:

Organisasi:

1.      Aliansi Sumut Bersatu (ASB) – Sumut

2.      Asosiasi LBH APIK Indonesia

3.      Fahmina institute – Cirebon

4.      FORLOG (Forum Dialog) Kalimantan Selatan

5.      Forum Sabtuan Cirebon

6.      FPMP Sulawesi Selatan

7.      Gempa (Gerakan Masyarakat Pangkajene Kepulauan)

8.      Indonesia AIDS Coalition (IAC)

9.      Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)

10.   INSTITUT KAPAL Perempuan

11.   Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon

12.   International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

13.   JALA PRT

14.   JARI Celebes Raya

15.   Jaringan Pemantau Perencanaan Indonesia (JPPI)

16.   Jurnal Budaya Tanggomo Gorontalo

17.   Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

18.   Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cab. Pangkajene Kepulauan

19.   KontraS

20.   LBH Keadilan

21.   Lembaga Dayak Panarung (LDP) – Palangka Raya

22.   Lembaga Kajian Keislaman & Kemasyarakatan (LK3)- Kalimantan Selatan

23.   Lembaga Pemulihan Masyarakat (LPKM) Sulselbar

24.   Lembaga studi kemanusiaan (LenSA) – NTB

25.   Migrant Care

26.   NLC – New Land Community – Jakarta

27.   Ourvoice – Jakarta

28.   Perkumpulan Harmonia – Sumatra Barat

29.   Perkumpulan JAPESDA Gorontalo

30.   Pokja Himbunga Gorontalo

31.   Pusaka Padang

32.   RUMPUN – Yogyakarta

33.   RUMPUN Tjoet Njak Dien – Yogyakarta

34.   Serikat PRT Tunas Mulia – Yogyakarta

35.   WE Watch

36.   Women Institute Research  & Empowerment Gorontalo (Wire-G)

37.   Yayasan Bonto Langkasa – Sulawesi Selatan

38.   Yayasan Desantara

39.   Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) –  Sulawesi Selatan

40.   Yayasan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) – Sulawesi Selatan

41.   YAYASAN PUPA (Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan Untuk Perempuan dan Anak)

42.   Yayasan Wakaf Paramadina

 

 

Individu:

1.    Alamsyah M. Dja’far.

2.    Anik Wusari

3.    Cisca

4.    Dyana Savina

5.    Estu Fanani

6.    Etty Yuliaty

7.    Evi Permata Sari

8.    Firziana Roosnaleli

9.    Haniah

10. Husni Mubarak

11. Marghareta

12. Mariatun

13. Marzuki Wahid

14. Melly Setyawati

15. Mila Nuh

16. Moh. Irdan Nurhayati

17. Mohamad Basuki Winoto

18. Mohamad Guntur Romli

19. Muh. Djufryhard

20. Mulyadi prayitno

21. Niken Puruhita

22. Nong Darol Mahmada

23. Pipit

24. Prastnawi Rini

25. Retnowati

26. Rumadi

27. Rusman

28. Saidiman Ahmad

29. Saleh Yasin

30. Savitri Wisnuwardhani

31. Sicillia Leiwakabessy

32. Siti kholifah

33. Sudirman

34. Th. Aquino Hayunta

35. Th. Sri Endras Iswarini

36. Tunggal Pawestri

37. Umi Lasmina

38. Veronica Siregar

39. Yulia Siswaningsih

 

Alamat Jaringan Masyarakat Sipil Anti Kekerasan:

Jl. Kalibata Utara I, No. 18, Kalibata, Jakarta Selatan

Tlp: 021-7988875

 

Contact person: Budhis Utami

Apriadi GunawanThe Jakarta Post ,  Medan   |  Mon, 01/25/2010 9:53 AM  |  Headlines

Security was restored Sunday after two Protestant churches and a pastor’s house were set on fire allegedly by a Muslim mob in Sibuhuan, Padang Lawas regency, North Sumatra.

This is reportedly the first time such attacks have happened in the history of North Sumatra, where significant Muslim and Christian communities live alongside each other.

Two unregistered churches  were burned down last Friday night by   about 1,000 people in Sibuhuan. The attack was the culmination of tensions between Muslims and Christians over the latter’s use of buildings not registered as churches.

North Sumatra Police spokesman Sr. Comr. Baharuddin Djafar said Sunday the attack caused no fatalities, and hundreds of Christians fled.

However, two days after the arson attack, none of the attackers have been arrested by the police.

“We are still investigating the case. We have yet to be able to identify the perpetrators as the burning  of the HKBP and GPdI churches were carried out en masse,” Baharuddin told The Jakarta Post.

The leader of HKBP District I overseeing South Tapanuli and West Sumatra, pastor Marolop Sinaga, said at least 272 of his congregation at the HKBP Sibuhuan Resort Sion Nauli Ujungbatu Sosa fled their homes to avoid possible attacks.

He also expressed hope that the local authorities could restore peace and guarantee that his congregation would be able to worship securely and freely.

A police interim investigation, according to Baharuddin, revealed the burnings were incited by local residents angered that church managements failed to show  licenses to set up local churches since 1982.

The residents, he added, had repeatedly warned the managements not to go ahead with establishing the two churches in the middle of the majority Muslim communities.

Baharuddin said there been an agreement in 1992 between the locals and the church administrators, stating that the development of the churches would not be continued.

But the agreement was violated and the churches kept continuing activities and worship, he said.
“Last Friday the managements actually were asked to dismantle the buildings used as places of worship but this was not done, so the mob spontaneously burned the two churches,” Baharuddin said.

The case has been discussed by the Padang Lawas administration, local agencies and religious leaders.

“They agreed that all the financial losses caused by the attacks will be  covered and that neutral locations would be provided for Christians to rebuild the churches,” he said, adding that a follow-up meeting is scheduled for Monday.

Padang Lawas Regent Basyrah Lubis said his administration would facilitate the issuance of permits to rebuild the two churches.

He also called on the people to maintain peace and mutual respect among followers of different faiths. “Just don’t be afraid. We guarantee that no such incident will happen again,” he said, while calling on the fleeing victims to return home.

Tragedi 15 Menit di Gereja Santo Albertus

Jumat, 18 Desember 2009 | 14:22 WIB

BEKASI, KOMPAS.com — Sebelum menghancurkan Gereja Santo Albertus di dalam Kompleks Harapan Indah, Kota Bekasi, massa yang terdiri dari ratusan orang terlebih dulu berkumpul di sekitar Patung Tiga Mojang yang letaknya sekitar 1,5 km dari Gereja. Massa yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak berkumpul sekitar 22.30 dan mulai bergerak pukul 22.45.

Ketua Umum Panitia Pembangunan Gereja St Albertus, Kristina Maria Rantetana, menceritakan hal itu kepada Kompas.com, Jumat (18/12/2009). Sebelum aksi perusakan terjadi, Kristina kebetulan melewati massa yang telah berkumpul di patung. Saat itu tidak ada kecurigaannya ketika melihat massa yang berkumpul.

“Tidak ada yang orasi. Mereka semua riang, ketawa-ketawa. Enggak ada curiga sama sekali,” cerita dia, Jumat.

Tidak lama kemudian, lanjut Kristina, massa bergerak dengan kendaraan masing-masing. Tentunya melewati Polsek Medan Satria yang jaraknya hanya 500 meter dari Gereja. “Saya ikutin terus massa. Mereka terus berhenti di sekitar Gereja. Tiba-tiba langsung turun dari kendaraan lalu melempari Gereja dengan batu,” katanya.

“Mereka teriak-teriak, ‘Hancurkan..hancurkan….’ Ibu-ibu bawa anak-anak ikutan melempar. Terus mereka masuk ke dalam Gereja lalu mulai membakar. Saya langsung lapor ke Polsek. Beberapa polisi langsung ke Gereja tapi enggak sanggup hadapi massa,” cerita dia.

Aksi amuk massa berhasil dihentikan sekitar pukul 24.00, setelah ratusan polisi dari Polres Metro Bekasi tiba di lokasi. Ketika Kompas.com mencoba meminta keterangan terkait peristiwa itu dari pihak Polsek Medan Satria, tidak ada satu pun petugas yang bersedia berkomentar. “Ke Polres (Bekasi) aja,” ucap salah satu petugas.
SAN

Dapatkan artikel ini di URL:

http://www.kompas.com/read/xml/2009/12/18/14222765/tragedi.15.menit.di.gereja.santo.albertus

Pos Satpam dan Kantor Konsultan Gereja Albertus Rata Tanah

Jumat, 18 Desember 2009 | 13:32 WIB

BEKASI, KOMPAS.com — Massa merusak Gereja Santo Albertus yang masih dalam proses pembangunan di Jalan Boulevard Raya Kav 23 Kompleks Harapan Indah, Bekasi Barat, Jawa Barat. Massa yang terdiri dari bapak-bapak, ibu-ibu, hingga anak-anak itu beringas menghancurkan bangunan di lingkungan Gereja pada Kamis (17/12/2009) sekitar pukul 22.45.

“Saya lihat sekitar 1.000-an orang. Baju putih-putih,” ucap Ketua Umum Panitia Pembangunan Gereja St Albertus, Kristina Maria Rantetana, kepada Kompas.com, Jumat (18/12/2009). Saat kejadian, Kristina kebetulan melintas di depan Gereja dan melihat langsung peristiwa pengrusakan itu.

Pemantauan Kompas.com di lapangan menunjukkan, massa membakar pos satpam serta sepeda motor satpam. Pos yang terletak tepat di pintu masuk Gereja kini telah rata dengan tanah. Massa lalu membakar kantor konsultan pengawas di pojok kanan di depan Gereja hingga seluruh peralatan kerja hangus terbakar.

Selain itu, massa merusak dan membakar kantor kontraktor yang terletak di samping Gereja. Tanpa ampun, mereka menghancurkan genteng, marmer, ubin, mencabut beberapa pohon, dan memecahkan lampu yang telah terpasang di dalam Gereja.
SAN

Dapatkan artikel ini di URL:

http://www.kompas.com/read/xml/2009/12/18/13322197/pos.satpam.dan.kantor.konsultan.gereja.albertus.rata.tanah


Gereja Dihujani Lemparan Batu dan Nyaris Dibumihanguskan

Jumat, 18 Desember 2009 | 12:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Peristiwa pelemparan batu dan pembakaran gereja terjadi di kawasan Perumahan Harapan Indah, Kota Bekasi, Kamis (17/12/2009) malam. Massa yang terdiri dari ratusan orang mulai dari anak-anak hingga orangtua termasuk ibu-ibu mendatangi Gereja Katolik Santo Albertus yang terletak di Jalan Boulevard untuk merusak serta membakar fasilitas gereja.

Ketua Umum Pembangunan Gereja Santo Albertus, Kristina Maria R, dalam keterangan per telepon kepada Kompas.com, menjelaskan, massa yang menumpangi beberapa mobil dan motor sempat melempari gereja yang tengah dalam tahap akhir pembangunan itu sebelum akhirnya dibubarkan oleh polisi dari Polsek Harapan Indah dan Polres Bekasi. Selain melempari gereja, massa membakar pos satpam, 1 motor satpam, dan kontainer yang dijadikan sebagai kantor kontraktor pembangunan gereja.

Kristina Maria R yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menko Polhukam menguraikan, massa juga membuang sejumlah marmer dan keramik yang akan digunakan untuk pembangunan gereja ke jalan sekitarnya. Massa tampak melengkapi diri dengan minyak tanah untuk melancarkan aksinya dan ini terbukti dari 1 jeriken berisi minyak tanah yang ditemukan di lokasi.

“Satu komputer dari kantor kontraktor diinjak-injak massa dan ditemukan di got depan gereja,” jelas Kristina yang tidak mengira apabila massa yang berpapasan dengannya saat ia akan pulang ke rumahnya tadi malam melakukan aksi perusakan gereja.

“Gereja ini sudah mendapatkan izin pembangunan dan tiang pancang pertamanya sudah sejak 11 Mei 2008,” tambah Kristina. Menurut Kristina, aparat mulai dari Danrem hingga Kapolres Bekasi telah menjamin keamanan bagi kegiatan ibadah ataupun acara penyambutan Natal di gereja ini.

Polisi yang mendapatkan laporan massa berasal wilayah utara Kabupaten Bekasi sempat memasang police line di sekitar gereja pada malam hari sebelum mencabutnya kembali Jumat pagi. Massa dapat dibubarkan aparat menjelang pukul 24.00 tadi malam dan beberapa orang yang dicurigai sebagai otak aksi perusakan gereja juga telah diringkus.
JIM

Dapatkan artikel ini di URL:

http://www.kompas.com/read/xml/2009/12/18/12204719/gereja.dihujani.lemparan.batu.dan.nyaris.dibumihanguskan

1juni

Senin 15 September 2008, Nong Darol Mahmada aktivis AKKBB yang mengkoordinir saksi-saksi dari AKKBB hadir dalam sidang Tragedi Monas Berdarah dengan para terdakwa Rizieq Shihab, Munarman, Mahsuni Kaloko, dan 7 orang laskar Front Pembela Islam (FPI). Sidang mereka dilaksanakan secara terpisah. Saksi-saksi dari AKKBB yang hadir waktu itu di antaranya: Ninok Graciano, Oming, Bernard, Didi, dan Edi Juwono.

Pada pukul 17.00 digelar persidangan dengan terdakwa Munarman di ruang sidang Mr. R. Wirjono Projodikoro lantai 2 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nong berada di ruang sidang menyimak keterangan saksi dari AKKBB: Bernard. Saat itu, Nong dipanggil oleh Guntur Romli, saksi korban dari AKKBB yang berada di teras ruang sidang.

Guntur melihat tujuh terdakwa dari laskar FPI—yang berseragam putih-putih, bersepatu bot, dan mengenakan baret—yang pada saat itu mereka telah menyelesaikan persidangannya, namun tujuh terdakwa dari laskar FPI itu bebas berkeliaran di teras dan halaman ruang sidang. Guntur juga melihat mereka dengan bebasnya turun naik gedung persidangan.

Di antara tujuh terdakwa itu tidak terlihat ada pengawalan dari aparat kepolisian ataupun kejaksaan. Mereka bebas ngobrol dan bercanda dengan massa dari FPI di teras ruang sidang. Guntur heran, mengapa tujuh terdakwa itu bisa bebas berkeliharan, semestinya setelah sidang mereka selesai, mereka dikembalikan ke ruang tahanan, bukan bebas berkeliaran apalagi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena di pengadilan
tersebut yang hadir tidak hanya massa dari PFI, tapi juga dari AKKBB. Berkeliarannya tujuh laskar terdakwa FPI itu jelas-jelas mengancam saksi-saksi AKKBB yang pada sidang sebelumnya memberikan kesaksian untuk mereka.

Melihat kejanggalan itu, Guntur mengajukan protes pada seorang polisi di tempat itu namanya Jamal Alkatiri, anggota Polres Jakarta Pusat. Guntur bilang, “Pak, itu tujuh terdakwa dari FPI kok bisa bebas
berkeliaran?” Jamal, oknum polisi itu malah balik bertanya, “siapa bilang mereka terdakwa, mereka itu pendamping, kamu siapa?” tanya Jamal dengan nada yang membentak. Guntur menjawab, “saya saksi korban
dari AKKBB, saya sangat tahu mereka terdakwa, bukan pendamping”. Jawaban Guntur tidak memuaskan Jamal Alkatiri, malah Jamal semakin meninggikan suaranya, “kamu mau apa!” Ucapan dengan nana tinggi itu
diteriakkan berulang-ulang, sehingga memancing perhatian massa FPI dan tujuh terdakwa dari FPI.

Guntur lantas minta tolong temannya untuk memanggil Nong agar menelpon pihak kejaksaan untuk menanyakan berkeliarannya tujuh terdakwa FPI itu. Nong datang, dan berusaha menjelaskan ke Jamal, namun Jamal tidak peduli, dengan wajah yang marah, dia terus mendekati Guntur sambil teriak-teriak. Untungnya ada staf Kejaksaan yang pada waktu itu lewat, dan Nong bertanya, “benarkah tujuh orang yang berseragam itu terdakwa?”, staf kejaksaan itu menjawab “iya”.

Teriakan Jamal Alkatiri terus memancing perhatian, Jamal juga semakin mendekat ke Guntur, seseorang yang memakai pakaian kemeja baris-baris yang berusaha menghalang-halanginya malah didorong dengan paksa oleh Jamal. Massa FPI dan tujuh terdakwa dari laskar FPI itu terus mendekat: mengepung Guntur dan Nong yang terpojok di depan ruang saksi. Guntur dan Nong tidak bisa menghindari, massa FPI mengepung
dari arah depan, kanan dan kiri, sementara di belakang Guntur dan Nong pagar batas lantai dua, mereka berdua bisa jatuh ke halaman Pengadilan Negeri.

Pada saat itu, seorang laki-laki memukul kepala Nong, dan dengan cepat laki-laki itu mundur sambil merunduk, dan menghilang di kerumunan. Seorang laki-laki lain yang dikenal, menggerayangi pinggang dan perut Nong, mencakar dan mencubit. Seorang laki-laki lain memukul perutnya.

Guntur dan Nong diselamatkan oleh aparat yang berpakaian safari cokelat dan dibawa ke ruang saksi, namun di ruang saksi tujuh terdakwa dari laskar FPI sudah berada di sana sambil teriak-teriak dan
memaki-maki Nong, salah seorang dari mereka juga berusaha mengejar dan memukul Nong. Karena di ruang saksi lantai 2 tidak kondusif, Nong dan Guntur dibawa ke ruang saksi di lantai 1.

Dari peristiwa itu ada tiga hal:

Pertama, telah terjadi pemukulan dan pelecehan seksual terhadap Nong Darol Mahmada yang dilakukan oleh massa FPI.

Kedua, aparat (kejaksaan dan kepolisian) telah membiarkan tujuh terdakwa dari laskar FPI bebas berkeliaran tanpa pengawalan di ruang sidang, seharusnya setelah sidang selesai, mereka dikembalikan ke ruang tahanan.

Ketiga, aparat kepolisian yang seharusnya melindungi saksi korban, malah terlibat provokasi seperti yang dilakukan oleh oknum polisi bernama Jamal Alkatiri, dengan sikapnya yang arogan dia memancing
massa FPI untuk melalukan kekerasan dan intimidasi terhadap massa dan saksi AKKBB.

maka, kami dari AKKBB mengecam dan mengutuk anggota FPI yang telah melakukan pemukulan dan pelecehan seksual. Kami juga menuntut kepada beberapa pihak:

Pertama, kepada Rizieq Shihab sebagai ketua FPI untuk meminta maaf secara terbuka atas nama anak-anak buahnya yang kemaren berlaku kurang ajar: memukuli dan melecehkan Nong, permintaan maaf tersebut harus dimuat di semua media pers nasional,

Kedua, jika dalam tempo 3×24 jam tuntutan pertama tersebut tidak dipenuhi, maka kami akan laporkan/adukan pidana kepada Polisi agar anak-anak buahnya itu ditangkap dan diproses hukum,

Ketiga, kepada pihak kepolisian agar melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan mereka; melindungi saksi (khususnya korban yang jadi saksi), menindak oknum polisi yang malah melakukan provokasi dalam
peristiwa tersebut, dan menindak massa FPI yang telah melakukan pemukulan dan pelecehan terhadap Nong Darol Mahmada,

Keempat, kepada pihak kejaksaan agar melindungi saksi (khususnya korban yang menjadi saksi), dan tidak membiarkan para terdakwa bebas berkeliaran di arena persidangan.

Jakarta, 16 September 2008

sumber: http://www.kompas.com/read/xml/2008/09/08/12112019/majalah.porno.dihadirkan.rizieq.protes

Senin, 8 September 2008 | 12:11 WIB
KOMPAS – JAKARTA, SENIN — Rizieq Shihab menyatakan keberatan dan melayangkan protes keras atas diajukannya majalah Playboy dan beberapa majalah porno sebagai salah satu barang bukti yang
dihadirkan ke persidangan. Sidang yang menghadirkan Rizieq sebagai terdakwa kasus insiden Monas 1 Juni itu mendengarkan kesaksian seorang penyidik kepolisian bernama H Sumaryono.

Dalam kesaksiannya, Sumaryono mengatakan bahwa dari penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan di rumah Rizieq dan markas FPI, petugas menyita beberapa VCD serta majalah Playboy, majalah porno, dan foto
bugil Putri Indonesia saat mengikuti kontes ratu dunia. Bukti-bukti itu ditunjukkan di persidangan.

Saat ditanya tentang pendapatnya atas keterangan saksi, Rizieq langsung menyatakan protes. Alasan keberatan Rizieq, barang-barang yang disita dari rumahnya dan markas FPI merupakan barang ilegal. “Barang-barang saya atau organisasi yang saya pimpin tidak disertai dengan surat izin penyitaan PN Jakarta Pusat. Saya menolak barang bukti itu karena ilegal. Saya tidak mau barang-barang ilegal dijadikan bukti dalam sidang saya,” kata Rizieq di PN Jakarta Pusat, Senin (8/9).

Alasan kedua protes Rizieq, ia merasa dengan dijadikannya majalah-majalah porno serta foto bugil sebagai barang bukti itu akan mengganggu nama baiknya. “Majalah Playboy dan beberapa majalah porno itu tidak ada kaitannya dengan insiden Monas. Ini berkaitan dengan nama baik saya, jadi saya perlu menjelaskan. FPI selama ini melakukan perang terhadap pornografi dan pornoaksi yang kami kumpulkan untuk kami laporkan ke polisi,” ujar Rizieq.

Rizieq menjelaskan, “Jangan buat opini seolah-olah saya mengumpulkan majalah porno. Ada foto bugil Putri Indonesia waktu ikut Miss Universe itu semua kami gunakan untuk melapor ke polisi. Itu merusak moral!” kata Rizieq dengan nada suara tinggi. Saat sidang dijeda shalat zuhur, Rizieq kembali menegaskan bahwa majalah Playboy tersebut merupakan arsip organisasi FPI saat melayangkan gugatan terhadap majalah Playboy ke PN Jakarta Selatan. Selain majalah, 6 VCD juga dijadikan barang bukti di persidangan. Menurut saksi Sumaryono, dari 6 VCD ia sempat menyaksikan 3 VCD yang memutar rekaman insiden Monas dan ceramah Rizieq Shihab.

Kamis, 4 September 2008 – 11:47 wib

Fahmi Firdaus – Okezone

JAKARTA – Sidang lanjutan Habib Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sempat berlangsung tegang. Pasalnya, Ketua majelis hakim persidangan Panusunan Harahap sempat akan mengusir pendukung Rizieq.

Pantauan Okezone, Kamis (4/9/2008), peristiwa ini terjadi saat Natsir Ahmad, anggota Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) memberi kesaksian. Saat itu dia terlihat berbelit-belit dalam persidangan.

Kesal dengan pernyataan tersebut, puluhan pendukung Habib Rizieq yang memenuhi ruang sidang berteriak-teriak. “Allahuakbar.. Allahuakbar,”. Merasa terganggu, majelis hakim mengancam akan mengusir massa Habib Rizieq.

“Saudara sudah menggganggu saksi dan jalannya persidangan. Saya bisa lebih tegas lagi dan bisa mengusir Anda dari pengadilan jika bertindah gaduh,” ujar Panusunan. (kem)

Sumber: Okezone

Blog Stats

  • 47,572 hits

Kebebasan Beragama

RSS Media Keberagaman

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS Gunturs…

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS ICRP

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.